Polisi Sita 282.500 Butir Tramadol di Bogor, Pengedar Terancam 12 Tahun Penjara

Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor menangkap MS (31), seorang pengedar obat keras, dan menyita 282.500 butir tramadol dari kediamannya di Kampung Baru, Gunung Sindur, pada 5 November 2026. Pelaku mengaku hanya menampung barang titipan berinisial J yang kini buron.

Kronologi Penangkapan dan Rincian Barang Bukti

Penangkapan MS bermula dari penggerebekan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Bogor di rumahnya di wilayah Kampung Baru, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada Kamis (5/11/2026). Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan timbunan obat keras jenis tramadol dalam berbagai kemasan.

Rinciannya, satu kardus besar berisi 241 plastik bening dengan total 241.000 butir tramadol. Selain itu, polisi menyita enam botol besar berisi 3.500 kapsul, 90 botol kecil berisi 9.000 butir, dan satu plastik hitam berisi sekitar 29.000 butir.

"Keseluruhan total sebanyak 282.500 butir," kata Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Jumat (13/11/2026), seperti dikutip dari AFU.ID.

Barang bukti tersebut dipamerkan dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan MS sebagai tersangka dalam kasus peredaran obat keras tanpa izin edar ini.

Peran MS sebagai Penampung dan Upah Rp1,8 Juta

Dari keterangan penyidik, MS bukanlah pemilik modal dari ratusan ribu butir tramadol tersebut. Ia mengaku hanya bertugas sebagai penampung sebelum barang itu diedarkan ke sejumlah lokasi. Barang tersebut merupakan titipan dari seseorang berinisial J yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Jadi ditampung dahulu di rumah, kemudian akan dijual di daerah Gunung Sindur ataupun wilayah hukum Bogor," jelas Arfan.

Sebagai imbalan atas perannya, MS menerima upah sebesar Rp1,8 juta. Polisi menduga transaksi penjualan dilakukan dengan sistem cash on delivery (COD), yakni pembayaran langsung antara penjual dan pembeli di lokasi yang disepakati. Sistem ini membuat transaksi sulit dilacak karena tidak melalui rekening bank.

Arfan menambahkan, peredaran obat keras itu diduga menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor hingga sejumlah daerah sekitarnya. Polisi masih mendalami jaringan yang melibatkan MS dan J.

Ancaman Hukuman dan Dasar Hukum

Atas perbuatannya, tersangka MS dijerat dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta ketentuan penyesuaian pidana. Ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal 435 UU Kesehatan mengatur tentang peredaran obat keras yang tidak memiliki izin edar, sedangkan Pasal 436 ayat (2) mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan obat keras. Kedua pasal ini memberikan dasar bagi penyidik untuk menahan MS dan membawanya ke meja hijau.

Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap J yang diduga sebagai pemasok utama. J telah dimasukkan ke dalam DPO Polres Bogor.

Latar Belakang: Maraknya Peredaran Tramadol di Jawa Barat

Tramadol adalah obat keras yang termasuk dalam golongan opioid sintetik. Obat ini biasanya diresepkan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, tetapi sering disalahgunakan karena efeknya yang menenangkan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di Indonesia, tramadol hanya boleh dijual dengan resep dokter dan melalui apotek resmi.

Peredaran tramadol secara ilegal marak terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor, karena harganya yang relatif murah dan permintaan yang tinggi dari kalangan tertentu. Modus yang sering digunakan adalah menimbun barang di rumah penampung, lalu menjualnya secara COD kepada pembeli yang sudah dikenal.

Polisi menduga jaringan MS-J merupakan bagian dari sindikat yang lebih besar. Namun, penyidik belum merinci asal pasokan tramadol tersebut, apakah dari dalam negeri atau impor.

Kasus serupa juga pernah diungkap di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Sebelumnya, polisi menggerebek gudang tramadol di Gunung Sindur dan menyita 282.500 butir yang siap diedarkan via COD. Pengungkapan itu menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penangkapan MS dan penyitaan 282.500 butir tramadol menjadi pukulan bagi jaringan peredaran obat keras di Bogor. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah barang bukti tersebut sudah beredar ke masyarakat atau masih tersimpan di rumah pelaku.

Yang jelas, peredaran tramadol ilegal berpotensi merusak kesehatan masyarakat, terutama generasi muda. Penggunaan tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan kecanduan, gangguan pernapasan, hingga kematian akibat overdosis.

Langkah selanjutnya, Satresnarkoba Polres Bogor akan mendalami keterangan MS untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Polisi juga mengimbau masyarakat agar melaporkan jika mengetahui adanya peredaran obat keras tanpa izin di lingkungan sekitar.

Hingga kini, MS masih ditahan di Mako Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara J, sang pemasok, masih dalam pengejaran.

Analisis Redaksi

Penangkapan MS dengan barang bukti 282.500 butir tramadol seharusnya tidak berhenti pada satu tersangka. Polisi menyebut MS hanya penampung dengan upah Rp1,8 juta, sementara J yang diduga pemilik barang masih buron. Jika J tidak segera ditangkap, rantai peredaran bisa kembali beroperasi dengan penampung baru.

Modus COD yang digunakan jaringan ini menunjukkan bahwa mereka cukup lihai menghindari pelacakan transaksi digital. Namun, justru di sinilah celah hukum bisa ditutup: pengawasan terhadap apotek dan distributor resmi tramadol perlu diperketat. Tanpa pasokan, jaringan seperti MS-J tidak akan bertahan.

Hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar sebenarnya sudah berat. Namun, efek jera tidak akan muncul jika hanya penampung kecil yang ditangkap. Penegakan hukum harus menyasar aktor intelektual dan pemasok utama. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya tramadol tanpa resep, agar permintaan terhadap obat ini menurun.

Sumber: hukumonline.com