FTSE Russell Hapus 14 Saham RI dari Indeks Global, BRIS hingga MTEL Terdampak

FTSE Russell menghapus 14 saham emiten Indonesia dari indeks global dalam tinjauan kuartalan yang berlaku Senin, 21 Desember 2026. Penghapusan mencakup BRIS di kategori kapitalisasi besar hingga sembilan saham mikro seperti MLBI dan TSPC.

Pengumuman itu dirilis pada Sabtu, 14 November 2026, atau sehari setelah FTSE Russell memutuskan mempertahankan perlakuan indeks khusus untuk pasar Indonesia. Keputusan ini berlaku sementara sampai Jumat, 4 Desember 2026, dan bersifat final pada 7 Desember 2026.

Daftar 14 Saham yang Dikeluarkan FTSE Russell

FTSE Russell membagi penghapusan ke dalam empat kategori kapitalisasi pasar. Kategori kapitalisasi besar hanya diisi satu saham, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Di kategori kapitalisasi menengah, ada dua emiten yang dikeluarkan: PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Keduanya merupakan pemain utama di sektor menara telekomunikasi.

Kategori kapitalisasi kecil dihuni PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Sementara kategori kapitalisasi mikro menjadi yang paling banyak terdampak dengan sembilan saham sekaligus.

• Kapitalisasi besar: BRIS (Bank Syariah Indonesia)
• Kapitalisasi menengah: MTEL (Mitratel), TBIG (Tower Bersama Infrastructure)
• Kapitalisasi kecil: MAPI (Mitra Adiperkasa), TKIM (Pabrik Kertas Tjiwi Kimia)
• Kapitalisasi mikro: MAYA (Bank Mayapada), IMAS (Indomobil Sukses Internasional), MLBI (Multi Bintang Indonesia), SAME (Sarana Meditama Metropolitan), CLEO (Sariguna Primatirta), SSMS (Sawit Sumbermas Sarana), STTA (Sumber Tani Agung Resources), TMAS (Temas), TSPC (Tempo Scan Pacific)

"Harap diperhatikan: Perubahan tinjauan indeks yang termasuk dalam file terlampir dapat direvisi hingga penutupan perdagangan hari Jumat, 4 Desember 2026. Efektif mulai Senin, 7 Desember 2026, perubahan tinjauan indeks akan dianggap final," tulis keterangan FTSE Russell seperti dikutip dari detikFinance.

Perlakuan Indeks Khusus Indonesia Masih Berlaku

Penghapusan ini terjadi di tengah kebijakan FTSE Russell yang masih mempertahankan perlakuan khusus terhadap indeks saham Indonesia. Dalam pengumuman 13 November 2026, lembaga itu menyatakan perlakuan khusus yang diterapkan sejak September 2026 akan berlanjut hingga tinjauan indeks Desember 2026.

FTSE Russell mengapresiasi perkembangan reformasi transparansi pasar Indonesia. Namun, mereka menilai masih butuh waktu tambahan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi reformasi, terutama soal transparansi kepemilikan saham, pengawasan dan pemantauan, kriteria regulasi, serta konsistensi penegakan aturan.

Selama periode tersebut, sejumlah perubahan indeks tetap dijalankan. Mulai dari pembaruan klasifikasi industri atau Industry Classification Benchmark (ICB), penyesuaian saham berdasarkan ketentuan buffer 1% dalam tinjauan kuartalan, hingga penyesuaian free float yang mengalami penurunan.

Penyesuaian free float yang tetap berlaku mencakup penurunan lebih dari 3% bagi saham dengan free float di atas 15%, serta penurunan lebih dari 1% untuk saham dengan free float 5%-15%.

FTSE Russell juga tetap menjalankan penghapusan saham yang tidak lagi memenuhi persyaratan indeks. Ini mencakup saham yang terkena suspensi, masuk dalam pengawasan, tidak memenuhi ketentuan likuiditas, maupun memiliki kapitalisasi pasar di bawah ambang batas penghapusan.

Selain itu, perubahan kapitalisasi pasar akibat pemecahan saham yang membuat ukuran perusahaan berada di bawah ambang batas penghapusan, penurunan peringkat saham dari kategori besar, menengah, atau kecil ke kategori mikro, serta penyesuaian pembatasan bobot indeks atau capping tetap dilakukan.

Penyesuaian juga mencakup perubahan Weighted Average Free Float (WAF) dari positif menjadi nol, misalnya akibat penghapusan saham, serta pengecualian saham berdasarkan daftar ESG, etika, dan syariah.

Sejumlah Perubahan Indeks Ditangguhkan hingga Maret 2027

Di sisi lain, FTSE Russell menangguhkan sejumlah perubahan indeks Indonesia hingga setidaknya Maret 2027. Penangguhan ini menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap pasar modal Indonesia belum tuntas.

Perubahan yang ditangguhkan meliputi perpindahan kategori kapitalisasi pasar antara saham besar, menengah, kecil, dan mikro; peningkatan free float; pembaruan WAF selain perubahan yang menyebabkan WAF menjadi nol; serta penambahan saham baru, termasuk saham dari penawaran umum perdana atau IPO.

Artinya, meski ada 14 saham yang dikeluarkan, tidak ada saham baru yang masuk ke indeks global FTSE Russell selama periode penangguhan. Keputusan ini membatasi ruang bagi emiten Indonesia yang ingin mengekspansi basis investor globalnya lewat jalur indeks.

FTSE Russell juga menyoroti saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Berdasarkan ketentuan FTSE Free Float Restrictions, apabila regulator memberikan peringatan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham, saham tersebut dapat dikeluarkan dari indeks pada tinjauan berikutnya.

Dalam tinjauan Desember, FTSE Russell akan menghapus saham yang terdampak HSC menggunakan harga pasar, dengan perubahan berlaku Senin, 21 Desember 2026. Lembaga itu juga akan memantau likuiditas untuk memastikan harga penghapusan tersebut dapat direplikasi oleh investor.

Status Indonesia di Mata FTSE Russell

Meski mempertahankan perlakuan khusus, FTSE Russell menegaskan Indonesia tidak masuk dalam FTSE Watch List dan tetap berstatus sebagai Secondary Emerging Market. Status ini lebih tinggi dari Frontier Market, tetapi masih di bawah Advanced Emerging Market dan Developed Market.

Bagi pasar modal Indonesia, status Secondary Emerging Market menjadi penting karena menentukan seberapa besar dana asing yang bisa masuk melalui produk reksa dana dan ETF yang melacak indeks FTSE Russell. Perubahan komposisi indeks langsung memengaruhi aliran dana tersebut.

Penghapusan 14 saham dari indeks global berpotensi memicu arus keluar dana asing dari saham-saham terkait, terutama menjelang tanggal efektif 21 Desember 2026. Namun, besaran dampaknya bergantung pada bobot masing-masing saham dalam indeks dan strategi investor yang melacak indeks tersebut.

Sebelumnya, Bos Bursa sempat mengungkap status pasar modal RI usai berbicara dengan FTSE Russell. Komunikasi itu menjadi bagian dari upaya otoritas meyakinkan lembaga penyedia indeks bahwa reformasi transparansi berjalan sesuai jalur.

Langkah Selanjutnya Menuju Tinjauan Desember

FTSE Russell akan mengevaluasi kembali pasar Indonesia pada tinjauan Desember 2026. Hasil tinjauan itu akan menentukan apakah perlakuan khusus tetap berlanjut atau dicabut, bergantung pada kemajuan reformasi transparansi kepemilikan saham dan penegakan aturan.

Bagi emiten yang terkena penghapusan, langkah berikutnya adalah memastikan likuiditas dan free float tetap memenuhi syarat agar bisa kembali masuk indeks pada tinjauan mendatang. Namun, jalur itu terhambat penangguhan penambahan saham baru hingga setidaknya Maret 2027.

Otoritas bursa dan regulator menghadapi ujian untuk mempercepat implementasi reformasi, terutama dalam hal transparansi kepemilikan saham yang menjadi sorotan utama FTSE Russell. Tanpa perbaikan yang terukur, perlakuan khusus berisiko diperpanjang lagi.

FTSE Russell sendiri menegaskan akan terus memantau likuiditas saham yang dihapus akibat HSC. Pemantauan ini untuk memastikan harga penghapusan dapat direplikasi oleh investor, sehingga proses keluar-masuk indeks tidak menimbulkan gejolak harga yang berlebihan.

Analisis Redaksi

Keputusan FTSE Russell menghapus 14 saham Indonesia bukan sekadar urusan teknis indeks. Ada pesan yang lebih besar: reformasi transparansi pasar modal Indonesia belum cukup meyakinkan bagi lembaga penyedia indeks global. Apresiasi yang diberikan FTSE Russell terhadap perkembangan reformasi terdengar sopan, tetapi penghapusan tetap dijalankan.

Yang menarik, penghapusan ini terjadi bersamaan dengan penangguhan penambahan saham baru hingga Maret 2027. Artinya, pintu keluar terbuka lebar, sementara pintu masuk tertutup rapat. Bagi emiten yang selama ini berharap masuk indeks global untuk memperluas basis investor, kebijakan ini menjadi pukulan ganda.

Pemerintah dan otoritas bursa perlu membaca sinyal ini dengan jujur. Isu transparansi kepemilikan saham, pengawasan, dan konsistensi penegakan aturan adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Selama reformasi berjalan setengah hati, status Secondary Emerging Market Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang perlakuan khusus.

Sumber: ftserussell.com