821.840 Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Butuh 80 Tahun Membenahinya

Sebanyak 821.840 rumah di Jakarta tercatat tak layak huni. Dengan laju program bedah rumah yang berjalan sekarang, menuntaskan seluruhnya butuh waktu sekitar 80 tahun.

Angka itu muncul dari pemberitaan Kompas.com edisi 14 November 2026. Persoalannya bukan sekadar jumlah, melainkan kecepatan penanganan yang jauh di bawah kebutuhan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kuota program bedah rumah. Kuota itu jadi instrumen utama untuk memperbaiki rumah yang dinilai tidak layak huni.

Namun besaran kuota yang tersedia belum sebanding dengan volume rumah yang menunggu diperbaiki. Selisih itulah yang membuat estimasi penuntasan merentang hingga puluhan tahun.

Berapa Rumah di Jakarta yang Tak Layak Huni

Angka 821.840 rumah adalah potret besar persoalan permukiman di ibu kota. Rumah-rumah ini tersebar di kawasan padat penduduk, permukiman kumuh, hingga kampung kota yang tumbuh tanpa perencanaan memadai.

Kategori tak layak huni umumnya merujuk pada kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kecukupan ruang. Indikator yang lazim dipakai antara lain kualitas struktur, sirkulasi udara, pencahayaan, akses air bersih, serta sanitasi.

Dalam konteks Jakarta, persoalan ini berkelindan dengan harga tanah yang tinggi dan kepadatan penduduk. Banyak keluarga tetap tinggal di rumah yang secara teknis tidak memenuhi syarat karena tidak punya pilihan lain yang terjangkau.

Karena itu, program bedah rumah diposisikan sebagai jalan tengah. Alih-alih memindahkan warga, pemerintah memperbaiki rumah di lokasi asal agar penghuninya bisa tinggal lebih layak.

Kuota Bedah Rumah dan Hitungan 80 Tahun

Kementerian PKP menyiapkan kuota program bedah rumah untuk menjawab persoalan tersebut. Program ini bekerja dengan memperbaiki rumah milik warga, bukan membangun rumah baru dari nol.

Hitungan 80 tahun lahir dari perbandingan sederhana. Bila jumlah rumah yang dibedah per tahun jauh lebih kecil daripada 821.840 unit, maka antrean penuntasan otomatis memanjang.

Artinya, kecepatan menjadi kata kunci. Tanpa penambahan kapasitas yang signifikan, angka 821.840 itu akan tetap menjadi beban yang diwariskan ke generasi berikutnya.

Perlu dipahami, program bedah rumah bukan pekerjaan sekali jadi. Setiap unit menuntut verifikasi data, penetapan penerima, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan mutu.

• Verifikasi status kepemilikan dan kondisi rumah calon penerima.
• Penetapan kuota dan alokasi anggaran per wilayah.
• Pelaksanaan perbaikan struktur, atap, lantai, dan sanitasi.
• Pengawasan mutu hasil pekerjaan sebelum diserahterimakan.

Semua tahap itu memakan waktu. Karena itu, percepatan tidak cukup hanya dengan menambah anggaran, tetapi juga merampingkan proses di lapangan.

Mengapa Jakarta Menanggung Beban Terbesar

Jakarta menghadapi kombinasi yang jarang ditemui daerah lain. Harga properti tinggi, lahan terbatas, dan kepadatan penduduk ekstrem membuat perbaikan rumah berskala besar menjadi rumit.

Banyak rumah tak layak huni berdiri di lahan yang statusnya tidak sederhana. Ada yang menempati tanah negara, tanah wakaf, atau lahan dengan sengketa kepemilikan yang belum tuntas.

Kondisi itu membuat program bedah rumah kerap berbenturan dengan persoalan legal. Sebelum rumah diperbaiki, status lahannya harus jelas lebih dulu.

Di sisi lain, Jakarta juga menanggung tekanan urbanisasi. Warga dari daerah sekitar datang mencari kerja, lalu tinggal di permukiman padat dengan fasilitas minim. Rumah yang semula layak huni pun lama-lama menurun kualitasnya karena dihuni melebihi kapasitas.

Dampak bila Rumah Tak Layak Huni Dibiarkan

Membiarkan 821.840 rumah dalam kondisi tak layak huni punya konsekuensi nyata. Kesehatan penghuni jadi taruhan pertama, terutama anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap penyakit pernapasan dan infeksi.

Risiko keselamatan juga meningkat. Bangunan dengan struktur lemah rawan ambruk, sementara instalasi listrik yang tidak standar memperbesar bahaya kebakaran di permukiman padat.

Dampak berikutnya bersifat ekonomi. Rumah yang tidak layak huni menurunkan produktivitas penghuninya, mempersulit akses layanan dasar, dan menyulitkan warga membangun aset jangka panjang.

Dalam skala kota, persoalan ini memperlebar ketimpangan. Warga yang mampu akan pindah ke hunian lebih baik, sementara yang tidak mampu bertahan di kondisi yang sama dari tahun ke tahun.

Langkah Berikutnya agar Tak Menunggu 80 Tahun

Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan data rumah tak layak huni agar kuota bedah rumah tepat sasaran. Basis data tunggal akan memudahkan penetapan prioritas dan mencegah tumpang tindih penerima.

Skema pembiayaan juga bisa diperluas. Selain anggaran negara, dukungan dana dari pemerintah daerah, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menambah kapasitas perbaikan setiap tahun.

Pelibatan masyarakat menjadi kunci lain. Warga yang rumahnya diperbaiki bisa dilibatkan dalam pemeliharaan agar hasil bedah rumah tidak cepat rusak dan kembali masuk daftar tunggu.

Tanpa terobosan di tiga sisi, yaitu data, pembiayaan, dan kecepatan eksekusi, proyeksi 80 tahun bukan angka yang berlebihan. Ia adalah cermin dari kapasitas penanganan yang belum sepadan dengan skala masalah.

Analisis Redaksi

Angka 821.840 rumah tak layak huni di Jakarta bukan temuan baru. Yang baru adalah cara membacanya: dengan kecepatan program saat ini, penuntasan butuh 80 tahun. Itu bukan estimasi teknis yang netral, melainkan pernyataan bahwa kebijakan perumahan belum bekerja pada skala yang dibutuhkan.

Selama ini program bedah rumah diperlakukan sebagai proyek tahunan dengan kuota terbatas, bukan sebagai agenda darurat permukiman. Padahal dampaknya menyentuh kesehatan, keselamatan, dan produktivitas warga. Menunda perbaikan berarti memindahkan biaya sosial ke masa depan, dan biaya itu hampir selalu lebih besar.

Ada satu hal yang perlu diuji publik: apakah kuota yang disiapkan Kementerian PKP benar-benar dialokasikan untuk Jakarta sesuai proporsi kerusakannya. Tanpa transparansi alokasi dan data penerima yang terbuka, janji percepatan sulit diverifikasi. Hitungan 80 tahun seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar angka statistik.

Sumber: kemenpkp.go.id