Satgas PRR Kerahkan Tim Respons Cepat Atasi Banjir Susulan di Subulussalam

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memerintahkan tim respons cepat turun ke Subulussalam, Aceh, setelah banjir susulan merendam tiga desa dan berdampak pada sekitar 654 kepala keluarga.

Arahan itu disampaikan setelah laporan awal Posko Nasional Satgas PRR/BNPB mencatat sekitar 654 kepala keluarga terdampak banjir di tiga desa pada dua kecamatan. Data tersebut masih terus diperbarui, termasuk jumlah rumah dan ruas jalan yang terendam.

Kronologi Banjir Susulan di Subulussalam

Banjir mulai terjadi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur Subulussalam dan kawasan hulu, memicu peningkatan debit Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit.

Air kedua sungai meluap ke permukiman serta jalan di dataran rendah dan bantaran sungai. Wilayah terdampak meliputi Desa Jabi-Jabi dan Suka Maju di Kecamatan Sultan Daulat serta Desa Suak Jampak di Kecamatan Rundeng.

Hingga Jumat (13/11/2026), air di Sultan Daulat masih perlahan naik hingga menjangkau jalan nasional. Tinggi muka air dilaporkan sekitar 60–100 sentimeter. Di Rundeng, banjir juga belum surut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam telah melakukan kajian cepat dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat untuk mengevaluasi kondisi serta mendata dampak di lapangan. Laporan awal belum mencatat adanya pengungsi, tetapi pendataan masih berlangsung sehingga informasi dapat berubah.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta TNI dan Polri bahu-membahu membantu warga. "Mohon unsur pemda kota, pemprov, Kemensos, BNPB, Kemen PU, dan TNI Polri membantu warga terdampak," ujar Tito seperti dikutip dari Alinea.id.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Tim Respons Cepat Satgas PRR menyiapkan keberangkatan ke lokasi bersama personel Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinator Wilayah II Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase melaporkan rencana itu.

"Tim Respons Cepat Satgas Korwil 2 berangkat ke Subulussalam bersama personel Kemensos dan Kemen PU," tutur Guslin.

Selain di Subulussalam, banjir juga dilaporkan melanda sejumlah kampung di Kabupaten Aceh Tamiang sejak Kamis malam (12/11/2026). Wilayah yang disebut terdampak antara lain Paya Bedi, Bukit Rata, Sriwijaya, Bukit Tempurung, Kota Lintang, Sukajadi, Bundar, Babo, dan Sumber Makmur. Namun laporan awal belum memuat jumlah warga maupun rincian kerusakan di kabupaten tersebut.

Latar Belakang: Ancaman Hidrometeorologi di Aceh

Banjir susulan ini terjadi ketika wilayah terdampak di Aceh masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya. Pemerintah Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Status itu menjadi langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap meningkat pada periode tersebut. Subulussalam dan sejumlah kabupaten di Aceh memang berada di kawasan rawan luapan sungai, terutama saat curah hujan tinggi.

Satgas PRR sendiri dibentuk untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. Fokusnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta permukiman warga. Namun, banjir susulan menuntut penanganan darurat yang tidak bisa ditunda.

BPBD setempat masih melakukan pendataan dampak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa. Namun, luapan air yang mencapai jalan nasional berpotensi mengganggu mobilitas warga dan distribusi bantuan.

Dampak Banjir: Rumah hingga Jalan Nasional

Laporan awal mencatat sekitar 654 rumah terdampak, serta ruas jalan nasional dan jalan desa yang terendam. Angka ini masih dapat bertambah seiring pendataan di lapangan.

Banjir di Sultan Daulat yang mencapai jalan nasional menjadi perhatian karena jalur tersebut menghubungkan sejumlah kecamatan. Jika air terus naik, akses logistik dan bantuan bisa terhambat.

Di Rundeng, banjir yang belum surut membuat warga bertahan di rumah masing-masing. Belum ada laporan pengungsian, tetapi kebutuhan air bersih dan bantuan darurat mulai muncul.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengingatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Aceh. Peringatan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.

Langkah Selanjutnya: Respons Cepat dan Koordinasi

Tim Respons Cepat Satgas PRR bersama personel Kemensos dan Kemen PU akan berangkat ke Subulussalam untuk membantu penanganan. Kehadiran mereka diharapkan mempercepat distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait. Tito menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menangani dampak banjir.

BPBD Kota Subulussalam akan terus memperbarui data dampak, termasuk jumlah pengungsi jika ada. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat status siaga darurat masih berlaku hingga akhir Januari 2027.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan bencana di Aceh, kunjungi situs resmi BNPB.

Analisis Redaksi

Banjir susulan di Subulussalam memperlihatkan bahwa ancaman hidrometeorologi belum berakhir meski wilayah tersebut tengah menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi. Respons cepat Satgas PRR memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah kesiapan daerah dalam menghadapi pola cuaca ekstrem yang kian sering.

Status siaga darurat yang ditetapkan hingga 31 Januari 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendalian banjir. Tanpa itu, banjir susulan bisa terus berulang dan mengganggu proses pemulihan.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diminta Tito Karnavian perlu diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar imbauan. Warga di tiga desa terdampak kini menanti bukti bahwa negara hadir dengan cepat dan tepat.

Sumber: bnpb.go.id