Polda Jatim Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan 8 Kakantah, Ini Faktanya

Polda Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK terkait rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayahnya. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan setoran kepada pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi dan koordinasi terkait rencana penggunaan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan. "Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Sabtu (14/11/2026).

Jules menegaskan, kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, hingga perkembangan perkara merupakan kewenangan KPK. "Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," ujarnya.

Kronologi Pemanggilan 8 Kakantah oleh KPK

Pemanggilan ini bermula dari penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan setoran ke atas. "(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan. Delapan di antaranya dijadwalkan diperiksa di Polda Jatim, sedangkan satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK. Penyidik juga akan mengonfirmasi para kepala kantor pertanahan terkait penggeledahan yang dilakukan di sejumlah kantor pertanahan beberapa waktu lalu.

Delapan kepala kantor pertanahan yang akan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur adalah:

1. Rarif Setiawan - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025-Sekarang)
2. Wida Rahardian Aji - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025-Sekarang)
3. Agung Basuki - Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026-Sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026)
4. Nursuliantoro - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025-Sekarang)
5. Nasep Vandi Sulistyo - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025-April 2026)
6. Mateus Joko Slameto - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025-Sekarang)
7. Istanto Nurhidayat - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025-Sekarang)
8. Ir. M. Sochib Lutfi - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026-Sekarang)

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pertanahan. Penggeledahan itu untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan setoran tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai hasil penggeledahan.

Pernyataan Polda Jatim dan KPK

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menegaskan bahwa pihaknya hanya menyediakan fasilitas jika diminta. "Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.

Jules juga menyarankan agar wartawan mengonfirmasi langsung ke KPK. "Untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan. Ia hanya menyebut bahwa pemeriksaan ini terkait dugaan setoran ke atas. KPK juga belum merilis siapa pejabat di Kementerian ATR/BPN yang diduga menerima setoran.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya juga memeriksa Kepala BPN Gresik terkait dugaan suap ATR/BPN. Pemeriksaan itu dilakukan pada waktu yang tidak disebutkan secara rinci.

Latar Belakang Dugaan Setoran ke Pejabat ATR/BPN

Dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian ATR/BPN bukan kali pertama mencuat. KPK tengah menyidik kasus ini setelah menerima informasi dari masyarakat. Namun, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

Kepala kantor pertanahan memiliki kewenangan dalam pengurusan sertifikat tanah, termasuk di antaranya pengukuran, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat. Kewenangan itu membuat posisi kakantah strategis dan rawan dugaan penyimpangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK memang gencar menyoroti sektor pertanahan. Sektor ini dianggap sebagai salah satu titik rawan korupsi karena melibatkan banyak pihak dan nilai transaksi yang besar. Program sertifikasi tanah massal juga menjadi perhatian.

Penggeledahan di sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur menunjukkan keseriusan KPK. Namun, KPK belum mengungkap barang bukti apa yang disita. Penyidik juga belum memanggil pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Dampak dan Reaksi

Pemanggilan delapan kakantah ini menuai perhatian publik. Pasalnya, mereka adalah pejabat yang mengelola administrasi pertanahan di wilayah strategis, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Malang.

Pengamat antikorupsi menilai, kasus ini harus diusut tuntas hingga ke atas. Namun, belum ada pernyataan resmi dari organisasi masyarakat sipil terkait kasus ini.

Di internal Polda Jatim, rencana pemeriksaan ini juga menjadi perhatian. Polda Jatim menyatakan siap memfasilitasi jika diminta KPK. Namun, Polda Jatim menegaskan tidak ikut menangani perkara karena kewenangan ada di KPK.

Masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan di wilayah tersebut diimbau tetap tenang. Pemeriksaan ini tidak menghentikan layanan, kecuali ada instruksi lain dari Kementerian ATR/BPN.

Langkah Selanjutnya

KPK dijadwalkan memeriksa delapan kakantah di Polda Jatim. Namun, tanggal pasti pemeriksaan belum diumumkan. KPK juga akan memeriksa satu saksi lain di Gedung KPK.

Penyidik akan mendalami dugaan setoran dan mengonfirmasi hasil penggeledahan. Jika ditemukan bukti cukup, KPK berpotensi menetapkan tersangka. Namun, KPK belum memberikan keterangan resmi soal itu.

Polda Jatim akan berkoordinasi dengan KPK terkait penggunaan fasilitas. Koordinasi itu untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar. "Kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," kata Jules.

Publik menunggu kelanjutan kasus ini. Sebab, dugaan setoran ke pejabat ATR/BPN menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan pertanahan. KPK diminta transparan dalam mengusut kasus ini.

Analisis Redaksi

Kasus dugaan setoran delapan kakantah di Jawa Timur ini menjadi ujian bagi KPK dan Kementerian ATR/BPN. Di satu sisi, KPK menunjukkan keseriusan dengan memanggil para pejabat dan menggeledah sejumlah kantor. Di sisi lain, publik menunggu apakah kasus ini akan berhenti di level bawah atau menjalar ke atas.

Pernyataan Kabid Humas Polda Jatim yang menyerahkan sepenuhnya ke KPK adalah sikap yang tepat. Polda Jatim tidak perlu ikut menangani perkara, cukup memfasilitasi. Namun, koordinasi tetap penting agar pemeriksaan berjalan tanpa hambatan.

Yang perlu dicermati, dugaan setoran ini muncul setelah penggeledahan. Artinya, KPK sudah memiliki bukti awal. Jika benar ada setoran ke pejabat, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana korupsi. KPK harus mengusut tuntas dan mengumumkan hasilnya secara transparan. Jangan sampai kasus ini menguap seperti banyak kasus lain.

Sumber: detik.com, kpk.go.id