Tentara Bayaran Rusia: 15 Korban Ternyata Tanpa Pengalaman Militer

Polisi membongkar perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dari 23 orang yang teridentifikasi, 15 korban ternyata tidak memiliki pengalaman maupun latar belakang militer. Mayoritas dari mereka adalah mantan admin judi online di Kamboja, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, sampai buruh harian lepas.

Pengungkapan ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, perekrutan menyasar usia produktif dengan latar belakang ekonomi lemah. Iming-iming gaji besar menjadi pintu masuk utama sindikat.

Siapa Korban dan Bagaimana Mereka Direkrut

Nasriadi membeberkan profil korban secara gamblang. "Mereka rata-rata mantan admin judi online. Selain itu, ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas," kata dia.

Artinya, hampir tidak ada satu pun dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan militer formal. Tidak ada pula yang punya pengalaman tempur. Mereka direkrut murni karena kebutuhan tenaga, bukan karena keahlian.

Proses perekrutan berlangsung lewat dua jalur: aplikasi bernama Workforce Command Center (WVCC) dan media sosial. Setelah pelamar terkumpul, pelaku mengajak korban menuju sebuah rumah di wilayah Pemalang, Jawa Tengah.

Rumah itu bukan tempat tinggal biasa. Menurut Nasriadi, bangunan tersebut disewa Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina berinisial IM untuk dijadikan lokasi pelatihan sementara sebelum para korban diberangkatkan ke Rusia.

"Rumah sudah disiapkan untuk pelatihan semimiliter," jelas Nasriadi. Pelatihan itu jelas jauh dari standar militer sesungguhnya, mengingat pesertanya bukan personel terlatih.

Kronologi: Dari Bandara hingga 15 Orang Terlanjur Berangkat

Berdasarkan pengungkapan awal, polisi mengidentifikasi 23 WNI yang telah disiapkan untuk ke luar negeri. Dari jumlah itu, 15 orang telah terlanjur melakukan perjalanan. Sisanya berhasil diamankan saat berada di bandara.

Penyelidikan bermula dari temuan rumah pelatihan di Pemalang. Dari situ, polisi menelusuri alur perekrutan, mulai dari aplikasi WVCC, akun media sosial, hingga jaringan yang menampung korban di lokasi tersebut.

• Perekrutan lewat aplikasi Workforce Command Center (WVCC) dan media sosial.
• Korban dikumpulkan di rumah sewaan WNA Ukraina berinisial IM di Pemalang, Jawa Tengah.
• Rumah dipakai untuk pelatihan semimiliter sebelum keberangkatan.
• 23 WNI teridentifikasi, 15 sudah berangkat, sisanya diamankan di bandara.
• Delapan tersangka diamankan: enam WNI dan dua WNA.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi. Namun Nasriadi belum merinci seluruhnya. Yang pasti, penyelidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan munculnya sindikat lain di balik kasus ini.

Iming-iming Rp50 Juta dan Bonus Video Tembak Lawan

Gaji fantastis menjadi umpan utama. Para korban dijanjikan pendapatan hingga Rp50 juta per bulan. Angka itu jelas jauh di atas rata-rata upah buruh pabrik atau karyawan swasta di Indonesia.

Dalam kontrak perjanjian, mereka juga dijanjikan bonus jika berhasil membunuh tentara Ukraina. Syaratnya, mereka harus mengirimkan bukti video saat melakukan aksinya. "Iming-iming lah yang terikat beberapa warga kita untuk berangkat ke sana," ujar Nasriadi.

Yang paling mengerikan, kontrak yang tertulis satu tahun ternyata tidak berjalan sesuai dokumen. Para korban terikat sampai perang antara Rusia dan Ukraina berakhir. Tidak ada kepastian kapan mereka bisa pulang.

"Mereka terbelenggu di sana, bahkan ada yang sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana kuburannya," ungkap Nasriadi. Kalimat itu menjadi bukti paling telanjang bahwa janji gaji tinggi berujung pada nasib yang tak jelas.

Kasus ini juga berkaitan dengan temuan polisi sebelumnya soal janji Rp400 juta hingga bonus video penembakan lawan. Pola perekrutan serupa muncul di sejumlah kasus TPPO lain yang ditangani Polda Metro Jaya.

Delapan Tersangka dan Jaringan yang Masih Diselidiki

Dalam pengungkapan ini, polisi telah mengamankan delapan tersangka. Enam di antaranya WNI, dua lainnya WNA. Mereka berperan dalam perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban.

Polisi memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengusut keterlibatan sindikat-sindikat lain. Sebab, pola perekrutan lewat aplikasi dan media sosial menandakan jaringan yang cukup rapi, bukan aksi perorangan.

Kasus ini masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Polda Metro Jaya mencatat sejumlah kasus TPPO lain, mulai dari perekrutan tentara bayaran Rusia hingga jual beli pengantin pesanan ke Malaysia.

Bagi keluarga korban yang masih menunggu, penyelidikan ini menjadi satu-satunya harapan. Sebab, 15 orang yang sudah berangkat berada di wilayah konflik tanpa jaminan keselamatan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini membuka mata soal celah perlindungan WNI di luar negeri, khususnya yang berangkat lewat jalur tidak resmi. Korban umumnya tidak memahami risiko kontrak yang mereka tanda tangani.

Polisi mendorong masyarakat lebih waspada terhadap tawaran kerja luar negeri bergaji tinggi yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap aplikasi dan akun media sosial yang menawarkan jasa perekrutan tenaga kerja ke zona konflik.

Langkah berikutnya, penyidik akan mendalami peran IM, WNA Ukraina yang menyewa rumah di Pemalang. Polisi juga menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan perekrut lain yang belum tertangkap.

Informasi lebih lanjut soal perkembangan kasus TPPO di wilayah hukum Polda Metro Jaya bisa dipantau lewat pemberitaan AFU.ID sebelumnya. Sementara rujukan hukum soal TPPO dapat dilihat di Hukumonline.

Analisis Redaksi: Ketika Kemiskinan Jadi Bahan Bakar Sindikat

Yang paling menohok dari pengungkapan ini bukan soal angka Rp50 juta per bulan. Melainkan fakta bahwa 15 orang tanpa latar militer dikirim ke medan perang. Mereka bukan tentara. Mereka korban.

Profil korban—mantan admin judol, pengangguran, buruh harian—menunjukkan bahwa sindikat ini bekerja dengan presisi sosial. Mereka membaca celah: orang-orang yang putus asa secara ekonomi akan menerima tawaran apa pun, termasuk yang jelas berbahaya. Aplikasi WVCC dan media sosial menjadi alat rekrutmen yang efisien, murah, dan sulit diawasi.

Negara tidak bisa hanya berhenti pada penangkapan delapan tersangka. Selama jalur perekrutan ilegal masih terbuka dan pengawasan aplikasi lowongan kerja luar negeri lemah, sindikat serupa akan muncul lagi dengan nama berbeda. Korban berikutnya mungkin bukan mantan admin judol, tapi bisa siapa saja yang sedang kesulitan ekonomi.

Sumber: afu.id, hukumonline.com