11 Polisi Diperiksa Propam Usai Ricuh Demo Yogyakarta, Ada Dugaan Pelanggaran Pengamanan

Sebanyak 11 personel polisi diperiksa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan pelanggaran dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Seluruh personel dimintai keterangan dan pendalaman mengenai dugaan tersebut.

"Sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, Jumat (13/11/2026). Ia menyebut, jumlah personel yang diperiksa akan terus bertambah seiring berjalannya proses pemeriksaan internal di kepolisian.

Kronologi Ricuh Demo Yogyakarta 10 September 2026

Aksi demonstrasi di Yogyakarta berakhir ricuh saat sejumlah massa mengepung Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa, 10 September 2026 malam. Bentrokan tak terhindarkan antara aparat dengan massa hingga polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk melakukan pembubaran.

Pengepungan aparat berlangsung di sejumlah titik, mulai dari sisi selatan hingga utara Malioboro. Polisi bergerak dengan tameng dan terus menyemprotkan water cannon ke arah massa, sedangkan personel TNI terlihat berjaga di pelataran pertokoan sepanjang jalan tersebut.

Rekaman dari lokasi juga memperlihatkan semprotan air dan gas air mata turut menyasar warga dan awak media yang berada di sekitar kerumunan. Penangkapan dan pengejaran terhadap sejumlah demonstran juga dilakukan aparat. Beberapa orang terlihat diamankan dan digelandang polisi, bahkan sebagian di antaranya dalam kondisi tangan terborgol.

Informasi yang beredar di lokasi menyebut jurnalis, pengacara, dan paramedis ikut ditahan. Hingga kini, peristiwa tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama soal dugaan pelanggaran prosedur pengamanan yang dilakukan personel di lapangan.

Pihak yang Diperiksa dan Pernyataan Propam

Satya menuturkan, pihaknya telah menganalisis seluruh laporan masyarakat, kamera CCTV di sekitar lokasi, serta informasi atau rekaman yang beredar di media sosial. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui personel-personel lain yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran pengamanan.

"Nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait pelanggaran yang dilakukan para personelnya. Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menerangkan apakah ada dugaan pelanggaran etik maupun disiplin.

"Tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami. Kita naikkan nanti melalui gelar perkara," pungkasnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa proses yang berjalan baru sebatas pemeriksaan awal. Belum ada nama personel yang disebut, belum ada status tersangka, dan belum ada kesimpulan soal jenis pelanggaran yang disangkakan.

106 Orang Diamankan, 94 Diduga Anarkis

Dalam bentrokan tersebut, polisi mengamankan 106 orang. Sebanyak 94 orang di antaranya diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum, sementara 12 orang lainnya masih perlu diperjelas status serta keterkaitannya dengan peristiwa kerusuhan.

Angka itu menunjukkan skala peristiwa yang tidak kecil. Aksi yang semula berlangsung sebagai unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan banyak pihak, termasuk aparat keamanan gabungan.

Sejumlah peristiwa turunan juga mencuat setelahnya. Di antaranya viralnya video orang berbaju hitam yang naik truk polisi saat ricuh Jogja, yang ditegaskan Polda DIY sebagai anggota reserse. Ada pula laporan soal delapan mahasiswa UGM yang ditahan usai demo ricuh, dengan dua di antaranya diduga salah tangkap saat hendak mengambil motor.

Peristiwa pengepungan UGM dan 154 penangkapan juga menjadi sorotan. Komnas HAM mendesak Kapolri mengusut dugaan kekerasan aparat. Desakan itu memperluas tekanan publik agar proses pemeriksaan internal tidak berhenti di tingkat personel lapangan.

Latar Belakang: Mengapa Pengamanan Demo Jadi Sorotan

Pengamanan unjuk rasa diatur dalam prosedur tetap kepolisian yang menekankan pembedaan antara massa yang anarkis dan peserta aksi yang damai. Penggunaan gas air mata dan water cannon seharusnya menjadi opsi terakhir setelah upaya persuasif dan peringatan.

Dalam praktiknya, situasi di lapangan sering kali sulit dikendalikan. Massa bisa berpencar, provokasi bisa muncul dari berbagai arah, dan aparat dituntut mengambil keputusan dalam hitungan detik. Namun, justru karena itu, akuntabilitas pengamanan menjadi penting.

Rekaman CCTV dan video media sosial menjadi alat bukti kunci dalam pemeriksaan kali ini. Propam memakai keduanya untuk merekonstruksi peristiwa dan mencocokkan tindakan personel dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, laporan masyarakat menjadi pintu masuk. Tanpa laporan, dugaan pelanggaran sulit terverifikasi secara formal. Karena itu, keterbukaan saluran pengaduan ikut menentukan apakah proses ini berjalan tuntas atau berhenti di tengah jalan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan 11 personel ini membawa sejumlah dampak. Pertama, bagi institusi, proses ini menjadi uji kredibilitas Bidpropam dalam menangani dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Kedua, bagi publik, hasil pemeriksaan akan menentukan apakah ada pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan aksi. Ketiga, bagi personel yang diperiksa, status mereka masih sebatas dimintai keterangan.

Langkah berikutnya adalah gelar perkara. Satya menyebut unsur-unsur pelanggaran akan didalami dan dinaikkan melalui mekanisme tersebut. Dari gelar perkara itulah akan ditentukan apakah perkara berlanjut ke sidang etik, proses disiplin, atau dihentikan karena tidak ditemukan pelanggaran.

Sejumlah hal yang perlu dicermati:

• Apakah jumlah personel yang diperiksa benar-benar bertambah sesuai pernyataan Propam.
• Apakah hasil analisis CCTV dan video media sosial dipublikasikan secara transparan.
• Bagaimana status 12 orang dari 106 yang diamankan namun belum jelas keterkaitannya.
• Apakah temuan Komnas HAM soal dugaan kekerasan aparat diakomodasi dalam pemeriksaan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal jadwal gelar perkara maupun kemungkinan sanksi bagi personel yang diperiksa.

Analisis Redaksi

Pernyataan Propam bahwa jumlah personel yang diperiksa akan bertambah adalah sinyal yang wajar, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa pemetaan awal belum tuntas. Jika rekaman CCTV dan video media sosial sudah dianalisis, seharusnya jumlah personel yang diduga terlibat bisa diidentifikasi lebih cepat. Fakta bahwa proses masih berjalan lebih dari dua bulan setelah peristiwa memunculkan pertanyaan soal kecepatan kerja internal.

Yang paling menentukan bukan berapa orang yang diperiksa, melainkan apakah hasilnya diumumkan. Selama proses berjalan tertutup, publik hanya bisa menilai dari luar. Kasus ini melibatkan dugaan penyemprotan gas air mata ke arah warga dan awak media, penahanan jurnalis, pengacara, dan paramedis, serta dugaan salah tangkap. Semua itu membutuhkan penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar janji pemeriksaan.

Desakan Komnas HAM agar Kapolri mengusut dugaan kekerasan aparat memberi tekanan tambahan. Jika Propam hanya berhenti pada pemeriksaan personel lapangan tanpa menelusuri rantai komando dan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan operasi, maka akuntabilitas yang dijanjikan akan terasa setengah hati. Gelar perkara adalah momen krusial untuk membuktikan sebaliknya.

Sumber: afu.id, komnasham.go.id