Korupsi Retribusi TKA Kalbar: Polda Tuntaskan Penyidikan, Negara Rugi Rp448 Juta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan dugaan korupsi dana retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, dengan kerugian negara Rp448,08 juta dan satu tersangka berinisial SO.

Kerugian Negara Rp448 Juta dan Satu Tersangka PPK SKPD

Angka kerugian negara itu bukan taksiran kasar. Nilainya keluar dari audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, yang menyebut perbuatan tersangka merugikan negara sebesar Rp448.082.652.

"Penyimpangan pengelolaan dana retribusi perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kalimantan Barat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp448,08 juta, dengan penyidik menyita aset senilai Rp150 juta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin di Pontianak, Sabtu.

Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inisialnya SO. Pada 2025, SO menjabat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Disnakertrans Kalbar.

Posisi itu menempatkan SO tepat di jalur uang retribusi. PPK SKPD bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan, mulai dari pencatatan penerimaan, pengeluaran, hingga pertanggungjawaban anggaran di lingkungan satuan kerja. Ketika dana retribusi perpanjangan RPTKA masuk, alurnya melewati meja pejabat ini.

Penyidik tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka. Sejumlah aset milik SO disita dengan taksiran nilai mencapai Rp150 juta, sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Angka itu baru sekitar sepertiga dari total kerugian yang dihitung Inspektorat.

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap P-21

Proses hukum bergerak ke tahap berikutnya. Burhanuddin menjelaskan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 26 Oktober 2026.

Status P-21 menandai penyidik dan jaksa sepakat bahwa berkas sudah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tidak ada lagi pengembalian berkas untuk dilengkapi.

Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, atau tahap II, dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11). Pada tahap ini, tanggung jawab penanganan perkara berpindah dari penyidik kepolisian ke JPU.

Setelah tahap II, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Pontianak. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan menjadi ujian pertama atas konstruksi pasal yang disangkakan penyidik.

Pasal yang Menjerat SO dan Ancaman Hukuman

Penyidik tidak main-main dalam memilih dasar hukum. "Dalam perkara tersebut, SO dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP serta Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Burhanuddin.

Berdasarkan ketentuan pasal yang disangkakan, tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun menurut KUHP dan maksimal 15 tahun menurut Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 8 UU Tipikor menyasar pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan publik, lalu dengan sengaja menggelapkan, memusnahkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Ancaman hukumannya penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah denda.

Kombinasi pasal KUHP baru dan UU Tipikor memberi jaksa ruang menyusun dakwaan berlapis. Praktik semacam ini lazim dalam perkara korupsi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, karena unsur penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dokumen anggaran sering berjalan bersamaan.

Yang belum terbuka ke publik adalah modus persisnya. Penyidik tidak merinci apakah dana retribusi tidak disetor, disetor sebagian, atau dialihkan ke pos lain. Dokumen audit Inspektorat dan berkas penyidikan akan menjadi bahan utama dakwaan.

Apa Itu Retribusi RPTKA dan Mengapa Rawan

RPTKA adalah dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing yang wajib dimiliki pemberi kerja sebelum mempekerjakan TKA di Indonesia. Setiap perpanjangan pengesahannya dikenai retribusi sesuai ketentuan daerah, dan penerimaannya masuk ke kas daerah.

Karena bersifat wajib dan berulang, retribusi ini menghasilkan arus kas rutin dari perusahaan pemakai TKA. Jumlahnya bergantung pada banyaknya perusahaan dan lama perpanjangan yang diajukan ke Disnakertrans.

Arus kas yang rutin itulah yang membuat pos ini rawan. Pengelolaan retribusi melibatkan beberapa simpul sekaligus: verifikasi berkas perusahaan, penetapan tarif, penerbitan tanda bukti pembayaran, penyetoran ke kas daerah, dan pelaporan realisasi penerimaan.

Ketika satu simpul saja lemah, selisih antara yang seharusnya diterima dan yang disetor bisa muncul tanpa terdeteksi cepat. Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan selisih itu baru terkuantifikasi dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Kasus di Kalbar bukan yang pertama menyentuh sektor ketenagakerjaan. Sejumlah daerah pernah menangani perkara serupa, dengan pola berulang: penerimaan retribusi tidak tercatat utuh, sementara pengawasan internal berjalan longgar.

Pemulihan Aset dan Komitmen Pengawasan Keuangan Negara

Penyitaan aset senilai Rp150 juta adalah bagian dari strategi pemulihan kerugian negara. Burhanuddin menegaskan penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Namun ada celah yang perlu dicatat. Nilai aset yang disita belum menutup seluruh kerugian Rp448,08 juta. Selisih sekitar Rp298 juta masih terbuka, dan pengembaliannya bergantung pada putusan pengadilan serta kemampuan tersangka mengganti kerugian.

Dalam perkara korupsi, penyidik biasanya menelusuri rekening dan aset lain jika nilai sitaan belum memadai. Proses penelusuran bisa berlanjut hingga tahap penuntutan, terutama bila jaksa mengajukan tuntutan uang pengganti.

Berikut rangkaian angka kunci dalam perkara ini:

• Kerugian negara menurut audit Inspektorat Kalbar: Rp448.082.652.
• Nilai aset yang disita penyidik: sekitar Rp150 juta.
• Tersangka: SO, PPK SKPD Disnakertrans Kalbar tahun 2025.
• Status berkas: P-21 berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2026.
• Jadwal tahap II: Selasa, 17 November.
• Ancaman pidana: maksimal 20 tahun (KUHP) dan maksimal 15 tahun (Pasal 8 UU Tipikor).

Publikasi perkara ini juga menandai transparansi yang jarang terjadi di tahap penyidikan. Rincian kerugian, pasal, dan jadwal pelimpahan dibuka ke media sebelum berkas masuk pengadilan. Bagi publik Kalbar, keterbukaan itu memberi titik pantau: apakah proses di kejaksaan berjalan secepat di kepolisian. Informasi resmi lembaga terkait dapat dipantau melalui kanal ANTARA Kalbar dan rujukan regulasi pada JDIH BPK.

Analisis Redaksi: Retribusi Rutin, Pengawasan yang Terlambat

Yang paling mencolok dari kasus ini bukan angka Rp448 juta. Angka itu kecil dibanding banyak perkara korupsi lain. Yang mencolok adalah posisinya: retribusi perpanjangan RPTKA adalah penerimaan rutin, berulang setiap tahun, dan seharusnya paling mudah diawasi karena tercatat dalam sistem keuangan daerah.

Jika penyimpangan bisa terjadi pada pos yang rutin, persoalannya bukan pada modus yang canggih. Persoalannya ada pada pengawasan internal yang baru bekerja setelah uang raib. Audit Inspektorat memang mengungkap kerugian, tetapi audit itu berjalan setelah perbuatan terjadi, bukan sebelum.

Peran PPK SKPD sebagai tersangka juga memberi sinyal soal konsentrasi kewenangan. Pejabat yang menatausahakan keuangan sekaligus mengendalikan pencatatan penerimaan berada di posisi yang sulit dikontrol jika tidak ada pemisahan fungsi dan verifikasi berlapis. Di banyak satuan kerja, pemisahan itu ada di atas kertas, tetapi tidak berjalan dalam praktik.

Pemulihan aset Rp150 juta dari kerugian Rp448 juta menunjukkan bahwa jalur pidana tidak otomatis mengembalikan uang negara. Tanpa penelusuran aset yang agresif dan tuntutan uang pengganti yang tegas, negara menanggung selisihnya. Karena itu, kualitas penuntutan di kejaksaan akan menentukan hasil akhirnya, bukan sekadar kecepatan berkas berpindah meja.

Bagi Disnakertrans Kalbar, perkara ini menuntut pembenahan prosedur, bukan hanya pergantian pejabat. Tanpa perbaikan alur penerimaan dan rekonsiliasi berkala dengan kas daerah, celah yang sama akan terbuka lagi pada tahun anggaran berikutnya.