Dewan Ingatkan Pemko Pekanbaru: Jalan Rusak dan Banjir Masih Jadi PR Besar

Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026 di bidang infrastruktur yang diterima Pemko Pekanbaru disebut DPRD belum menyelesaikan dua persoalan utama: jalan rusak dan banjir. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri menegaskan Pemko masih punya pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan.

"Pemko punya pekerjaan rumah untuk tuntaskan jalan rusak dan banjir," kata Azwendi, Jumat (13/11), seperti dikutip dari laporan Riau Pagi.

Penghargaan kategori Infrastruktur itu diterima Pemko Pekanbaru dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (12/11) malam. Bagi Azwendi, raihan itu bukan garis akhir, melainkan pemicu agar pembangunan jalan dan parit berjalan lebih cepat.

Kronologi: Penghargaan Malam, Peringatan Sehari Kemudian

Pemko Pekanbaru menerima Anugerah Penggerak Nusantara 2026 kategori Infrastruktur pada Kamis malam, 12 November 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY. Ajang ini menempatkan Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam pembangunan infrastruktur.

Sehari berselang, Jumat (13/11), Azwendi angkat bicara. Politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru itu memulai pernyataannya dengan ucapan selamat, lalu langsung menyoroti hal yang lebih mendasar.

"Pertama, kita ucapkan selamat dan sukses atas raihan penghargaan ini. Pastinya ini menjadi motivasi tinggi bagi kita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan parit di kota ini. Terutama dari sisi penganggaran," ujarnya.

Kalimat itu mengandung penekanan tersendiri. Azwendi menegaskan penghargaan tidak boleh berhenti sebagai pengakuan seremonial. Pemerintah daerah perlu memastikan program infrastruktur berjalan konsisten, terutama lewat dukungan anggaran yang memadai pada 2027.

Ia juga mengapresiasi capaian di bawah kepemimpinan Walikota Agung Nugroho dan Wakil Walikota Markarius Anwar. Namun penghargaan itu, menurutnya, harus diikuti peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan warga.

Jalan dan Drainase 2027 Masuk Pembahasan TAPD

Azwendi memastikan pembangunan jalan dan drainase tetap menjadi perhatian DPRD Pekanbaru dalam pembahasan program dan anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dukungan legislatif, katanya, diarahkan agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemko dapat ditangani bertahap.

"Ini juga bagian dari komitmen kita dalam berkolaborasi dengan Pemko. Kita di DPRD mendukung penuh program pembangunan infrastruktur ini secara all out," ujar Azwendi.

Ia menyebut respons positif masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur mulai terdengar dalam kegiatan reses maupun pertemuan langsung dengan warga. "Pengakuan tulus masyarakat ini juga sudah kami dengar langsung di berbagai pertemuan," akunya.

Meski begitu, ia tidak menutup mata pada kenyataan di lapangan. Perbaikan jalan dan pembenahan drainase harus dilanjutkan agar persoalan infrastruktur tidak terus berulang, terutama ketika curah hujan meningkat.

Data Pemko Pekanbaru hingga November 2026 memberi gambaran seberapa jauh pekerjaan itu berjalan:

• Perbaikan jalan selesai sekitar 40 kilometer, dari target 60 kilometer hingga akhir tahun.
• Sekitar 55 kilometer jalan lain sudah memasuki tahap kontrak pengerjaan.
• Progres pembenahan dan pembangunan ulang drainase utama mencapai sekitar 60 persen.
• Pekerjaan drainase tersebar di enam ruas prioritas: Jalan Paus, Jalan Darma Bakti, Jalan Embun Pagi, Jalan Cipta Karya, Jalan Arifin Achmad, dan Jalan Srikandi.
• Program penanganan banjir menjadi bagian dari pembenahan sekitar 150 kilometer jalan dan saluran drainase.

Salah satu pekerjaan strategis berada di Jalan Paus. Pemko membangun ulang drainase sepanjang 366 meter dengan lebar 3 meter dan kedalaman 1,5 meter. Saluran itu dirancang menampung limpahan air dari kawasan Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Ambu-ambu.

Pembenahan drainase juga menyasar kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RS Awal Bros, serta Jalan Sekolah di Kecamatan Rumbai.

Banjir Pekanbaru Tak Cukup Diselesaikan Satu Ruas Jalan

Persoalan banjir di Pekanbaru tidak berdiri sendiri. Pemko telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menangani saluran air yang tidak berada di bawah kewenangannya. Salah satu kawasan yang membutuhkan penanganan terintegrasi adalah Jalan Soekarno-Hatta.

Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting karena banjir perkotaan tidak selalu bisa diselesaikan lewat pembangunan drainase di satu ruas jalan saja. Keterhubungan saluran air dari hulu ke hilir ikut menentukan efektivitas pengendalian banjir.

Pandangan senada datang dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Politisi PKS itu menilai penanganan banjir memerlukan komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sekaligus dukungan masyarakat dalam menjaga fungsi drainase dan kebersihan lingkungan.

"Kita harus memahami bahwa persoalan Kota Pekanbaru ini cukup besar, terutama masalah banjir," ucap Sabarudi, Rabu (28/10/2026).

"Namun, kita harus yakin karena dari sisi anggaran, Pemko Pekanbaru dan DPRD sudah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut," sambungnya.

Sabarudi menegaskan penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi warga dibutuhkan, terutama untuk menjaga saluran drainase tetap berfungsi. Ia mengingatkan warga agar tidak menutup atau mengecor saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan memperparah genangan saat hujan.

"Kita ingin bersama-sama menyukseskan upaya ini. Jangan hanya bergantung kepada pemerintah," tuturnya.

"Kita juga harus bekerja sama menjaga drainase yang ada, jangan sampai ditutup atau dicor. Masyarakat juga harus membiasakan diri tidak membuang sampah sembarangan," tegas Sabarudi.

Dampak bagi Warga: Akses Jalan dan Genangan Saat Musim Hujan

Bagi warga Pekanbaru, dua isu ini menyentuh kehidupan harian. Jalan rusak memperlambat mobilitas, menambah biaya perjalanan, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara drainase yang tidak berfungsi optimal membuat genangan muncul lebih cepat setiap kali hujan deras turun.

Karena itu, capaian 40 kilometer jalan yang selesai diperbaiki pada November 2026 masih menyisakan 20 kilometer untuk mengejar target akhir tahun. Sementara 55 kilometer lain yang sudah masuk tahap kontrak menandakan beban pekerjaan akan tetap besar pada periode berikutnya.

Di sektor drainase, progres 60 persen pada enam ruas prioritas menunjukkan pekerjaan belum tuntas. Sisa pekerjaan itu berpotensi bertemu dengan puncak curah hujan, sehingga koordinasi lapangan dan kecepatan pengerjaan menjadi penentu.

Informasi seputar penanganan bencana hidrometeorologi di Riau juga bisa dipantau melalui kanal resmi BNPB, termasuk kesiapan perahu karet hingga logistik banjir yang disiagakan BPBD Riau menghadapi musim hujan.

Langkah Selanjutnya: Anggaran 2027 dan Kerja Sama Warga

Azwendi berharap kesinambungan program dan dukungan anggaran membuat akses jalan semakin baik, drainase berfungsi optimal, serta genangan berkurang. Pembahasan bersama TAPD akan menjadi titik krusial untuk memastikan program 2027 tidak kehilangan momentum.

"Jadi, dengan berbagai langkah yang sedang dikerjakan ini, pembangunan infrastruktur di Pekanbaru kita harapkan semakin maksimal," tuturnya.

"Sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik, drainase yang berfungsi maksimal, serta lingkungan perkotaan yang semakin terbebas dari persoalan genangan dan banjir," pungkas Azwendi.

Dari sisi warga, Sabarudi mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Menurutnya, pembangunan harus diimbangi kesadaran menjaga drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.

"Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, penanganan banjir di Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal, terutama saat memasuki musim penghujan," tutupnya.

Dengan target 60 kilometer jalan hingga akhir tahun dan drainase prioritas yang baru 60 persen, penghargaan yang diterima Kamis malam itu akan diuji di lapangan dalam beberapa bulan ke depan.

Analisis Redaksi: Penghargaan Tidak Menutupi Sisa Pekerjaan

Penghargaan infrastruktur selalu punya dua sisi. Di satu pihak, ia menjadi bukti bahwa Pemko Pekanbaru tidak diam selama ini. Angka 40 kilometer jalan yang selesai diperbaiki dan 60 persen progres drainase di enam ruas prioritas adalah kerja nyata yang tidak bisa diabaikan. Namun penghargaan juga menciptakan ekspektasi lebih tinggi, dan di situlah risiko politiknya.

Yang menarik dari pernyataan Azwendi adalah penempatan anggaran sebagai inti persoalan. Ia tidak berbicara soal seremoni, tetapi soal kepastian pendanaan 2027. Ini pesan yang tepat. Perbaikan jalan dan drainase adalah pekerjaan bertahun-tahun, bukan proyek sekali jalan. Jika dukungan anggaran melemah setelah panggung penghargaan dibongkar, jalan rusak akan kembali muncul di ruas yang sama dan genangan akan kembali ke titik yang sama.

Catatan kritisnya ada pada integrasi. Drainase Pekanbaru tidak bisa diselesaikan per ruas jalan, terutama karena sebagian saluran berada di kewenangan provinsi dan pusat, seperti kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Selama penanganan hulu-hilir belum terpadu, pembangunan saluran baru di satu titik berisiko hanya memindahkan genangan ke titik lain. Di sisi lain, imbauan Sabarudi agar warga tidak mengecor drainase menyentuh akar masalah yang jarang dibahas: perilaku harian ikut menentukan apakah uang miliaran rupiah itu berfungsi atau sia-sia.

Ujian sesungguhnya bukan pada piagam yang diterima Kamis malam, melainkan pada musim hujan berikutnya. Jika genangan berkurang dan jalan yang diperbaiki bertahan, penghargaan itu punya makna. Jika tidak, ia hanya menjadi catatan seremonial di tengah keluhan warga yang belum selesai.