UU Catatan Kriminal Vietnam 2026: 6 Perubahan dan Dampaknya bagi Warga

Undang-Undang No. 107/2025/QH15 yang mengubah dan menambah sejumlah pasal UU Catatan Kriminal Vietnam resmi berlaku 1 Juli 2026. Regulasi ini memindahkan pengelolaan catatan kriminal ke Kementerian Keamanan Publik, membangun basis data terpusat, dan memangkas waktu penerbitan sertifikat menjadi 5 hari kerja.

Perubahan itu diumumkan melalui kanal informasi Kepolisian Provinsi Lam Dong dan diteruskan portal Vietnam.vn. Isinya bukan sekadar penyempurnaan pasal, tetapi pergeseran cara negara mengelola data warga: dari tumpukan berkas administratif ke pengelolaan berbasis data digital.

Bagi warga Vietnam dan warga asing yang pernah atau sedang tinggal di sana, dampaknya langsung terasa. Sertifikat catatan kriminal elektronik dan versi kertas kini punya kedudukan hukum yang sama. Permohonan bisa diajukan lewat aplikasi identitas nasional VNeID atau Portal Layanan Publik Nasional.

Enam Perubahan Utama dalam UU Catatan Kriminal yang Diamandemen

UU No. 107/2025/QH15 membawa sejumlah ketentuan baru yang berfokus pada reformasi manajemen negara, penguatan basis data, dan penyederhanaan prosedur penerbitan sertifikat. Enam poin berikut menjadi inti perubahannya.

• Perbaikan regulasi pengelolaan negara. Tanggung jawab catatan kriminal dialihkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Keamanan Publik.
• Basis data terpusat dan terpadu. Data catatan kriminal dibangun di Kementerian Keamanan Publik, dengan konektivitas dan sinkronisasi ke Basis Data Kependudukan Nasional serta basis data khusus lain.
• Sertifikat elektronik via VNeID. Penerbitan sertifikat catatan kriminal elektronik didorong melalui aplikasi identitas nasional VNeID dan layanan publik daring.
• Perlindungan data pribadi. Aturan permintaan, pengelolaan, dan penggunaan informasi catatan kriminal diperketat, terutama yang berkaitan dengan hukuman pidana.
• Berbagi data antarlembaga negara. Pemanfaatan dan koneksi informasi catatan kriminal diperkuat, sekaligus membatasi kewajiban warga menyerahkan sertifikat secara langsung pada kasus yang diatur hukum.
• Waktu proses dipangkas. Permohonan sertifikat diselesaikan dalam 5 hari kerja; bila perlu verifikasi lanjutan, diperpanjang maksimal 15 hari.

Kementerian Keamanan Publik menyebut kebijakan ini berkontribusi pada penyederhanaan prosedur administratif, pengurangan waktu dan biaya, serta peningkatan efisiensi manajemen negara. Warga juga disebut lebih mudah mengakses dan menggunakan informasi catatan kriminal mereka sendiri.

Sertifikat Elektronik dan Kertas: Kedudukan Hukum dan Syarat Tambahan

Sertifikat catatan kriminal elektronik dan kertas dinyatakan memiliki validitas hukum yang sama. Informasi catatan kriminal diperbarui dan ditampilkan pada VNeID sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya sejumlah lembaga dan organisasi asing masih meminta salinan kertas.

Kasusnya muncul pada prosedur ekspor tenaga kerja, imigrasi, studi di luar negeri, atau pengurusan kewarganegaraan asing. Untuk menjamin hak warga, Kementerian Keamanan Publik akan menerbitkan hingga dua sertifikat catatan kriminal berbasis kertas tambahan secara gratis.

Ada syarat yang harus dipenuhi. Warga mesti membuktikan tujuan penggunaan sertifikat kertas untuk menyelesaikan prosedur dengan misi diplomatik asing. Dokumen pendukungnya bisa berupa kontrak penyediaan tenaga kerja, kontrak kerja dengan pemberi kerja asing, pemberitahuan penerimaan, atau dokumen lain yang relevan.

Selain itu, warga harus menunjukkan bukti bahwa misi diplomatik asing meminta penyerahan salinan kertas. Contohnya daftar dokumen atau komponen berkas yang mensyaratkan salinan asli atau versi cetak sertifikat catatan kriminal.

Permohonan bisa dilakukan langsung ke otoritas penerbit sertifikat. Alternatifnya, warga memakai akun identifikasi elektronik Level 2 untuk masuk ke Sistem Manajemen Informasi Catatan Kriminal di https://lltp.bocongan.gov.vn, mencari sertifikat elektronik yang sudah terbit, lalu melanjutkan prosedur salinan kertas tambahan.

Untuk pengajuan daring, salinan hasil pindai dokumen persyaratan wajib dilampirkan. Kebijakan dua sertifikat kertas gratis ini bersifat dukungan khusus, bukan berlaku otomatis untuk semua permintaan sertifikat berbasis kertas.

Yang Harus Diperhatikan Warga Saat Mengajukan Sertifikat

Warga Vietnam dan warga asing yang pernah atau sedang tinggal di Vietnam, berusia 16 tahun ke atas, berhak meminta sertifikat catatan kriminal dari otoritas berwenang. Warga diimbau menyelesaikan prosedur secara daring melalui VNeID atau Portal Layanan Publik Nasional.

Pengajuan langsung atau lewat pos hanya diperbolehkan untuk kasus yang memenuhi persyaratan tertentu. Aturan ini menegaskan arah layanan: daring menjadi jalur utama, bukan alternatif.

Ada rambu penting yang perlu dipahami. Instansi, organisasi, dan individu tidak diperbolehkan meminta individu menyerahkan Sertifikat Catatan Kriminal No. 2. Untuk Sertifikat No. 1 atau informasi catatan kriminal, permintaan penyediaan hanya sah bila hukum mengizinkan.

Warga juga diminta proaktif melindungi informasi catatan kriminal mereka. Akun identifikasi elektronik, kode otentikasi, dan data pribadi tidak boleh dibagikan sembarangan kepada orang lain.

Saat mengurus prosedur, lakukan pengecekan dan verifikasi informasi pribadi agar data identitas akurat dan lengkap. Bila ditemukan informasi yang tidak akurat atau kedaluwarsa dalam pengecekan catatan kriminal, warga dapat menghubungi otoritas berwenang untuk mendapat panduan koreksi sesuai peraturan.

Kampanye 180 Hari dan Peran Kepolisian Provinsi Lam Dong

Di tingkat lokal, Departemen Catatan Kriminal Kepolisian Provinsi Lam Dong menjalankan kampanye intensif selama 180 hari. Tujuannya membersihkan, menstandarkan, dan menampilkan informasi catatan kriminal pada aplikasi VNeID.

Langkah itu disebut berkontribusi pada peningkatan kualitas data dan memudahkan warga mengakses serta menggunakan informasi catatan kriminal. Warga yang memiliki dokumen terkait catatan kriminal dapat membuat salinan dan mengirimkannya untuk ditinjau, dibandingkan, dan diperbarui informasinya.

Alamat penerimaan: Departemen Catatan Kriminal, Jalan Tran Phu 19A, Kelurahan Xuan Huong, Kota Da Lat, Provinsi Lam Dong. Nomor telepon kontak: 0693.458.277.

Pihak kepolisian provinsi menyatakan peninjauan dan pembaruan informasi secara proaktif tidak hanya meningkatkan efisiensi manajemen negara. Informasi warga juga terkelola lebih akurat dan lengkap, sehingga kebutuhan penyelesaian prosedur administratif di lingkungan digital bisa terlayani lebih baik. Informasi ini disusun oleh Departemen Arsip Profesional berdasarkan sumber Kepolisian Provinsi Lam Dong.

Mengapa Reformasi Catatan Kriminal Ini Penting

Catatan kriminal menyentuh banyak hal: melamar kerja, mengurus izin tinggal, mendaftar sekolah di luar negeri, hingga proses naturalisasi. Ketika pengelolaannya masih terpecah antarlembaga dan berbasis kertas, warga menanggung beban waktu dan biaya yang tidak perlu.

Pemindahan tanggung jawab ke Kementerian Keamanan Publik menghapus titik serah-terima yang rawan lambat. Sinkronisasi dengan Basis Data Kependudukan Nasional memungkinkan verifikasi berjalan lebih cepat karena data rujukan sudah terhubung.

Kebijakan berbagi data antarlembaga negara juga memangkas kewajiban warga menyerahkan sertifikat secara langsung. Prinsipnya sederhana: negara yang sudah punya data tidak perlu meminta warga menyediakan ulang dokumen yang sama. Ini sejalan dengan arah reformasi prosedur administrasi yang tertuang dalam UU No. 107/2025/QH15.

Perlindungan data pribadi menjadi sisi lain yang tak terpisahkan. Pengelolaan terpusat hanya aman bila aturan permintaan, penggunaan, dan pembatasan akses dijalankan ketat, terutama untuk informasi yang berkaitan dengan hukuman pidana. Larangan meminta Sertifikat No. 2 kepada individu menunjukkan batas itu mulai ditegakkan.

Yang belum terjawab sepenuhnya adalah kesiapan di lapangan. Tenggat 5 hari kerja menuntut basis data yang bersih dan petugas yang terlatih. Kampanye 180 hari di Lam Dong bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa kualitas data masih perlu dipoles sebelum janji layanan cepat benar-benar terpenuhi di semua daerah.

Analisis Redaksi

Yang membuat UU No. 107/2025/QH15 layak diperhatikan bukan klaim reformasinya, melainkan pemindahan kekuasaan administratifnya. Catatan kriminal berpindah dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Keamanan Publik, lembaga yang sejak awal memegang data pidana. Secara operasional ini masuk akal: satu pintu data, satu penanggung jawab. Namun konsolidasi kewenangan pada aparat keamanan selalu menuntut pengawasan ekstra. Pembatasan akses dan perlindungan data pribadi yang disebut dalam undang-undang harus punya mekanisme audit yang jelas, bukan hanya norma di atas kertas.

Janji 5 hari kerja adalah tolok ukur yang mudah diuji publik. Bila di Kota Da Lat warga masih menunggu lebih lama karena data VNeID belum bersih, maka persoalannya bukan regulasi, melainkan eksekusi. Kampanye 180 hari di Lam Dong menunjukkan pemerintah daerah sadar bahwa basis data yang kotor akan menggagalkan target layanan. Pembaca di Indonesia bisa mengambil pelajaran di sini: digitalisasi layanan publik hanya secepat kualitas datanya, bukan secepat aplikasi yang dibangun.

Kebijakan dua sertifikat kertas gratis juga menunjukkan kompromi realistis. Selama lembaga asing masih menuntut salinan cetak, transisi digital tidak bisa dipaksakan mentah-mentah. Pemerintah memilih menjembatani, bukan memutus. Sikap itu pragmatis, tetapi juga pengingat bahwa pengakuan internasional atas dokumen elektronik belum selesai. Sampai saat itu tiba, warga tetap menanggung beban administratif ganda yang seharusnya bisa dihindari.

Sumber: congan.lamdong.gov.vn