Mobil Modifikasi Penampung 900 Liter BBM Subsidi: Pelaku Gunakan 41 Barcode di Klaten

Polresta Klaten mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan dengan mobil dimodifikasi. Tangki mobil diperbesar hingga berkapasitas 900 liter, dan pelaku menggunakan 41 barcode untuk membeli Pertalite.

Kasatreskrim Polresta Klaten Kompol Kadek Pande Apridya Wibisana mengatakan, pelaku seorang diri menjalankan aksi tersebut selama kurang lebih 1,5 tahun. BBM yang diperoleh dijual kembali ke pengecer dengan keuntungan Rp2.000 per liter.

Kronologi dan modifikasi mobil penampung 900 liter

Modifikasi dilakukan dengan melepas sejumlah kursi mobil, lalu mengubah bagian dalam kendaraan menjadi tempat penampungan BBM. Tangki juga diperbesar hingga kapasitasnya mencapai 900 liter.

"Pelaku memodifikasi tangki dengan menambah kapasitas hingga 900 liter. Kursi mobil dilepas dan bagian dalamnya diubah menjadi tempat penampungan BBM," jelas Kadek dalam konferensi pers di Mapolresta Klaten, Jumat (13/11/2026) sore.

Selain modifikasi fisik, pelaku memanfaatkan 41 barcode untuk membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Barcode tersebut digunakan untuk melancarkan transaksi pembelian Pertalite dalam jumlah besar.

"Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun," imbuh Kadek.

Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa mobil modifikasi dan 41 barcode. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah BBM yang sudah terjual atau total keuntungan yang diraup pelaku.

Pihak yang terlibat dan pernyataan polisi

Kapolresta Klaten Kombes Pol Ari Cahya Nugraha mengatakan, pelaku melakukan praktik tersebut dengan motif ekonomi. "Motifnya ekonomi," kata Ari dalam kesempatan yang sama.

Menurut Ari, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait. Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam konferensi pers itu, polisi memamerkan mobil yang telah dimodifikasi. Bagian dalam kendaraan tampak kosong dari kursi penumpang, digantikan ruang penampungan BBM.

Kadek menegaskan, penyelidikan masih berlanjut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, ia belum merinci apakah ada tersangka baru dalam kasus ini.

Latar belakang: celah barcode dan BBM bersubsidi

Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan kali pertama terjadi. Modusnya beragam, mulai dari pembelian berulang hingga penggunaan kendaraan modifikasi.

Barcode dalam pembelian BBM bersubsidi sejatinya dirancang untuk merekam transaksi dan mencegah penyalahgunaan. Namun, jika barcode dikumpulkan atau disalahgunakan, pengawasan menjadi lemah.

Pengamat kebijakan energi menilai, pengawasan di tingkat SPBU perlu diperkuat. "Penggunaan barcode seharusnya bisa dilacak. Jika ada 41 barcode dipakai untuk satu kendaraan, itu tanda pengawasan tidak berjalan," kata seorang pengamat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di sisi lain, harga Pertalite yang disubsidi membuatnya menarik untuk dijual kembali ke industri kecil atau pengecer. Selisih harga menjadi insentif bagi pelaku.

Data dari Sorot.co menyebutkan, pelaku menjual BBM ke pengecer dengan keuntungan Rp2.000 per liter. Dengan kapasitas 900 liter, sekali angkut pelaku bisa meraup keuntungan hingga Rp1,8 juta.

Namun, angka itu belum dikonfirmasi polisi. Yang pasti, praktik ini merugikan negara karena BBM bersubsidi seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu.

Dampak penyalahgunaan BBM subsidi di Klaten

Penyalahgunaan BBM bersubsidi berdampak langsung pada masyarakat. Pasokan Pertalite di SPBU bisa terganggu, terutama di daerah yang menjadi lokasi praktik.

Selain itu, negara kehilangan potensi pendapatan karena subsidi dinikmati pihak yang tidak berhak. Alokasi subsidi yang seharusnya tepat sasaran menjadi melenceng.

Bagi pelaku, keuntungan Rp2.000 per liter terlihat menggiurkan. Namun, risiko hukumnya berat: ancaman enam tahun penjara.

Polisi mengimbau masyarakat melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Kami akan tindak lanjuti setiap laporan," ujar Kadek.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi pengelola SPBU agar lebih teliti dalam melayani pembelian BBM bersubsidi, terutama untuk kendaraan yang tidak wajar.

Langkah selanjutnya: penyelidikan dan pengawasan

Polresta Klaten masih mendalami kasus ini. Penyidik akan menelusuri asal-usul 41 barcode yang digunakan pelaku.

"Kami akan koordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri barcode tersebut," kata Kadek.

Selain itu, polisi akan memeriksa saksi-saksi dari SPBU tempat pelaku beraksi. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang membantu.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar tidak membeli BBM dari pengecer tidak resmi.

Hingga berita ini diturunkan, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Klaten. Barang bukti mobil modifikasi dan 41 barcode diamankan.

Bagi pelaku, ancaman enam tahun penjara menanti. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa BBM bersubsidi adalah hak bersama yang harus dijaga.

Analisis Redaksi

Kasus mobil modifikasi penampung 900 liter BBM di Klaten membuka mata bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi masih marak. Modusnya semakin canggih, tetapi pengawasannya justru lemah.

Penggunaan 41 barcode untuk membeli Pertalite dalam satu kendaraan seharusnya bisa terdeteksi sistem. Fakta bahwa praktik ini berlangsung 1,5 tahun menunjukkan ada celah besar dalam pengawasan digital di SPBU. Jika sistem barcode tidak diimbangi verifikasi fisik, penyalahgunaan akan terus terjadi.

Polisi perlu menelusuri apakah ada keterlibatan oknum di SPBU. Sebab, mustahil pelaku bisa membeli BBM berkali-kali dengan 41 barcode tanpa ada yang curiga. Pengawasan melekat di tingkat SPBU harus dievaluasi.

Keuntungan Rp2.000 per liter memang kecil, tetapi dengan volume 900 liter sekali angkut, akumulasinya besar. Negara dirugikan, masyarakat kehilangan hak. Hukuman enam tahun penjara seharusnya menjadi efek jera, asalkan penegakannya konsisten.

Sumber: esdm.go.id