Wali Kota Subulussalam M Rasyid Bancin Tak Terlihat Saat 11 Kampong Banjir

Banjir kembali merendam 11 kampong di Kota Subulussalam, Aceh, pada Sabtu (14/11/2026). Di tengah kondisi darurat itu, keberadaan Wali Kota M Rasyid Bancin dipertanyakan karena belum terlihat meninjau titik bencana.

Luapan air Sungai Lae Souray dan Sungai Rikit melumpuhkan akses transportasi warga. Sebagian kawasan di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng dilaporkan paling parah, dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.

Ketidakhadiran orang nomor satu di Bumi Syekh Hamzah Fansuri, yang berjulukan Kota Sada Kata, dinilai sangat disayangkan. Warga sedang berjuang menghadapi air yang masuk ke rumah dan menghentikan aktivitas ekonomi.

Kronologi Banjir yang Merendam 11 Kampong

Curah hujan ekstrem selama beberapa minggu terakhir membuat debit air sungai meningkat drastis. Air kemudian meluap ke kawasan permukiman dan membanjiri 11 kampong di dua kecamatan.

Dua sungai yang disebut menjadi sumber luapan adalah Sungai Lae Souray dan Sungai Rikit. Keduanya melintasi wilayah yang kini terdampak, termasuk kawasan permukiman padat di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng.

Laporan dari lapangan menyebut ketinggian air di sejumlah titik mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi itu membuat warga kesulitan beraktivitas, apalagi keluar rumah untuk mencari kebutuhan harian.

Banjir juga merusak perabotan rumah tangga. Di Kampong Suak Jampak, aktivitas ekonomi masyarakat berhenti total. Pasar, jalur distribusi, dan mobilitas warga lumpuh sejak air menggenangi permukiman.

Peristiwa ini bukan yang pertama. Warga menyebut banjir tahunan terus berulang setiap musim hujan tanpa penanganan mitigasi yang memadai. Laporan lengkap soal dampak banjir ini juga dimuat media lokal dalam artikel Linear.co.id.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam soal jumlah pengungsi maupun total kerugian material. Data yang beredar masih sebatas jumlah kampong terdampak dan lokasi genangan terparah.

Sorotan pada M Rasyid Bancin dan Respons yang Dinanti

Nama M Rasyid Bancin menjadi pusat perhatian publik Subulussalam. Sebagai wali kota, ia diharapkan berada di tengah warga saat bencana, bukan hanya mengikuti laporan dari kantor.

Kritik warga bukan tanpa alasan. Kehadiran pimpinan daerah disebut krusial untuk mempercepat respons dinas terkait dalam menangani situasi darurat. Tanpa arahan langsung, koordinasi bantuan logistik rawan meleset dari sasaran.

Warga berharap wali kota turun ke lokasi untuk memberikan dukungan moril. Kehadiran itu juga dinilai penting agar distribusi bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar sampai ke kampong yang paling parah terdampak.

Selain soal kehadiran, publik menuntut langkah konkret. Mitigasi jangka panjang dinilai mendesak agar banjir tahunan tidak terus terulang di setiap musim hujan.

Beberapa hal yang menjadi harapan warga di tengah bencana ini:

• Wali kota meninjau langsung titik banjir di Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng.
• Koordinasi bantuan logistik yang tepat sasaran, terutama di Kampong Suak Jampak.
• Percepatan respons dinas terkait selama masa darurat.
• Program mitigasi jangka panjang untuk mengatasi banjir tahunan.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari M Rasyid Bancin maupun jajaran Pemerintah Kota Subulussalam. Ketidakhadiran di lokasi bencana menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.

Latar Belakang Banjir Tahunan di Kota Sada Kata

Subulussalam dikenal sebagai Kota Sada Kata dan Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Wilayah ini memiliki dua sungai utama yang kerap menjadi jalur luapan saat curah hujan tinggi, yakni Lae Souray dan Rikit.

Pola banjir yang berulang menunjukkan persoalan struktural. Debit air yang naik drastis setelah hujan ekstrem beberapa minggu terakhir tidak tertampung, sehingga air mencari jalan ke permukiman.

Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng berada di posisi paling rentan. Kedua wilayah ini berulang kali menjadi langganan genangan dengan ketinggian yang cukup mengganggu aktivitas warga.

Dampak ekonominya langsung terasa. Ketika air menggenang, pasar tidak beroperasi normal, jalur transportasi terputus, dan warga kehilangan pendapatan harian. Perabotan rumah yang rusak menambah beban pengeluaran.

Dalam konteks penanganan bencana, kehadiran kepala daerah biasanya menjadi penentu arah koordinasi. Badan penanggulangan bencana, dinas sosial, dan instansi teknis bergerak lebih cepat ketika ada instruksi langsung dari pimpinan.

Pemerintah Kota Subulussalam belum merilis data resmi soal jumlah jiwa terdampak. Informasi yang beredar masih terbatas pada 11 kampong yang terendam dan dua kecamatan yang paling parah.

Dampak Banjir bagi Warga dan Aktivitas Ekonomi

Banjir kali ini menambah daftar panjang persoalan warga Subulussalam. Rumah terendam, perabotan rusak, dan akses transportasi lumpuh dalam waktu bersamaan.

Kampong Suak Jampak menjadi contoh paling jelas. Aktivitas ekonomi di sana berhenti total sejak air menggenangi permukiman. Warga tidak bisa bekerja seperti biasa.

Ketinggian air yang mencapai pinggang orang dewasa membuat evakuasi barang berharga sulit dilakukan. Warga hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil harta benda ke tempat yang lebih tinggi.

Kerugian material diperkirakan bertambah seiring lamanya genangan. Namun angka pastinya belum tersedia karena pendataan di lapangan masih berlangsung.

Di sisi lain, banjir tahunan yang terus berulang memunculkan kelelahan sosial. Warga menilai persoalan ini seharusnya sudah masuk agenda mitigasi serius, bukan hanya penanganan darurat setiap musim hujan.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Warga

Setelah air surut, pekerjaan rumah pemerintah kota tidak berhenti. Warga menunggu langkah konkret mitigasi jangka panjang agar banjir tidak lagi menjadi agenda tahunan.

Beberapa pihak mendorong agar pemerintah kota segera melakukan pendataan kerusakan dan kebutuhan mendesak. Data itu menjadi dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi lintas instansi perlu diperkuat. Penanganan darurat, distribusi logistik, dan perencanaan mitigasi harus berjalan dalam satu arah kebijakan.

Publik juga menanti penjelasan resmi dari M Rasyid Bancin. Apakah ia akan turun langsung ke lokasi, dan bagaimana pemerintah kota menjawab tuntutan warga soal banjir tahunan.

Informasi lain soal penanganan bencana di Aceh bisa dipantau melalui pemberitaan media lokal, termasuk laporan Linear.co.id soal sebelas kampong yang terendam.

Analisis Redaksi

Banjir di Subulussalam memperlihatkan celah lama dalam tata kelola bencana daerah. Ketika air sudah setinggi pinggang dan aktivitas ekonomi berhenti, pertanyaan pertama warga biasanya bukan soal anggaran, melainkan soal siapa yang hadir di lokasi.

Kehadiran wali kota bukan sekadar simbol. Di lapangan, kehadiran pimpinan daerah mempercepat pengambilan keputusan, membuka jalur koordinasi antarinstansi, dan memastikan bantuan tidak salah alamat. Ketika sosok itu tidak terlihat, warga membaca situasi sebagai bentuk kelalaian.

Kritik terhadap M Rasyid Bancin perlu dibaca sebagai tuntutan akuntabilitas, bukan serangan pribadi. Warga berhak mendapat penjelasan resmi soal posisi pemerintah kota selama masa darurat. Diam terlalu lama hanya akan memperbesar kecurigaan.

Persoalan yang lebih mendasar adalah mitigasi. Banjir tahunan di dua kecamatan tidak akan selesai dengan kunjungan sesaat. Butuh perencanaan drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, dan kesiapsiagaan yang konsisten. Tanpa itu, Subulussalam akan kembali menghadapi pertanyaan yang sama setiap musim hujan.