Kapolda Jatim Perintahkan Apel Siaga Bencana Banjir dan Longsor di Seluruh Jatim

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono memerintahkan seluruh kapolres di Jatim menggelar apel siaga bencana. Fokusnya bergeser dari karhutla yang kini nol ke antisipasi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.

Perintah itu disampaikan Dekananto saat kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan Polda Jatim tidak lagi menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas utama.

"Pasca Karhutla yang saat ini sudah zero di wilayah Jawa Timur, sekarang kita fokus persiapan antisipasi penanggulangan bencana alam, khususnya banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor," kata Dekananto di Situbondo.

Dari Karhutla Nol ke Ancaman Banjir dan Longsor

Pernyataan Dekananto menandai peralihan musim yang cepat di Jawa Timur. Sepanjang periode karhutla, Polda Jatim mengerahkan personel untuk pemadaman dan patroli lahan. Kini perhatian berpindah ke titik-titik rawan genangan dan lereng yang labil.

Ia menyebut bencana alam bisa dimitigasi dan diprediksi. Karena itu, persiapan penanganan bisa dilakukan sejak awal, bukan setelah korban berjatuhan.

"Sebagai contoh misalnya persoalan tanah longsor, banjir, penanganan sosial seperti apa, dan saya minta tidak ada ego sektoral, baik Polri, TNI, maupun BNPB," ujarnya.

Kalimat itu menjadi penekanan utama. Dekananto ingin Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja dalam satu komando lapangan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Ia juga mengapresiasi respons pemerintah daerah. Menurut Dekananto, para bupati dan dandim di sejumlah wilayah sudah bergerak dengan arah yang sama.

"Saya sudah perintahkan seluruh kapolres untuk melaksanakan apel siaga, dan terima kasih para bupati, dandim juga merespons yang sama," jelasnya.

Apel Siaga di Seluruh Polres Jawa Timur

Apel siaga bukan sekadar upacara seremonial. Dalam praktik kepolisian, apel semacam ini menjadi titik awal pengecekan kesiapan personel, kendaraan, dan peralatan evakuasi di masing-masing polres.

Lewat perintah itu, setiap kapolres diminta memetakan daerah rawan di wilayah hukumnya. Wilayah dengan topografi berbukit dan aliran sungai besar menjadi perhatian lebih.

Beberapa langkah yang biasanya menyertai apel siaga bencana:

• Pengecekan personel dan peralatan SAR di tingkat polres dan polsek.
• Pemetaan titik rawan banjir, longsor, dan angin puting beliung.
• Koordinasi dengan BPBD, TNI, dan pemerintah daerah setempat.
• Penyiapan jalur evakuasi dan posko darurat.
• Simulasi penanganan korban dan distribusi bantuan.

Perintah Dekananto juga senada dengan arahan sebelumnya soal kesiapan peralatan SAR. Dalam pemberitaan detikJatim, Kapolda Jatim pernah mengingatkan Brimob untuk menyiapkan peralatan SAR menghadapi bencana.

Dengan kata lain, instruksi apel siaga ini merupakan kelanjutan dari kesiapan teknis yang sudah dibangun satuan Brimob Polda Jatim.

Situbondo dan Kerentanan Wilayah Tapal Kuda

Kunjungan kerja ke Situbondo memberi sinyal tersendiri. Kabupaten di pesisir utara Jawa Timur itu memiliki kombinasi risiko: hujan lebat, angin kencang, dan lereng perbukitan.

Wilayah Tapal Kuda secara umum dikenal punya musim hujan yang intens. Beberapa daerah di sekitarnya juga berdekatan dengan kawasan pegunungan, sehingga potensi longsor bukan hal baru.

Dekananto tidak merinci kabupaten mana yang paling rawan. Namun perintah apel siaga berlaku menyeluruh, dari ujung barat hingga ujung timur Jawa Timur.

Di sisi lain, ia memastikan kondisi keamanan Jawa Timur tetap stabil. Hal ini disampaikannya dalam kesempatan yang sama.

"Alhamdulillah Jawa Timur sangat kondusif, tingkat inflasi juga tidak ada peningkatan, sehingga ini juga akan berkaitan dengan situasi keamanan," tandasnya.

Pernyataan itu menarik karena menghubungkan stabilitas harga dengan situasi keamanan. Bagi Polda, inflasi yang terkendali mengurangi potensi gejolak sosial di tengah masyarakat.

Mitigasi Bencana dan Pembelajaran dari Semeru

Isu kebencanaan di Jawa Timur bukan hal abstrak. Dalam laman yang sama, detikJatim menampilkan video banjir lahar dingin Semeru yang memutus akses dua wilayah.

Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana bencana bisa melumpuhkan konektivitas antarwilayah dalam waktu singkat. Akses jalan terputus, distribusi bantuan terhambat, dan warga terisolasi.

Karena itu, pendekatan mitigasi yang diminta Dekananto relevan. Bencana alam memang bisa diprediksi, tetapi hanya jika data lapangan tersedia dan koordinasi antarinstansi berjalan.

Polri dalam skema ini berperan pada pengamanan, evakuasi awal, dan pengaturan lalu lintas saat bencana terjadi. Sementara BNPB dan BPBD menangani logistik serta rehabilitasi.

Tanpa pembagian peran yang jelas, penanganan bencana cenderung tumpang tindih. Instruksi "tidak ada ego sektoral" dari Kapolda Jatim menyasar persoalan klasik itu.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, publik bisa memantau informasi resmi kebencanaan melalui kanal BNPB dan BPBD setempat, terutama saat curah hujan tinggi.

Yang Berikutnya: Menunggu Apel Siaga dan Uji Kesiapan

Setelah perintah dikeluarkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Seluruh kapolres diharapkan menggelar apel siaga dalam waktu dekat.

Publik akan menilai dari hal konkret: apakah personel benar-benar bersiaga, apakah peralatan evakuasi tersedia, dan apakah posko bencana aktif saat hujan ekstrem.

Dekananto juga menempatkan respons bupati dan dandim sebagai indikator awal. Kolaborasi lintas institusi menjadi kunci, terutama di daerah yang berbagi titik rawan bencana.

Yang jelas, Polda Jatim telah memindahkan fokus operasionalnya. Dari pemadaman karhutla ke kesiapan menghadapi air dan tanah yang bergerak.

Analisis Redaksi

Perintah apel siaga bencana dari Kapolda Jatim layak diapresiasi karena datang sebelum musim hujan menimbulkan korban. Namun nilai sesungguhnya bukan pada apelnya, melainkan pada apa yang terjadi setelah apel selesai.

Sejarah penanganan bencana di Indonesia sering menunjukkan pola yang sama: koordinasi menguat saat bencana terjadi, lalu melemah ketika situasi normal. Instruksi "tidak ada ego sektoral" adalah pengakuan halus bahwa ego sektoral memang masih ada. Polri, TNI, dan BNPB punya budaya kerja berbeda, dan perbedaan itu paling terasa di lapangan saat waktu terbatas.

Karena itu, publik perlu menuntut ukuran yang jelas. Bukan hanya foto apel siaga, tetapi data titik rawan per kabupaten, jumlah personel terlatih, dan kesiapan peralatan evakuasi. Tanpa itu, apel siaga berisiko berhenti sebagai ritual tahunan.

Satu hal lagi yang patut dicatat: pernyataan Dekananto soal inflasi dan keamanan menunjukkan Polda membaca bencana bukan semata soal alam. Banjir dan longsor bisa memicu kelangkaan pangan dan lonjakan harga. Di titik itulah kesiapan kepolisian dan stabilitas ekonomi bertemu.

Sumber: bnpb.go.id