REI Usulkan Rusmin Lawin Jadi Wamenpar II demi Pacu Investasi Asing

Badan Pertimbangan Organisasi DPP Realestat Indonesia mengusulkan Rusmin Lawin sebagai Wakil Menteri Pariwisata II. Fokusnya: mempercepat penanaman modal asing dan pembangunan resor di Sumatra.

Usulan itu disampaikan BPO DPP REI melalui keterangan resmi, dengan alasan utama percepatan arus penanaman modal asing (PMA) pada proyek strategis pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rusmin saat ini menjabat Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri.

Jika diterima, ia akan melengkapi duet pimpinan Kementerian Pariwisata yang sudah diisi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pariwisata maupun Istana soal usulan tersebut.

Siapa Rusmin Lawin dan Apa Isi Usulan REI

Nama Rusmin bukan sosok baru di industri properti. Ia mengawali kiprah organisasi sebagai pimpinan DPD REI Sumatera Utara pada 2008 di bawah bimbingan almarhum Dr. Ciputra. Sejak 2005, ia menapaki sejumlah posisi di Federasi Real Estat Internasional (FIABCI) yang berbasis di Paris.

Jejak internasionalnya cukup panjang: Presiden FIABCI Regional Asia Pasifik periode 2022–2026, anggota Dewan Direksi FIABCI Internasional sejak 2017, serta perwakilan resmi organisasi itu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina dan Jenewa.

Di luar FIABCI, ia tercatat sebagai Penasihat Global di Fundacion Metropoli Madrid, Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI) Paris, dan Middle East Cities Center Dubai. Di dalam negeri, Rusmin merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia juga pernah bertugas sebagai Tenaga Ahli Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada 2023–2025. Selama di OIKN, ia memimpin misi promosi investasi ke 32 negara dan meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Pada 2026, dua penghargaan internasional jatuh ke tangannya: Global Iconic Real Estate Leader Award di Dubai pada September dan Asia Influential Leader Award di Kuala Lumpur pada Oktober.

Alasan BPO REI: Kawasan Terpadu, Bukan Sekadar Promosi

Sekretaris BPO DPP REI Bally Saputra Dt Jano Sati menjelaskan, pengusulan nama Rusmin dirancang untuk memacu masuknya PMA pada proyek strategis pariwisata serta pengembangan KEK.

"Akselerasi di sektor pariwisata nasional saat ini butuh langkah nyata, terutama yang memadukan pembangunan kawasan terpadu, penyediaan properti pendukung, serta pendanaan skala besar dari luar negeri," ujar Bally dalam keterangan resminya, Senin (2/11/2026).

Menurut Bally, pengembangan destinasi wisata modern tidak lagi cukup bertumpu pada pemasaran. Diperlukan pembangunan fisik terintegrasi berupa resor dan hotel berstandar internasional. Di titik inilah figur dengan jaringan global dinilai krusial.

"Pemerintah memerlukan figur yang punya akses ke jaringan investor global untuk membantu menteri, khususnya dalam mempercepat penataan destinasi di Indonesia bagian barat, seperti area Mandeh dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat," jelas Bally.

Dua nama itu bukan pilihan acak. Mandeh dan Mentawai merupakan kawasan yang sering disebut sebagai destinasi unggulan Sumatra Barat, dengan kebutuhan infrastruktur akomodasi yang masih terbuka lebar.

Peta Politik Kementerian Pariwisata dan Posisi Wamenpar II

Usulan ini muncul saat Kementerian Pariwisata sudah memiliki Menteri Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Niluh Puspa. Posisi Wakil Menteri Pariwisata II, jika dibentuk, akan menambah lapisan kepemimpinan di kementerian tersebut.

Dalam praktik pemerintahan, jabatan wakil menteri diisi melalui keputusan presiden atas usulan menteri terkait. Karena itu, usulan REI bersifat aspirasi asosiasi, bukan keputusan yang mengikat. BPO REI sendiri menyebut langkah ini sebagai dorongan agar pemerintah memprioritaskan sinergi sektor properti dan pariwisata.

Yang menarik, usulan datang dari asosiasi pengembang properti, bukan dari kalangan pelaku usaha pariwisata murni. Ini menandai pergeseran cara pandang: pariwisata dilihat sebagai paket investasi kawasan, bukan sekadar promosi destinasi.

Bally menegaskan pengembangan destinasi modern menuntut pembangunan fisik terintegrasi. "Kehadiran figur yang memiliki jaringan global dinilai krusial untuk menjalankan diplomasi ekonomi yang lebih agresif di sektor pariwisata," ujarnya.

Sumatra, KEK, dan Blue Economy Corridor

Fokus Indonesia bagian barat sejalan dengan arah diplomasi ekonomi Rusmin saat ini. Ia mengarahkan perhatian pada penguatan Blue Economy Corridor, kerangka integrasi ekonomi berbasis maritim yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan pasar Asia Pasifik hingga Asia Tengah.

Dalam kerangka itu, pariwisata dan properti tidak berdiri sendiri. Keduanya menempel pada rantai pasok investasi yang lebih luas: kawasan ekonomi khusus, konektivitas, dan akomodasi berskala besar.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dari usulan ini:

• Percepatan PMA pada proyek strategis pariwisata dan KEK.
• Pembangunan resor dan hotel terpadu berstandar internasional.
• Penataan destinasi di Mandeh dan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
• Penguatan diplomasi ekonomi di Indonesia bagian barat.
• Sinergi kebijakan investasi antara sektor properti dan pariwisata.

Bally menilai pengembangan destinasi wisata modern tidak lagi cukup bertumpu pada aspek pemasaran. Pembangunan fisik terintegrasi menjadi syarat, dan di situ jaringan investor global berperan.

Dampak jika Usulan Diterima

Jika usulan ini berlanjut ke meja presiden, dampak paling langsung terasa pada arah kebijakan investasi pariwisata. Pendekatan yang menekankan pembangunan kawasan terpadu berpotensi mengubah cara pemerintah memandang destinasi: dari objek promosi menjadi paket investasi.

Bagi pengembang properti, masuknya figur dari industri ke kursi wakil menteri bisa memperpendek jarak antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, terutama soal perizinan kawasan dan kemitraan dengan investor asing.

Namun, risikonya juga nyata. Kedekatan antara asosiasi pengembang dan pembuat kebijakan memunculkan pertanyaan soal tata kelola, terutama bila menyangkut alokasi lahan dan insentif di kawasan ekonomi khusus.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pembahasan usulan tersebut. BPO REI hanya menyatakan harapan agar pemerintah semakin memprioritaskan sinergi properti dan pariwisata dalam kebijakan investasi nasional.

Untuk konteks industri, laporan sektor properti dan pariwisata dapat dipantau melalui pemberitaan Investortrust.id serta informasi organisasi di situs resmi REI.

Analisis Redaksi

Usulan REI ini membaca satu celah yang jarang disentuh: pariwisata Indonesia kerap dipresentasikan sebagai kampanye citra, padahal persoalan sesungguhnya ada pada kesiapan kawasan. Tanpa hotel, akses, dan utilitas yang memadai, destinasi sebagus Mandeh atau Mentawai hanya menghasilkan kunjungan singkat tanpa nilai tambah ekonomi yang tinggal.

Karena itu, gagasan menempatkan figur berlatar properti di kursi wakil menteri masuk akal dari sisi kapasitas. Rusmin punya rekam jejak diplomasi investasi yang terdokumentasi, termasuk misi ke 32 negara saat bertugas di OIKN. Tapi rekam jejak itu juga memunculkan pertanyaan yang sah: apakah pembangunan destinasi akan diarahkan pada model resor tertutup yang menguntungkan segelintir pengembang, atau pada kawasan yang benar-benar terhubung dengan ekonomi warga setempat?

Pemerintah perlu menjelaskan dua hal sebelum usulan ini bergulir jauh. Pertama, apakah posisi Wamenpar II memang dibutuhkan secara struktural, bukan sekadar akomodasi kepentingan asosiasi. Kedua, bagaimana mekanisme pengawasan agar pengembang yang masuk ke KEK pariwisata tidak menikmati insentif tanpa kewajiban membangun infrastruktur pendukung.

Tanpa kejelasan itu, usulan ini berisiko dibaca sebagai upaya asosiasi menempatkan wakilnya di dalam ruang kebijakan. Sebaliknya, jika dirancang transparan, langkah ini bisa menjadi jalan pintas yang efektif untuk menutup kesenjangan antara promosi wisata dan kenyataan infrastruktur di Indonesia bagian barat.