Longsor Turap Mahakam Samarinda: Pengerjaan Fisik Belum Dimulai, Ini Rincian Koordinasinya

Penanganan longsor turap Sungai Mahakam di Jalan Gajah Mada, Samarinda, belum memasuki tahap pengerjaan fisik. Pemkot Samarinda masih mematangkan langkah teknis bersama BPJN, Pemprov Kaltim, dan Balai Wilayah Sungai karena lokasi terdampak berada di kawasan dengan kewenangan pemerintah yang berbeda.

Koordinasi itu melibatkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Balai Wilayah Sungai (BWS). Pembahasan mencakup metode perbaikan konstruksi, pembagian tanggung jawab, hingga skema pembiayaan penanganan.

Informasi ini disampaikan dalam laporan KutaiRaya.com, Sabtu (14/11/2026), berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti.

Kronologi: Gejala Pergeseran Muncul Sebelum Longsor September 2026

Neneng menyatakan pergeseran struktur turap sebenarnya sudah menunjukkan gejala sebelum longsor terjadi pada awal September 2026. Pemkot bersama instansi terkait telah melakukan koordinasi sejak tanda-tanda pergerakan mulai terlihat.

Salah satu keputusan awal adalah menghentikan sementara pembangunan Teras Samarinda tahap II di sekitar titik terdampak.

"Begitu ada gejala itu kami sudah koordinasi sebenarnya. Di segmen itu untuk pekerjaan teras memang dihentikan, karena kita menunggu mencapai titik stabil baru kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutan," kata Neneng, Sabtu (14/11/2026).

Penghentian pembangunan tidak hanya berlaku pada titik yang mengalami pergeseran. Berdasarkan hasil pembahasan bersama, ada sekitar 60 meter area pekerjaan yang harus ditunda.

"Kemudian ditambah masing-masing 50 meter ke arah hulu dan hilir. Jadi, totalnya sekitar 160 meter yang sementara tidak dikerjakan," tuturnya.

Menurut Neneng, pekerjaan Teras Samarinda di kawasan tersebut belum memungkinkan dilanjutkan sebelum kondisi konstruksi jalan dan turap mendapatkan penanganan teknis. Pekerjaan sebelumnya masih berada pada tahap awal dan baru mencakup sebagian urukan tanah.

Pihak yang Terlibat dan Pembagian Kewenangan

Penanganan longsor turap tersebut tidak bisa dilakukan Pemkot Samarinda sendiri. Sebab, objek infrastruktur di kawasan itu berada dalam kewenangan beberapa instansi.

Jalan yang terdampak merupakan jalan nasional, sedangkan kawasan sungai menjadi kewenangan BWS. Di sisi lain, pembangunan Teras Samarinda merupakan bagian dari program Pemkot Samarinda.

"Karena melibatkan beberapa kewenangan, kami perlu menyepakati bersama siapa yang menangani pekerjaan dan bagaimana skema pembiayaannya," ujar Neneng.

Pembagian kewenangan itu secara ringkas terlihat seperti berikut:

• Jalan Gajah Mada — berstatus jalan nasional, sehingga penanganan konstruksi jalan berada di ranah BPJN.
• Kawasan Sungai Mahakam — menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
• Teras Samarinda tahap II — bagian dari program pembangunan Pemkot Samarinda.
• Pembatasan kendaraan berat — melibatkan Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

Penghentian pekerjaan, kata Neneng, sudah sesuai rekomendasi BPJN dan pemerintah provinsi. "Untuk administrasi kontraknya juga sudah ditindaklanjuti PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Samarinda," tambahnya.

Opsi Teknis dan Pertimbangan Keselamatan di Titik Longsor

Selain pembatasan pekerjaan, pemerintah juga membahas sejumlah alternatif untuk menangani konstruksi turap yang mengalami kemiringan.

"Kami masih membahas opsi pemotongan pada bagian konstruksi yang mengalami kemiringan. Namun, perlu dikaji dulu bagaimana metode pengerjaannya dan penggunaan alat berat agar tidak menimbulkan risiko baru," ujar Neneng.

Pertimbangan keselamatan menjadi perhatian utama. Di sekitar titik longsor ada jaringan pipa Perumdam Tirta Kencana, sementara kawasan tersebut juga menjadi jalur mobilisasi masyarakat dan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.

Setiap langkah teknis harus memperhitungkan potensi dampak terhadap infrastruktur lain maupun keselamatan pengguna jalan. Upaya mengurangi beban pada struktur jalan sebenarnya telah dilakukan sejak gejala pergeseran mulai terlihat, salah satunya melalui pembatasan kendaraan berat yang melibatkan Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

Kajian metode pemotongan konstruksi yang miring itu menjadi krusial. Salah perhitungan dalam penggunaan alat berat berpotensi menambah beban pada struktur yang sudah bergeser, terutama karena ada pipa air bersih yang melintas di sekitar lokasi.

Dampak pada Pembangunan Teras Samarinda dan Arus Lalu Lintas

Meskipun satu segmen tertunda, pembangunan Teras Samarinda di lokasi lainnya tetap berjalan dengan target penyelesaian pada akhir 2026. Artinya, penundaan di segmen Jalan Gajah Mada tidak menghentikan total proyek penataan kawasan tepian sungai tersebut.

Dampak lain menyentuh arus lalu lintas. Kondisi kendaraan di Jalan Gajah Mada saat ini semakin padat dibandingkan penanganan sebelumnya yang sempat dilakukan dengan penutupan jalan.

"Jadi semuanya kita kolaborasi dan koordinasi sudah dilakukan," ucapnya.

Jalan Gajah Mada merupakan salah satu ruas utama di Samarinda yang menghubungkan kawasan pusat kota dengan sejumlah titik strategis. Pembatasan kendaraan berat di ruas itu menambah beban tersendiri bagi pengguna jalan, terutama angkutan barang yang harus mencari jalur alternatif.

Hingga keterangan itu disampaikan, belum ada tenggat resmi kapan pengerjaan fisik perbaikan turap dimulai. Yang pasti, kata Neneng, langkah lanjutan menunggu kesepakatan antarinstansi soal pelaksana pekerjaan dan skema pembiayaan.

Skema Pembiayaan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah masih membicarakan skema pembiayaan agar kebutuhan penanganan dapat ditanggung melalui kolaborasi antarlembaga.

Persoalan ini bukan perkara sederhana. Ketika satu objek infrastruktur berada di persimpangan kewenangan pusat, provinsi, dan kota, pembiayaan sering menjadi titik macet. Masing-masing instansi memiliki pagu anggaran dan prosedur kontrak yang berbeda.

Neneng menegaskan koordinasi sudah berjalan sejak gejala pergeseran terdeteksi. Namun, keputusan soal siapa membayar apa masih dalam pembahasan. Pembahasan itu mencakup metode perbaikan konstruksi, pembagian tanggung jawab, hingga skema pembiayaan penanganan.

Untuk konteks kebijakan jalan nasional di Indonesia, penanganan ruas jalan yang rusak akibat bencana biasanya merujuk pada prosedur yang diatur Kementerian Pekerjaan Umum, seperti terlihat pada laman Kementerian Pekerjaan Umum. Skema penanganan darurat dan pemulihan biasanya memiliki jalur anggaran tersendiri, bergantung pada status kerusakan dan kewenangan aset.

Analisis Redaksi: Koordinasi Antarinstansi Menentukan Kecepatan Perbaikan

Kasus turap Mahakam ini memperlihatkan satu persoalan klasik infrastruktur kota: aset yang bersinggungan kewenangan. Jalan nasional, kawasan sungai, dan proyek kota bertemu di satu titik yang sama. Ketika terjadi kerusakan, tidak ada satu instansi pun yang bisa bergerak sendiri.

Yang patut diapresiasi, Pemkot Samarinda tidak menunggu longsor terjadi baru bergerak. Penghentian pekerjaan Teras Samarinda tahap II dan pembatasan kendaraan berat dilakukan sejak gejala pergeseran terlihat. Langkah itu setidaknya mencegah risiko yang lebih besar, meski konsekuensinya arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada kini lebih padat.

Tetapi, koordinasi tanpa tenggat jelas berisiko berlarut-larut. Pembahasan soal metode pemotongan konstruksi, penggunaan alat berat, hingga skema pembiayaan perlu segera menghasilkan keputusan. Warga Samarinda berhak tahu kapan perbaikan dimulai, bukan hanya bahwa koordinasi sudah dilakukan.

Ada dua hal yang layak diawasi publik. Pertama, transparansi skema pembiayaan antarlembaga, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kedua, jaminan keselamatan di sekitar titik longsor, mengingat ada pipa Perumdam Tirta Kencana dan arus kendaraan yang padat. Selama pengerjaan fisik belum dimulai, risiko di lokasi itu masih nyata.

Sumber: pu.go.id