Polresta Pati Gagalkan Penyelundupan Solar Subsidi di Dukuhseti, Pelaku Buron

Polresta Pati menggagalkan penyalahgunaan pengangkutan solar subsidi di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Polisi mengamankan hampir 1.000 liter solar dalam jerigen dan satu kendaraan roda tiga. Pelaku berinisial NF (27) melarikan diri dan kini berstatus buron.

Kasus ini diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pati. Konferensi pers digelar di Aula SAR Polresta Pati, Jumat (13/11/2026) sore, dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit didampingi Kasat Reskrim Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama.

Kronologi Penangkapan di Dukuh Kedawung

Peristiwa bermula dari informasi masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di wilayah Dukuhseti. Petugas melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan tersebut di Dukuh Kedawung RT 02/RW 09, Desa Dukuhseti.

Pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, petugas mendapati seorang laki-laki berinisial NF (27) sedang menurunkan jerigen dari kendaraan roda tiga merek Viar warna hitam di samping rumahnya. Saat petugas mendekat, NF melarikan diri.

Dari lokasi, polisi menyita 30 jerigen berkapasitas 30 liter berisi sekitar 982,3 liter solar, serta satu galon air mineral merek Le Minerale berkapasitas 15 liter berisi sekitar 14,7 liter solar. Total solar yang diamankan mencapai sekitar 997 liter.

Barang bukti lain yang disita adalah satu unit kendaraan roda tiga Viar hitam beserta kunci dan satu unit telepon genggam iPhone 11 Pro warna abu-abu. Hingga konferensi pers, NF telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Pelaku saat ini telah kami tetapkan sebagai DPO dan proses pencarian terus dilakukan. Kami juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengetahui asal-usul BBM tersebut, tujuan pengangkutan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat," tegas Sigit.

Modus Operandi dan Peran Para Pihak

Kasat Reskrim Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama menjelaskan dugaan modus operandi dalam perkara ini adalah mengangkut BBM bersubsidi jenis solar untuk memperoleh keuntungan pribadi dari penyalahgunaan distribusinya. Perkara ditangani berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 29 Oktober 2026.

Dalam perkara ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Pelapor berinisial CF (29), anggota Polri yang bertugas di Polresta Pati. Saksi pertama WA (29), juga anggota Polri. Saksi kedua M. (58), seorang petani/perkebun yang berdomisili di Desa Dukuhseti.

"Barang bukti yang kami amankan meliputi 30 jerigen berisi sekitar 982,3 liter solar, satu galon berisi sekitar 14,7 liter solar, satu unit kendaraan roda tiga Viar, serta satu unit telepon genggam milik terlapor," jelas Kompol Dika.

Penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal ini melarang penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Ancaman pidana bagi pelaku adalah penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Pasal 58 UU Migas juga memungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk tindak pidana.

Latar Belakang Subsidi BBM dan Pengawasan Distribusi

Solar subsidi merupakan jenis BBM yang mendapat penugasan pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi merugikan negara karena subsidi tidak tepat sasaran.

Kapolresta Pati menegaskan komitmen kepolisian menjaga distribusi BBM bersubsidi. "Polresta Pati berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi. Subsidi pemerintah harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun mencari keuntungan secara melawan hukum," tegas Sigit.

Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi. "Kami mengapresiasi informasi dan kepedulian masyarakat yang membantu kepolisian mengungkap perkara ini. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," lanjutnya.

Pengungkapan ini menunjukkan pentingnya pengawasan bersama terhadap distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan kepada kepolisian.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pengungkapan kasus ini berdampak pada upaya menjaga kuota solar subsidi agar tepat sasaran. Hampir 1.000 liter solar yang diamankan menunjukkan potensi kerugian negara jika praktik serupa terus terjadi.

Polisi masih memburu NF dan mengembangkan penyidikan untuk mengetahui asal-usul BBM serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik juga dapat menerapkan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bagi pihak yang terbukti turut serta.

Kapolresta mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam bentuk apa pun. Apabila mengetahui aktivitas yang mencurigakan, segera sampaikan informasi kepada kepolisian. Polresta Pati akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, NF masih dalam pencarian. Polisi memastikan proses hukum terus berjalan dan tidak memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Analisis Redaksi

Pengungkapan penyalahgunaan solar subsidi di Dukuhseti memperlihatkan pola yang berulang: pelaku memanfaatkan celah distribusi BBM bersubsidi untuk keuntungan pribadi. Hampir 1.000 liter solar dalam jerigen dan kendaraan roda tiga bukan jumlah kecil. Jika tidak terungkap, BBM itu bisa saja beredar di pasar gelap dan merugikan negara serta masyarakat yang berhak.

Yang menarik, kasus ini terungkap berkat informasi masyarakat. Polisi hanya bisa bertindak cepat jika ada laporan. Ini menandakan pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Peran serta warga menjadi kunci. Namun, pengawasan juga perlu diperkuat di tingkat penyalur, agen, dan pangkalan agar praktik serupa tidak terus terjadi.

Penetapan NF sebagai DPO menunjukkan pelaku berusaha menghindari proses hukum. Polisi perlu segera menangkapnya agar penyidikan tuntas dan efek jera terwujud. Ancaman pidana enam tahun dan denda Rp60 miliar seharusnya menjadi peringatan bagi siapa pun yang mencoba menyelewengkan BBM bersubsidi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, subsidi akan terus bocor dan masyarakat yang paling membutuhkan justru kehilangan haknya.

Sumber: seputarmuria.com, esdm.go.id