DPRD Desak Pemkot Tangerang Bentuk Tim Khusus Penanganan Banjir

Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo mendorong Pemkot Tangerang membentuk gugus tugas khusus penanganan banjir. Ia menilai penanganan banjir butuh sinergi lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan, bukan program berbasis event.

Dorongan itu disampaikan Arief kepada Banten Ekspres pada Minggu (15/11), beberapa waktu setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kota Tangerang. Menurutnya, kunjungan pejabat pusat itu harus menjadi momentum membangun komitmen jangka panjang.

"Jadi, saya mendorong Pemkot agar berinisiatif mengelola permasalahan banjir ini dengan melibatkan lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan, dari pusat, provinsi, hingga kota. Melalui pendekatan tata kelola program yang berkelanjutan, bukan berbasis event," ujar Arief.

Kunjungan Menteri Jadi Pemicu Desakan DPRD Tangerang

Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi yang selama ini dikenal sebagai titik rawan banjir. Dua di antaranya adalah Bendung Polor di Kali Angke dan Kali Prancis. Kedua kawasan itu menjadi rujukan utama dalam pembahasan penanganan banjir di Kota Tangerang.

Arief menilai kunjungan tersebut membawa dampak positif karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat. Namun ia memberi catatan tegas: persoalan banjir tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika ada pejabat datang.

"Penanganan banjir tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika ada kunjungan pejabat pemerintah," kata dia, sebagaimana dikutip dari laporan Banten Ekspres.

Politikus DPRD Kota Tangerang itu menegaskan perlunya tata kelola program yang memiliki perencanaan, pembagian kewenangan, target penyelesaian, serta evaluasi yang jelas. Tanpa itu, penanganan banjir berisiko berhenti pada seremoni dan foto bersama pejabat.

Dalam pandangannya, banjir di Kota Tangerang bukan persoalan tunggal. Ada faktor daerah hulu, kapasitas kali, sedimentasi, hingga pembangunan di kawasan resapan. Karena itu, solusi sepihak dari satu instansi hampir pasti tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Matriks Kewenangan Jadi Langkah Pertama

Langkah awal yang diusulkan Arief adalah menyusun matriks pembagian kewenangan. Matriks itu akan memetakan persoalan banjir mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mana yang menjadi kewenangan provinsi, dan mana yang masuk ranah Pemkot Tangerang.

Menurutnya, pembagian tersebut diperlukan agar setiap persoalan memiliki penanggung jawab dan sumber pembiayaan yang jelas. Dengan begitu, program penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing pemerintahan.

Ia menyoroti bahwa selama ini penanganan banjir kerap tersendat karena tumpang tindih kewenangan. Ada pekerjaan yang seharusnya ditangani pusat, tetapi menunggu anggaran daerah. Sebaliknya, ada kewenangan kota yang tertahan karena menunggu keputusan tingkat atas.

"Jadi kebutuhannya apa, untuk memenuhi kebutuhan ini siapa dan dari mana sumbernya. Dari situ kita buat komitmen bersama, kita bentuk timnya, kita eksekusi secara berkelanjutan dan sampaikan progresnya ke publik," ungkapnya.

Matriks kewenangan juga dinilai penting untuk menghindari duplikasi pekerjaan. Jika dua instansi mengerjakan hal yang sama di satu titik, sementara titik lain tidak tersentuh, maka hasil akhirnya tetap tidak menyelesaikan banjir.

Gugus Tugas Diminta Bekerja simultan dan Terukur

Arief mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus yang bertugas mengawal seluruh komitmen dan program penanganan banjir. Tim itu nantinya melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bekerja secara simultan dalam jangka menengah maupun panjang.

Menurutnya, gugus tugas tersebut harus memiliki tugas yang konkret. Bukan sekadar forum koordinasi tanpa hasil, melainkan tim yang bekerja dengan target dan tahapan yang jelas.

• Mengidentifikasi akar persoalan banjir di setiap titik rawan.
• Menyusun kebutuhan penanganan, termasuk bentuk pekerjaan dan anggaran.
• Menentukan tahapan pekerjaan serta target waktu penyelesaian.
• Memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target yang disepakati.

"Jadi gugus tugas ini seperti tim khusus atau tim ad hoc yang memang bekerja secara simultan dalam jangka menengah dan panjang. Sampai semua sumber masalah dan akar persoalan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kota bisa diselesaikan secara bertahap satu demi satu," jelasnya.

Model tim ad hoc dinilai lebih efektif karena memiliki masa kerja terbatas dan fokus. Berbeda dengan struktur permanen yang kadang justru menambah lapisan birokrasi tanpa mempercepat pekerjaan di lapangan.

Sedimentasi Kali Ledug hingga Transparansi Progres ke Publik

Arief mencontohkan persoalan sedimentasi di Kali Ledug yang berdampak terhadap banjir di wilayah Kecamatan Periuk. Persoalan itu, menurutnya, perlu dimasukkan dalam agenda penanganan bersama karena pengerukan sedimen membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kali Ledug menjadi ilustrasi bagaimana kewenangan tidak selalu sejalan dengan dampak yang dirasakan warga. Pendangkalan akibat sedimentasi membuat aliran air meluap ke permukiman, sementara penanganannya menuntut peralatan dan anggaran yang tidak sepenuhnya berada di tangan Pemkot.

Selain soal teknis, Arief menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Setiap tahapan penanganan banjir, mulai dari perencanaan, progres pelaksanaan, hingga evaluasi dampak, harus disampaikan secara berkala kepada publik.

Dengan begitu, warga dapat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi. Bahkan, warga di kawasan rawan banjir diharapkan memperoleh gambaran mengenai target waktu penyelesaian masalah di wilayahnya.

"Publik itu tidak disuguhi dengan kunjungan demi kunjungan saja, tetapi publik disuguhkan dengan tata kelola, perencanaan, serta sebuah tim yang memang mengelola rencana penuntasan masalah ini dengan melibatkan unsur pusat, provinsi, dan kota secara berkelanjutan," tegasnya.

Banjir Berulang dan Tuntutan Kehadiran Pemerintah yang Nyata

Bagi Arief, pembentukan gugus tugas dan keterbukaan progres penanganan banjir merupakan bentuk empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak. Sebab, masih banyak warga yang harus menghadapi persoalan banjir secara berulang dari tahun ke tahun.

Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan kehadiran melalui langkah konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial maupun kunjungan lapangan. Perencanaan yang matang, tenggat waktu terukur, serta perkembangan pekerjaan yang transparan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

"Ini adalah bentuk empati kita kepada korban banjir. Pemerintah hadir dengan tata kelola program yang baik, perencanaan yang jelas, deadline yang terukur, dan progres pelaksanaan yang di-update secara berkelanjutan," pungkasnya.

Desakan ini menambah daftar tuntutan agar penanganan banjir di kawasan penyangga Jakarta itu tidak lagi bersifat musiman. Sejumlah organisasi masyarakat dan pengamat tata kota juga menilai koordinasi antarwilayah menjadi kunci, mengingat aliran kali di Kota Tangerang terhubung dengan wilayah lain di Jabodetabek. Rujukan kebijakan penanganan banjir lintas wilayah dapat dilihat pada laman Kementerian Pekerjaan Umum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkot Tangerang mengenai rencana pembentukan gugus tugas tersebut. DPRD Kota Tangerang menyatakan akan terus mendorong agar usulan ini masuk dalam agenda kerja pemerintah kota pada periode berikutnya.

Analisis Redaksi

Gagasan Arief Wibowo menyentuh titik yang jarang dibahas dalam rapat-rapat anggaran: banjir di Kota Tangerang bukan hanya soal gorong-gorong atau pompa air, melainkan soal siapa yang bertanggung jawab atas bagian mana. Selama kewenangan tidak dipetakan, setiap musim hujan akan lahir perdebatan yang sama, yaitu saling menunggu antara pusat, provinsi, dan kota.

Yang paling menarik dari usulan ini adalah penekanan pada tata kelola, bukan pada proyek. Kunjungan menteri memang penting sebagai sinyal politik, tetapi tanpa matriks kewenangan dan target waktu, kunjungan itu hanya menghasilkan dokumentasi. Warga di Kecamatan Periuk, misalnya, tidak butuh foto pejabat di tepi Kali Ledug; mereka butuh sedimen yang benar-benar dikeruk dan laporan progres yang bisa dibaca setiap bulan.

Kritik yang wajar muncul kemudian adalah soal eksekusi. DPRD punya kewenangan mengawasi dan menganggarkan, tetapi pembentukan gugus tugas tetap bergantung pada kemauan eksekutif. Jika usulan ini berhenti sebagai pernyataan politik tanpa tindak lanjut di tingkat komisi, publik berhak menagih janji yang sama pada musim banjir berikutnya. Transparansi progres yang diminta Arief seharusnya juga berlaku bagi DPRD sendiri, termasuk dalam pengawasan anggaran penanganan banjir.