PTKP 2027: Kemenkeu Sebut Ambang Pajak Sudah Tinggi, Naik atau Tidak?

Kementerian Keuangan masih mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2027. Pemerintah menilai ambang pajak Rp 4,5 juta per bulan sudah relatif tinggi, sementara buruh mendorong kenaikan ke Rp 7,5 juta.

Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Hidayat Amir mengaku sudah menerima usulan kenaikan PTKP 2027 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun kajian masih berjalan untuk mengukur dampaknya terhadap penerimaan negara.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," jelas Amir dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Alasan Kemenkeu: PTKP Rp 4,5 Juta Dinilai Sudah Tinggi

Amir memaparkan sejumlah angka sebagai dasar pertimbangan. PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan, atau Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi tanpa tambahan tanggungan.

Angka itu disebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebesar Rp 3,522 juta per bulan. Artinya, seorang pekerja dengan gaji setara UMP rata-rata nasional secara teoretis belum tersentuh pajak penghasilan.

Perbandingan lain yang dipakai adalah garis kemiskinan. Menurut Amir, PTKP saat ini setara 6,72 kali lipat garis kemiskinan. Pemerintah juga menilai posisi PTKP Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain.

"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya ya di adjust period by period. Tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," jelas Amir.

Kalimat terakhir itu menjadi kunci. Kemenkeu tidak menutup pintu kenaikan, tetapi menempatkan keputusan pada dua sisi timbangan: tambahan uang di kantong pekerja versus berkurangnya setoran pajak ke kas negara.

Kronologi Usulan Kenaikan PTKP dari Istana hingga Kemenkeu

Wacana merevisi ambang batas PTKP bukan barang baru. Usulan ini pernah bergulir pada September 2025, ketika perwakilan buruh dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar PTKP naik dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Permintaan itu muncul dari keluhan bahwa potongan pajak tetap terasa bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Jalur berikutnya adalah Kemenko Perekonomian. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan batas PTKP akan diberlakukan pada 2027. Namun ia menegaskan rencana itu belum diterapkan pada Januari tahun depan.

Airlangga menyebut ambang batas PTKP dinaikkan agar pekerja yang selama ini hanya menerima upah minimum tidak lagi dibebani pajak. Ia mengatakan batas baru nanti akan membuat pekerja bergaji setara UMP terbebas dari potongan pajak penghasilan.

"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegasnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Dari rangkaian itu terlihat alurnya: permintaan buruh masuk lewat Istana, dibahas di Kemenko Perekonomian, lalu dilempar ke Kemenkeu sebagai pemegang kas negara untuk dihitung dampak fiskalnya.

Siapa yang Bersuara dan Apa yang Diminta

Ada tiga pihak yang paling terlihat dalam tarik-menarik ini. Pertama, Kementerian Keuangan melalui Hidayat Amir, yang posisinya sebagai pelaksana tugas Dirjen SEF menempatkannya sebagai juru bicara fiskal atas rencana ini.

Kedua, Kemenko Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto, yang mendorong kenaikan dengan target penerima manfaat yang jelas: pekerja bergaji UMP.

Ketiga, KSPI lewat Said Iqbal, yang membawa angka Rp 7,5 juta ke meja Presiden. Permintaan itu jauh di atas angka yang beredar dalam pembahasan pemerintah, sehingga ruang kompromi masih terbuka lebar.

Perbedaan angka itu penting dicatat. Rp 4,5 juta adalah posisi sekarang. Rp 7,5 juta adalah permintaan buruh. Sementara Airlangga hanya menyebut target penerima manfaat, tanpa menyebut nominal baru. Hingga kini belum ada angka resmi yang disepakati.

• PTKP berlaku saat ini: Rp 4,5 juta per bulan (Rp 54 juta per tahun).
• Usulan KSPI: Rp 7,5 juta per bulan.
• Rata-rata UMP 2026: Rp 3,522 juta per bulan.
• Rasio PTKP terhadap garis kemiskinan: 6,72 kali.
• Target penerapan: 2027, bukan Januari tahun depan.

Dampak ke Penerimaan Negara dan Daya Beli Pekerja

Kenaikan PTKP punya efek ganda. Di sisi pekerja, ambang yang lebih tinggi berarti penghasilan yang selama ini dipotong PPh 21 bisa utuh diterima. Untuk pekerja bergaji tipis, selisih potongan itu langsung terasa di pengeluaran harian.

Di sisi negara, setiap kenaikan ambang berarti sebagian objek pajak hilang dari perhitungan. Kemenkeu menyebut hal ini sebagai pertimbangan utama mengapa kajian dilakukan lebih detail, bukan sekadar menaikkan angka.

Namun ada lapisan yang perlu diperhatikan. PTKP bersifat umum, tidak membedakan wilayah. Padahal UMP antarpulau berbeda jauh, sehingga pekerja di daerah dengan upah minimum tinggi bisa tetap terkena pajak meski secara nasional ambangnya terlihat longgar.

Perbandingan dengan negara lain yang dipakai Kemenkeu juga perlu dibaca hati-hati. Rasio PTKP terhadap garis kemiskinan menggambarkan posisi relatif, bukan beban pajak riil yang ditanggung pekerja. Beban itu ditentukan pula oleh tarif, lapisan penghasilan kena pajak, dan struktur upah di tiap sektor.

Karena itu, hasil kajian Kemenkeu akan menentukan apakah kenaikan diberlakukan penuh, bertahap, atau hanya menyasar kelompok gaji tertentu. Sampai konferensi pers itu berlangsung, belum ada keputusan final yang diumumkan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Kajian Fiskal

Bola kini berada di Kemenkeu. Amir menyatakan kajian dilakukan lebih rigorous untuk melihat dampak penyesuaian terhadap penerimaan maupun manfaat bagi masyarakat.

Waktu penerapan sudah memberi ruang. Karena kenaikan baru akan berlaku 2027 dan tidak diterapkan Januari tahun depan, masih ada jeda untuk menyelesaikan hitungan dan menuangkannya dalam kebijakan fiskal tahun berikutnya.

Yang belum jelas adalah besaran angka. Pemerintah belum menyebut nominal baru, sementara buruh sudah memasang patokan Rp 7,5 juta. Selisih antara Rp 4,5 juta dan Rp 7,5 juta itulah yang kini diperhitungkan.

Untuk sementara, pekerja bergaji setara UMP belum bisa memastikan apakah potongan pajaknya benar-benar hilang pada 2027. Semua bergantung pada hasil kajian yang sedang berjalan di Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari detikFinance.

Analisis Redaksi: Angka Tinggi Belum Tentu Adil

Argumen Kemenkeu bahwa PTKP Indonesia sudah relatif tinggi memang punya dasar angka. Dibandingkan rata-rata UMP 2026 sebesar Rp 3,522 juta, ambang Rp 4,5 juta terlihat longgar. Rasio 6,72 kali garis kemiskinan juga memberi kesan bahwa negara sudah cukup melindungi penghasilan kecil dari pajak.

Masalahnya, rata-rata nasional menyembunyikan ketimpangan wilayah. UMP DKI Jakarta, misalnya, jauh di atas angka rata-rata itu. Pekerja di kota dengan biaya hidup tinggi bisa masuk kategori berpenghasilan menengah menurut statistik, tetapi tetap terasa sempit secara riil. PTKP yang seragam nasional membuat perlindungan pajak tidak selalu sepadan dengan beban hidup setempat.

Karena itu, perdebatan sebaiknya tidak berhenti pada soal naik atau tidak naik. Yang lebih menentukan adalah desainnya: apakah kenaikan menyasar kelompok gaji tertentu, apakah mempertimbangkan wilayah, dan bagaimana kompensasinya bagi penerimaan negara. Tanpa itu, kenaikan PTKP hanya memindahkan beban fiskal tanpa menyelesaikan soal keadilan. Kemenkeu punya waktu hingga 2027 untuk menjawabnya.

Sumber: kemenkeu.go.id