Banjir Susulan Rendam 11 Desa di Aceh Tamiang, Warga Cemas Terulangnya Bencana 2025

Sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang kembali terendam banjir susulan setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan Sungai Tamiang meluap hingga ke permukiman warga. Warga khawatir bencana serupa tahun lalu terulang.

Kronologi dan Penyebab Banjir Susulan

Hujan deras yang mengguyur Aceh Tamiang sejak beberapa hari terakhir memicu luapan Sungai Tamiang. Air sungai yang meluap masuk ke permukiman warga, terutama di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai. Banjir susulan ini merupakan yang kedua kalinya dalam waktu kurang dari sebulan terakhir.

Berdasarkan pantauan di Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, ketinggian air di sejumlah titik mencapai sekitar satu meter. Kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Genangan juga menutup akses jalan di kawasan permukiman sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat belum dapat melintas. Warga terpaksa berjalan kaki untuk beraktivitas dan keluar masuk kawasan tersebut.

Warga menduga banjir tidak hanya disebabkan luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi kondisi drainase yang belum tertangani secara maksimal. Saluran air di kawasan itu disebut masih tertimbun lumpur sejak banjir besar pada November 2025. Akibatnya, drainase tidak mampu menampung aliran air hujan sehingga genangan dengan cepat meluas ke jalan dan rumah penduduk.

Banjir juga terjadi di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru. Luapan Sungai Tamiang di sekitar Jembatan Kuala Simpang menggenangi permukiman warga yang berada di tepi sungai. Desa Sukajadi sebelumnya telah ditetapkan pemerintah daerah sebagai kawasan zona merah yang tidak lagi diperbolehkan untuk pembangunan permukiman.

Wilayah Terdampak dan Jumlah Pengungsi

Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, banjir tercatat telah merendam 11 desa yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kota Kuala Simpang, Bandar Pusaka, Tenggulun, dan Bendahara.

Di Kecamatan Kota Kuala Simpang, banjir merendam Desa Perdamaian. BPBD mencatat sebanyak 38 kepala keluarga atau sekitar 150 jiwa terdampak di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, banjir melanda empat desa setelah air sungai masuk melalui tanggul yang jebol di Desa Marlempang. Wilayah terdampak meliputi Desa Balai, Lambung Blang, Seuneubok Dalam Masjid, dan Marlempang.

Data BPBD juga menunjukkan bahwa banjir kali ini merendam sejumlah desa di Kecamatan Bandar Pusaka dan Tenggulun, meskipun belum ada laporan rinci mengenai jumlah jiwa terdampak di kedua kecamatan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan di lapangan.

Kesaksian Warga dan Harapan Perbaikan Drainase

Salah seorang warga Desa Perdamaian, Asnita (63), mengatakan dirinya bersama keluarga telah mengamankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi sejak malam hari karena khawatir banjir kembali terjadi seperti bencana pada tahun sebelumnya.

“Kami tadi malam mengangkat barang-barang ke atas karena takut banjir seperti tahun lalu,” ujar Asnita di Aceh Tamiang, Jumat.

Asnita berharap pemerintah daerah segera memperbaiki saluran drainase, khususnya di kawasan perkotaan, agar mampu mengalirkan air hujan dengan baik dan mengurangi risiko banjir berulang. Menurutnya, drainase yang tertimbun lumpur sejak banjir besar November 2025 membuat air hujan cepat menggenang.

Warga lain di Desa Sukajadi juga mengeluhkan hal serupa. Mereka menilai penanganan pascabanjir tahun lalu belum tuntas, sehingga infrastruktur drainase belum berfungsi optimal.

Imbauan BPBD Aceh Tamiang

Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Aceh Tamiang mengingatkan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) bagian tengah dan hilir, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan debit air.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Iman Suhery, meminta masyarakat rutin memantau ketinggian air sungai dan mengantisipasi potensi banjir yang dapat datang secara tiba-tiba.

“Kita imbau masyarakat memantau perkembangan tinggi muka air sungai secara berkala serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir yang datang secara tiba-tiba,” kata Iman.

Warga juga diminta menyelamatkan barang berharga dan dokumen penting, menjauhi bantaran sungai saat debit air meningkat, serta segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi aman apabila kondisi mulai membahayakan.

Iman turut mengingatkan masyarakat agar mengikuti informasi dan arahan petugas BPBD maupun aparatur setempat serta tidak menunggu hingga air semakin tinggi untuk menyelamatkan diri.

“Utamakan keselamatan jiwa dan keluarga,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya dan Antisipasi Bencana

BPBD Aceh Tamiang menyatakan akan terus memantau perkembangan cuaca dan debit air sungai. Petugas juga disiagakan di sejumlah titik rawan banjir untuk memberikan peringatan dini kepada warga.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan normalisasi drainase dan sungai, terutama di kawasan perkotaan Kuala Simpang, agar banjir tidak terus berulang. Perbaikan tanggul di Desa Marlempang juga menjadi prioritas mengingat jebolnya tanggul menjadi salah satu penyebab meluasnya banjir di Kecamatan Bendahara.

Selain itu, penegakan aturan zona merah di Desa Sukajadi perlu diperkuat. Meski telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk permukiman, masih terdapat warga yang tinggal di area tersebut. Diperlukan solusi jangka panjang, termasuk relokasi atau penyediaan hunian aman.

Warga berharap banjir susulan ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan pascabanjir dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

Analisis Redaksi

Banjir susulan di Aceh Tamiang bukan sekadar peristiwa alam. Ada persoalan tata kelola drainase dan infrastruktur yang belum tuntas. Keluhan warga tentang saluran air yang tertimbun lumpur sejak November 2025 menunjukkan bahwa pemulihan pascabanjir belum berjalan optimal. Jika dibiarkan, banjir akan menjadi langganan setiap kali hujan deras.

Penetapan Desa Sukajadi sebagai zona merah juga menjadi ujian konsistensi pemerintah. Larangan membangun permukiman di kawasan rawan bencana harus disertai solusi hunian yang layak bagi warga. Tanpa itu, aturan hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Respons BPBD yang cepat mengimbau warga sudah tepat. Namun, imbauan perlu diikuti dengan kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian yang memadai. Masyarakat tidak bisa terus-menerus mengandalkan evakuasi mandiri tanpa dukungan sistem peringatan dini yang andal.

Sudah saatnya pemerintah daerah beralih dari penanganan darurat ke pencegahan berkelanjutan. Normalisasi sungai dan drainase, perbaikan tanggul, serta penataan ruang yang tegas menjadi kunci. Tanpa langkah itu, warga Aceh Tamiang akan terus hidup dalam kekhawatiran setiap kali langit mendung.

Sumber: pujatvaceh.com, bnpb.go.id