Jaksa Surabaya Dituduh Terima Rp 150 Juta untuk Ringankan Hukuman Terdakwa

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Suparlan Hadiyanto dikabarkan menerima uang ratusan juta rupiah untuk meringankan hukuman terdakwa kasus pembacokan di Jalan Dinoyo. Suparlan langsung membantah tuduhan itu dan menegaskan tidak ada transaksi dalam perkara tersebut.

Kabar yang beredar menyebut Suparlan meminta uang Rp 180 juta kepada pihak keluarga terdakwa, lalu nilainya ditawar menjadi Rp 150 juta. Pihak keluarga mengklaim uang itu diserahkan sebelum sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kronologi Tuduhan dan Angka Rp 180 Juta yang Ditawar

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permintaan uang itu muncul dalam proses penanganan perkara pembacokan di Jalan Dinoyo. Suparlan disebut meminta Rp 180 juta kepada pihak keluarga, kemudian angka tersebut ditawar menjadi Rp 150 juta.

Uang itu, menurut klaim pihak keluarga, diberikan sebelum sidang tuntutan. Artinya, permintaan tersebut terjadi di fase ketika jaksa masih menyusun surat tuntutan terhadap para terdakwa.

Hasilnya, dua orang terdakwa kasus pengeroyokan dan pembacokan itu dituntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis lebih ringan lagi, yakni pidana penjara 1 tahun 2 bulan untuk kedua terdakwa. Selisih antara tuntutan jaksa dan putusan hakim inilah yang membuat kabar dugaan suap semakin liar di kalangan keluarga dan publik yang mengikuti perkara tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai identitas kedua terdakwa maupun detail peran masing-masing dalam peristiwa pembacokan di Jalan Dinoyo. Yang beredar baru soal angka tuntutan, vonis, dan tuduhan transaksi kepada jaksa penuntut umum.

Suparlan Hadiyanto Membantah Mentah-mentah

detikJatim mengonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Suparlan. Jawabannya tegas: tidak benar.

"Nggak benar mas," kata Suparlan saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (14/11/2026).

Suparlan menegaskan kembali bahwa tidak ada transaksi dalam perkara tersebut. Menurut dia, penuntutan dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan kesepakatan di luar ruang sidang.

Bantahan itu menjadi satu-satunya pernyataan langsung dari jaksa yang namanya disebut dalam kabar tersebut. Tidak ada penjelasan tambahan dari Suparlan soal siapa pihak yang pertama kali menyebarkan tuduhan, atau apakah ia berencana melaporkan pihak yang menuduhnya.

Sejauh ini juga belum ada keterangan dari pihak keluarga terdakwa yang bisa mengonfirmasi atau membantah klaim mereka sendiri di hadapan publik. DetikJatim hanya menyebut pihak keluarga sebagai sumber klaim pemberian uang.

Kejari Surabaya: Tuntutan Harus Dilihat Utuh

Terpisah, Kepala Seksi Intel Kejari Surabaya Yogi Aryanto menegaskan bahwa proses penanganan perkara harus dilihat secara utuh dari awal hingga akhir. Menurut dia, tuntutan jaksa tidak lahir dari satu pertimbangan tunggal.

"Serta mempertimbangkan hal memberatkan dan hal yang meringankan dengan tetap mengedepankan sikap humanis, serta juga melihat nilai-nilai keadilan di masyarakat secara berimbang sebagai pertimbangan menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa," jelas Yogi.

Pernyataan Yogi tidak secara spesifik menyoroti tuduhan terhadap Suparlan. Ia berbicara pada tataran proses, soal bagaimana jaksa menentukan tinggi-rendahnya tuntutan dalam sebuah perkara pidana.

Dalam praktiknya, jaksa memang mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum membacakan tuntutan. Faktor yang memberatkan, misalnya, mencakup hal-hal seperti perbuatan yang merugikan korban secara fisik maupun materiil. Sementara faktor yang meringankan bisa berupa pengakuan terdakwa, penyesalan, atau status terdakwa yang belum pernah dihukum.

Namun, penjelasan normatif semacam itu tidak otomatis menjawab tuduhan yang beredar. Publik masih menunggu apakah Kejari Surabaya akan membuka penyelidikan internal atas kabar tersebut.

Latar Belakang Perkara Dinoyo dan Pengawasan Jaksa

Perkara yang menyeret nama Suparlan adalah kasus pembacokan di Jalan Dinoyo, Surabaya. Kasus ini masuk kategori pengeroyokan dan pembacokan, yang dalam hukum pidana Indonesia dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan berat atau pengeroyokan.

Kasus kekerasan jalanan di Surabaya bukan hal baru. Jalan Dinoyo sendiri dikenal sebagai salah satu titik yang kerap muncul dalam laporan kejadian serupa. Karena itu, perkara seperti ini biasanya mendapat perhatian cukup besar dari warga sekitar dan keluarga korban.

Yang membuat perkara ini menonjol bukan semata peristiwanya, melainkan angka tuntutan dan vonisnya. Tuntutan 1 tahun 6 bulan untuk kasus pembacokan dinilai sebagian pihak terlalu ringan. Vonis hakim yang hanya 1 tahun 2 bulan menambah rasa tidak puas.

Di sisi lain, pengawasan terhadap jaksa penuntut umum berada di ranah internal Kejaksaan, melalui mekanisme pengawasan dan kepatuhan. Tuduhan transaksi di luar persidangan, jika terbukti, masuk kategori pelanggaran berat yang bisa berujung pada proses pidana maupun etik.

Publik bisa memantau putusan dan perkembangan perkara melalui laporan detikJatim serta informasi resmi dari lembaga peradilan. Referensi soal putusan pengadilan dapat dicek lewat situs resmi Mahkamah Agung.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Langkah Berikutnya

Dugaan transaksi antara jaksa dan keluarga terdakwa menyentuh persoalan yang lebih besar dari satu perkara. Ia menyangkut kepercayaan publik terhadap proses penuntutan secara keseluruhan.

Jika kabar itu benar, maka ada dua hal yang rusak sekaligus: independensi jaksa dan rasa keadilan korban. Jika kabar itu tidak benar, reputasi Suparlan sebagai jaksa sudah telanjur tercoreng di ruang publik.

Karena itu, langkah paling masuk akal adalah pengusutan. Bukan hanya bantahan lisan, tetapi pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan, termasuk menelusuri asal-usul klaim keluarga terdakwa.

• Bantahan langsung dari Suparlan Hadiyanto kepada detikJatim.
• Pernyataan Kejari Surabaya melalui Kasi Intel Yogi Aryanto soal pertimbangan tuntutan.
• Angka yang beredar: permintaan Rp 180 juta, ditawar Rp 150 juta.
• Tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan, vonis hakim 1 tahun 2 bulan.
• Belum ada keterangan resmi soal penyelidikan internal atas tuduhan tersebut.

Yang jelas, perkara ini belum selesai di ranah hukum. Vonis sudah dijatuhkan, tetapi pertanyaan soal dugaan transaksi masih menggantung tanpa jawaban yang memadai.

Analisis Redaksi

Kasus ini memperlihatkan celah lama dalam pengawasan jaksa penuntut umum. Bantahan Suparlan bisa saja benar. Tapi bantahan saja tidak cukup ketika tuduhan menyangkut angka yang sangat spesifik: Rp 180 juta yang ditawar Rp 150 juta, diserahkan sebelum sidang tuntutan.

Angka sebesar itu tidak muncul dari ruang kosong. Ia beredar di kalangan keluarga terdakwa dan kemudian sampai ke publik. Kejari Surabaya seharusnya tidak berhenti pada penjelasan normatif soal pertimbangan memberatkan dan meringankan. Publik butuh tahu apakah ada pemeriksaan internal, siapa yang diperiksa, dan kapan hasilnya diumumkan.

Ada pula yang luput dibahas: posisi korban. Dalam perkara pembacokan, tuntutan 1 tahun 6 bulan dan vonis 1 tahun 2 bulan adalah angka yang sangat ringan. Ketika angka itu dikaitkan dengan dugaan suap, keraguan publik bukan hal yang mengada-ada. Ia lahir dari perbandingan antara beratnya peristiwa dan ringannya hukuman.

Jika Kejaksaan ingin menjaga kepercayaan, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Membuka proses pemeriksaan, mengumumkan hasilnya, dan memberi ruang bagi pihak yang menuduh untuk membuktikan klaimnya adalah cara paling jujur untuk menutup perkara ini. Tanpa itu, bantahan hanya akan terdengar seperti kalimat yang sudah diduga sebelumnya.