4 Alasan AS Disebut Layaknya Bos Mafia di Timur Tengah

AS berperilaku layaknya bos mafia di Timur Tengah. Negara-negara kawasan dipaksa bekerja sama atau menghadapi risiko serangan. Tudingan itu disampaikan Miko Peled, pendiri Palestine House of Freedom, dalam panel RT yang membahas komentar Menlu AS Marco Rubio.

Dalam diskusi yang dikutip SINDOnews, Minggu (15/11/2026), Peled menilai perilaku Washington di kawasan bukan soal kerja sama setara, melainkan tekanan. Ia membandingkannya dengan cara kerja bos mafia yang menawarkan “perlindungan” sambil mengancam.

Panel itu digelar setelah Rubio menyalahkan Iran atas ketidakstabilan di kawasan. Bagi Peled dan dua panelis lain, narasi itu justru membalik urutan sebab-akibat. Mereka menyoroti peran AS dan Israel, bukan Teheran, sebagai sumber utama gejolak.

Kronologi Panel dan Komentar Rubio yang Memantik Debat

Pemicu diskusi adalah pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menuding Iran sebagai biang ketidakstabilan di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan di tengah tensi kawasan yang belum mereda, terutama setelah rangkaian konfrontasi antara AS-Israel dan Iran dalam beberapa tahun terakhir.

RT lalu menghadirkan panel untuk menguji klaim tersebut. Tiga nama duduk sebagai pembicara: Miko Peled, pendiri sekaligus direktur Palestine House of Freedom; Seyed Mohammed Marandi, profesor Universitas Teheran; dan Naim Joseph Salem, profesor hubungan internasional dan diplomasi di Akademi Militer Angkatan Darat Lebanon.

Peled membuka dengan pernyataan keras. Ia menyebut AS “beroperasi layaknya bos mafia.” Bagi dia, negara-negara Teluk berada dalam posisi tidak punya banyak pilihan: patuh pada Washington atau menanggung risiko kehancuran.

“Jika Anda seorang pemimpin di kawasan ini dan Anda tahu bahwa jika Anda tidak patuh, nasib negara Anda akan berakhir seperti Irak... atau Libya, Suriah, dan Yaman... negara Anda akan hancur lebur,” kata Peled, dikutip dalam panel tersebut.

Marandi melanjutkan dengan kritik terhadap Israel. Ia menyebut pengusiran warga Palestina dan apa yang disebutnya sebagai “genosida yang terus berlangsung” di Gaza sebagai bukti bahwa sumber ketidakstabilan bukan Iran. Salem menutup dengan peringatan soal pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.

Empat Alasan yang Diajukan Para Panelis

Dari diskusi itu, setidaknya ada empat argumen yang diajukan untuk mendukung tesis “AS sebagai bos mafia” di Timur Tengah. Keempatnya saling berkait, dari ancaman militer hingga ketergantungan strategis.

• Negara Teluk takut hancur melawan AS. Peled merujuk intervensi militer AS dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Irak, Libya, Suriah, dan Yaman, sebagai contoh apa yang terjadi bila Washington tidak dipatuhi.
• Kerja sama bukan soal kepercayaan, tapi kelangsungan hidup. Menurut Peled, negara Teluk bekerja sama dengan AS untuk menjaga stabilitas, bukan karena percaya pada niat baik Washington.
• AS selalu memprioritaskan Israel. Marandi menuding Israel sebagai sumber utama ketidakstabilan, dan menilai kebijakan AS berkontribusi pada penderitaan warga Palestina.
• Pangkalan AS jadi ancaman. Salem memperingatkan negara Teluk bisa menyesali keputusan menampung pangkalan militer AS bila perang AS-Israel melawan Iran kembali memanas.

Keempat alasan itu tidak muncul dari ruang kosong. Peled, Marandi, dan Salem sama-sama membangun argumen dari pengalaman historis kawasan, bukan dari data baru. Namun pola yang mereka tunjuk cukup konsisten: tekanan militer, ketergantungan keamanan, dan aliansi yang tidak simetris.

Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Kata Mereka

Miko Peled adalah pendiri sekaligus direktur Palestine House of Freedom. Ia dikenal sebagai pengkritik kebijakan AS dan Israel di kawasan. Dalam panel itu, ia menempatkan negara Teluk sebagai pihak yang terjepit, bukan sebagai aktor bebas.

“AS beroperasi layaknya bos mafia,” ujarnya. “Jika Anda seorang pemimpin di kawasan ini dan Anda tahu bahwa jika Anda tidak patuh, nasib negara Anda akan berakhir seperti Irak... atau Libya, Suriah, dan Yaman... negara Anda akan hancur lebur.”

Seyed Mohammed Marandi, profesor Universitas Teheran, mengarahkan kritik ke Israel. Ia menyebut pengusiran warga Palestina serta “genosida yang terus berlangsung” di Gaza sebagai bukti bahwa stabilitas kawasan tidak mungkin dicapai tanpa menyelesaikan persoalan Palestina.

“AS telah berkontribusi terhadap penderitaan ini demi kepentingan rezim Israel. Invasi ke Irak telah menyebabkan kehancuran negara tersebut, dan itu semua karena ulah AS,” kata Marandi. “Mereka menghancurkan Afghanistan. Mereka memulai perang kotor di Suriah,” tambahnya.

Marandi juga merujuk surel bulan Februari 2012, ketika Jake Sullivan—saat itu penasihat Menteri Luar Negeri Hillary Clinton—menulis bahwa Al-Qaeda berada “di pihak kita” di Suriah. Rujukan itu dipakai untuk menunjukkan bahwa keterlibatan AS di Suriah tidak sesederhana narasi yang biasa disampaikan Washington.

Naim Joseph Salem, profesor hubungan internasional dan diplomasi di Akademi Militer Angkatan Darat Lebanon, menyoroti sisi lain: kehadiran militer AS di negara Teluk. Menurut dia, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab mulai merasakan dampaknya.

“Negara-negara Teluk, khususnya Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, mulai merasakan dampaknya akibat keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka,” ujar Salem. “Pada saat itu, mereka mungkin akan menyesali aliansi mereka dengan AS.”

Latar Belakang: Relasi AS-Teluk yang Tidak Simetris

Argumen para panelis bertumpu pada sejarah panjang keterlibatan militer AS di Timur Tengah. Invasi ke Irak pada 2003, intervensi di Libya pada 2011, keterlibatan di Suriah, serta operasi militer di Yaman menjadi rujukan yang sering dipakai pengkritik kebijakan Washington.

Di sisi lain, negara-negara Teluk memang menampung pangkalan militer AS. Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab memiliki perjanjian keamanan dan fasilitas militer yang menjadi tulang punggung kehadiran AS di kawasan. Kehadiran itu memberi jaminan keamanan, tetapi juga menempatkan mereka sebagai target potensial bila konflik melebar.

Ketergantungan pada jaminan keamanan AS inilah yang disebut Peled sebagai soal “kelangsungan hidup.” Bukan pilihan ideal, melainkan kalkulasi pragmatis. Negara Teluk memilih bertahan di bawah payung Washington karena alternatifnya dinilai terlalu berisiko.

Kontekstualisasi lain datang dari perdebatan soal Iran. Rubio menuding Teheran sebagai sumber ketidakstabilan. Marandi membalik tudingan itu dengan menunjuk Israel dan AS. Perbedaan cara pandang ini bukan hal baru, tetapi panel RT memperlihatkan bagaimana narasi itu dipertarungkan di ruang publik.

Bagi pembaca di Indonesia, isu ini relevan bukan karena jarak geografis, melainkan karena dampaknya pada harga energi, keamanan pelayaran di Selat Hormuz, dan politik global yang memengaruhi negara-negara berkembang. Ketegangan di kawasan selalu punya efek berantai.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pernyataan para panelis tidak serta-merta mengubah kebijakan AS. Namun, kritik semacam ini memperlihatkan retakan dalam narasi yang biasa dipakai Washington untuk membenarkan kehadirannya di kawasan.

Bila tensi antara AS-Israel dan Iran kembali meningkat, negara Teluk berada di posisi paling rentan. Pangkalan militer yang selama ini menjadi jaminan keamanan bisa berubah menjadi magnet serangan. Salem menyebut skenario itu sebagai momen penyesalan.

Di sisi lain, isu Palestina tetap menjadi titik yang sulit diselesaikan. Marandi menempatkannya sebagai akar ketidakstabilan. Selama persoalan itu tidak diselesaikan, kritik terhadap AS dan Israel akan terus menjadi bahan bakar diskusi di kawasan.

Yang jelas, panel RT itu bukan forum resmi pengambil keputusan. Ia lebih tepat dibaca sebagai potret perdebatan di tingkat elite intelektual kawasan. Namun, dari situ terlihat bagaimana istilah “bos mafia” dipakai untuk menggambarkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara Washington dan negara-negara Teluk.

Untuk mengikuti perkembangan isu ini, pembaca bisa merujuk pada pemberitaan internasional terkini, termasuk liputan RT yang menampilkan panel tersebut, serta pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri AS soal posisi Washington terhadap Iran.

Analisis Redaksi

Tesis “AS sebagai bos mafia” terdengar hiperbolik, tetapi bukan tanpa dasar. Dalam politik internasional, hubungan yang dibangun di atas jaminan keamanan memang cenderung asimetris. Negara yang menampung pangkalan militer mitra besar sering kehilangan ruang manuver, terutama saat konflik melebar. Itu bukan konspirasi, melainkan konsekuensi struktur.

Yang menarik dari panel ini adalah cara ketiga pembicara membingkai ulang narasi Rubio. Alih-alih menerima premis bahwa Iran adalah sumber ketidakstabilan, mereka membalik urutan sebab-akibat: pendudukan, invasi, dan aliansi yang tidak setara dipandang sebagai akar masalah. Pembalikan ini penting karena memperlihatkan bahwa klaim tentang “stabilitas” selalu bergantung pada siapa yang mendefinisikannya.

Namun, kritik terhadap AS tidak otomatis membuat posisi Iran atau kelompok lain menjadi benar. Yang dibutuhkan adalah pembacaan kritis terhadap semua aktor. Istilah “bos mafia” mungkin terlalu tajam untuk menggambarkan diplomasi, tetapi ia menangkap satu hal: dalam relasi kuasa, pilihan yang tersedia bagi negara kecil sering kali bukan antara baik dan buruk, melainkan antara bertahan dan hancur.