Lapangan Padel Kemang Longsor, Legislator DKI Desak Pengawasan Ketat

Longsor lahan parkir lapangan padel di Kemang, Jakarta Selatan, menimpa rumah warga. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, meminta pengawasan ketat terhadap bangunan olahraga tersebut dan penegakan hukum bagi pelanggar.

Kronologi Longsor Lahan Parkir Lapangan Padel Kemang

Peristiwa longsor terjadi pada lahan parkir lapangan padel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Material longsor menimpa rumah warga di sekitarnya. Informasi awal menyebutkan bahwa lahan parkir tersebut ambles dan menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah yang berada di bawahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun kerugian materiil. Namun, kejadian ini langsung menyita perhatian publik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Lokasi longsor berada di kawasan padat aktivitas, Kemang, yang dikenal sebagai salah satu pusat hiburan dan olahraga di Jakarta Selatan. Lapangan padel sendiri tengah menjadi tren olahraga di kalangan masyarakat urban Jakarta.

Desakan DPRD DKI: Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, angkat bicara. Ia meminta agar lapangan padel di Kemang diawasi secara ketat. Menurutnya, insiden longsor ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap bangunan-bangunan komersial, khususnya fasilitas olahraga yang menjamur.

"Kami minta ada pengawasan ketat terhadap lapangan padel di Kemang ini. Jangan sampai kejadian serupa terulang," kata Ali Lubis dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026), seperti dikutip dari detikNews.

Ali Lubis juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap bangunan lapangan padel tersebut. Audit dinilai penting untuk mengetahui apakah konstruksi dan perizinan bangunan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Harus ada audit menyeluruh. Kalau ada pelanggaran, tegakkan hukum. Jangan pandang bulu," tegasnya.

Desakan senada datang dari masyarakat sekitar yang resah dengan keselamatan bangunan di kawasan permukiman padat. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan.

Latar Belakang: Maraknya Lapangan Padel dan Risiko Keselamatan

Olahraga padel memang sedang naik daun di Jakarta. Sejak beberapa tahun terakhir, lapangan padel bermunculan di berbagai sudut kota, termasuk di kawasan elit Kemang. Bisnis ini dianggap menjanjikan karena tingginya minat masyarakat kelas menengah ke atas.

Namun, pertumbuhan pesat fasilitas olahraga ini tidak selalu diikuti dengan pengawasan yang memadai. Aspek keselamatan konstruksi, drainase, dan tata ruang sering kali terabaikan. Longsor di Kemang menjadi bukti bahwa risiko tersebut nyata.

Kawasan Kemang sendiri memiliki karakteristik tanah yang perlu perhatian khusus. Beberapa laporan menyebutkan bahwa daerah ini rawan genangan dan pergerakan tanah, terutama saat musim hujan. Pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung tanah berpotensi menimbulkan bencana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengawasan mencakup kesesuaian konstruksi, fungsi, dan dampak lingkungan.

Dampak Insiden bagi Warga dan Pemilik Usaha

Bagi warga yang rumahnya tertimpa material longsor, kejadian ini menimbulkan kerugian material dan trauma. Mereka kini menuntut tanggung jawab dari pemilik lapangan padel. Belum ada informasi resmi mengenai kesepakatan ganti rugi antara pihak-pihak terkait.

Di sisi lain, insiden ini berpotensi memukul bisnis lapangan padel di Kemang. Aktivitas operasional bisa terganggu selama proses penyelidikan dan perbaikan. Reputasi pengelola pun taruhannya.

Pengamat tata kota menilai insiden ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk melakukan inventarisasi seluruh bangunan olahraga di Jakarta. Terutama yang berdiri di kawasan permukiman atau memiliki kontur tanah yang berisiko.

"Jangan tunggu ada korban baru bertindak. Pengawasan harus dilakukan secara preventif," ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Harus Dilakukan Pemprov DKI?

DPRD DKI Jakarta berjanji akan mengawal kasus ini. Ali Lubis menyatakan akan mendorong komisi terkait untuk memanggil dinas teknis, seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Langkah-langkah yang dinantikan masyarakat antara lain:

• Audit konstruksi dan perizinan lapangan padel di Kemang.
• Pemeriksaan kesesuaian lahan parkir dengan dokumen PBG.
• Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan keselamatan bangunan.
• Inventarisasi bangunan olahraga lain yang berpotensi serupa.
• Perbaikan dan pemulihan rumah warga yang terdampak.

Pemprov DKI diharapkan segera memberikan keterangan resmi mengenai penyebab longsor dan langkah penanganan. Transparansi menjadi kunci agar publik tidak berspekulasi liar.

Hingga kini, belum ada pernyataan dari pengelola lapangan padel maupun dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Media masih berupaya menghubungi pihak terkait.

Analisis Redaksi: Pengawasan Bangunan Olahraga Tidak Boleh Setengah Hati

Insiden longsor di Kemang bukan sekadar musibah teknis. Ia adalah cermin lemahnya pengawasan bangunan di Jakarta, terutama untuk sektor usaha yang tumbuh cepat seperti lapangan padel. Ketika bisnis olahraga berkembang pesat, regulasi dan pengawasan sering tertinggal di belakang.

Desakan Ali Lubis untuk melakukan audit menyeluruh sudah tepat. Namun, audit saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Selama ini, pelanggaran tata ruang dan keselamatan bangunan kerap berakhir dengan sanksi administratif ringan atau bahkan pembiaran. Pola ini harus dihentikan.

Pemprov DKI perlu memetakan seluruh lapangan padel dan fasilitas olahraga serupa di Jakarta. Prioritaskan yang berada di kawasan padat penduduk atau memiliki riwayat tanah labil. Pengawasan preventif jauh lebih murah daripada menanggung korban jiwa dan kerugian sosial.

Yang paling penting, warga harus dilindungi. Jika terbukti ada kelalaian, pemilik usaha wajib bertanggung jawab, termasuk mengganti kerugian dan memulihkan rumah yang rusak. Jangan sampai kekuatan modal mengalahkan rasa keadilan.

Sumber: jakarta.go.id