Longsor di Antasan Sutun: Satu Rumah Tenggelam, Kursani Minta Pemkab Banjar Bergerak Cepat

Longsor terjadi di Desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, pada Sabtu (14/11/2026) sore. Satu rumah warga dilaporkan tenggelam dalam peristiwa yang viral di media sosial itu, meski tidak ada korban jiwa.

Kejadian ini menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap permukiman warga dan akses jalan di kawasan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kursani, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan.

Informasi awal dihimpun dari pemberitaan KBK.News yang melaporkan peristiwa tersebut pada Sabtu sore. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti longsor maupun jumlah kerugian material.

Kronologi Longsor di Desa Antasan Sutun

Peristiwa longsor terjadi pada Sabtu (14/11/2026) sore di Desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Belum ada laporan resmi mengenai jam pasti kejadian, namun informasi mengenai longsor ini cepat menyebar di media sosial.

Dalam peristiwa tersebut, satu rumah warga dilaporkan tenggelam. Tidak ada laporan korban jiwa. Meski demikian, dampak terhadap permukiman dan akses jalan membuat kejadian ini mendapat perhatian publik.

Longsor di kawasan Martapura Barat bukan hal yang sepenuhnya baru. Topografi Kabupaten Banjar yang memiliki perbukitan dan curah hujan tinggi pada musim penghujan membuat sejumlah titik rawan longsor. Namun, informasi mengenai riwayat longsor di Desa Antasan Sutun secara spesifik belum dijelaskan dalam laporan tersebut.

Yang jelas, peristiwa ini menambah daftar persoalan infrastruktur dan kebencanaan di Kabupaten Banjar yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.

Rumah Warga Tenggelam dan Akses Jalan Terdampak

Dampak paling terlihat dari longsor ini adalah tenggelamnya satu rumah warga. Kata "tenggelam" dalam laporan tersebut merujuk pada kondisi rumah yang tertimbun atau terendam material longsor.

Selain rumah, akses jalan di kawasan tersebut juga mengalami kerusakan. Hal ini menjadi sorotan karena jalur tersebut berfungsi sebagai penghubung antarwilayah dan alternatif bagi jemaah menuju kawasan Sekumpul.

Kerusakan jalan akibat longsor berpotensi mengganggu mobilitas warga sehari-hari. Apalagi, jalur tersebut dikenal sebagai salah satu akses alternatif saat momen 5 Rajab di Sekumpul.

Hingga kini, belum ada laporan mengenai berapa panjang badan jalan yang rusak atau berapa lama perbaikan akan dilakukan. Pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana penanganan.

Kursani Minta PUPRP, BPBD, dan Dinsos Turun Tangan

Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kursani, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena ada rumah warga yang menjadi korban dan akses jalan yang rusak.

"Ini harus segera mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Banjar. Ada rumah warga yang menjadi korban, sehingga perlu penanganan dan bantuan secepatnya," ujarnya.

Kursani meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar segera turun ke lapangan untuk melakukan penanganan terhadap badan jalan yang mengalami longsor.

Selain itu, ia mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar agar segera memberikan bantuan kepada warga terdampak.

"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban harus menunggu terlalu lama. BPBD dan Dinas Sosial juga perlu bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak," tegasnya.

Menurut Kursani, penanganan tidak hanya sebatas memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan kebutuhan warga yang terdampak dapat terpenuhi.

Jalur Alternatif Jemaah 5 Rajab Sekumpul Terancam

Kursani menyoroti pentingnya akses jalan di kawasan tersebut, terutama menjelang pelaksanaan momen 5 Rajab atau kegiatan rutin keagamaan di kawasan Sekumpul.

Jalur tersebut diketahui menjadi salah satu akses alternatif yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk menuju kawasan Sekumpul saat kegiatan tersebut berlangsung.

"Apalagi jalan ini merupakan salah satu jalur alternatif jemaah saat momen 5 Rajab Sekumpul. Jangan sampai kerusakan ini tidak segera ditangani dan justru mengganggu akses masyarakat maupun jemaah nantinya," pungkasnya.

Momen 5 Rajab di Sekumpul merupakan agenda keagamaan rutin yang menarik perhatian jemaah dari berbagai daerah. Akses jalan yang memadai menjadi kunci kelancaran arus jemaah menuju lokasi.

Karena itu, Kursani berharap pemerintah daerah segera melakukan kajian teknis dan penanganan di lokasi longsor agar kerusakan tidak semakin meluas serta akses masyarakat tetap terjaga.

Langkah Selanjutnya: Kajian Teknis dan Penanganan Darurat

Penanganan cepat dari pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalkan dampak lanjutan, sekaligus memberikan kepastian keselamatan bagi warga yang bermukim di sekitar lokasi longsor.

Beberapa langkah yang diminta Kursani kepada pemerintah daerah:

• Dinas PUPRP Kabupaten Banjar segera turun ke lapangan untuk menangani badan jalan yang longsor.
• BPBD Kabupaten Banjar memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak.
• Dinas Sosial Kabupaten Banjar memastikan kebutuhan dasar warga korban longsor terpenuhi.
• Pemerintah daerah melakukan kajian teknis di lokasi longsor agar kerusakan tidak meluas.
• Memastikan akses jalan tetap aman, terutama menjelang momen 5 Rajab Sekumpul.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPRP, BPBD, maupun Dinas Sosial Kabupaten Banjar mengenai tindak lanjut di lapangan. Pemerintah Kabupaten Banjar juga belum merilis pernyataan terkait rencana penanganan.

Warga di sekitar lokasi longsor tentu berharap respons cepat tidak hanya datang dalam bentuk pernyataan, tetapi juga tindakan nyata di lapangan. Apalagi, musim penghujan masih berlangsung dan potensi longsor susulan bisa saja terjadi.

Informasi mengenai perkembangan penanganan longsor di Desa Antasan Sutun dapat dipantau melalui pemberitaan KBK.News.

Analisis Redaksi

Longsor di Desa Antasan Sutun bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ada dua persoalan yang mencuat: keselamatan warga dan kesiapan infrastruktur daerah. Rumah yang tenggelam adalah bukti bahwa permukiman warga berada di zona rawan. Jika pemerintah daerah tidak segera melakukan kajian teknis, bukan tidak mungkin kejadian serupa terulang.

Permintaan Kursani agar PUPRP, BPBD, dan Dinas Sosial bergerak cepat sebenarnya mencerminkan persoalan koordinasi antarinstansi. Dalam situasi darurat, warga tidak butuh surat edaran, tetapi bantuan dan perbaikan jalan. Apalagi jalur tersebut merupakan akses alternatif jemaah 5 Rajab Sekumpul. Menunda penanganan berarti menambah risiko bagi warga dan jemaah.

Yang perlu diawasi adalah apakah respons pemerintah daerah benar-benar terjadi dalam hitungan hari, bukan minggu. Publik berhak mendapatkan informasi mengenai penyebab longsor, jumlah kerugian, dan rencana mitigasi ke depan. Tanpa transparansi, kejadian ini bisa tenggelam bersama berita lain, sementara warga tetap menanggung risikonya.