Setubuhi Kekasih Remaja di Dairi: Kronologi dan Jerat Hukum Pelaku

Seorang pria berinisial LJS (20) ditangkap Satreskrim Polres Dairi, Sumatera Utara, karena menyetubuhi kekasihnya yang masih berusia 16 tahun. Perbuatan itu terjadi saat korban menginap di rumah keluarga pelaku pada awal Juni 2026, dan baru dilaporkan ke polisi empat bulan kemudian.

Kasus ini mencuat setelah keluarga korban mengetahui perbuatan pelaku dan mendatangi Polres Dairi. Polisi menyatakan pelaku sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan lanjutan sejak akhir Oktober 2026.

"Ya, kemarin Satreskrim Polres Dairi meringkus seorang pria dewasa berinisial LJS, atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur," kata Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, Minggu (15/11/2026), seperti dikutip dari laporan detikSumut.

Kronologi Kejadian di Rumah Keluarga Pelaku

Peristiwa bermula saat korban dan pelaku pergi berjalan-jalan menikmati pemandangan Danau Toba. Keduanya baru kembali pada malam hari.

Karena sudah larut, keduanya memutuskan menginap di rumah keluarga pelaku. Korban lalu masuk ke kamar untuk beristirahat.

Menurut Syahril, pelaku tiba-tiba menyelinap ke dalam kamar dan membujuk korban untuk berhubungan badan. Setelah perbuatan itu terjadi, pelaku langsung keluar dan meninggalkan korban di dalam kamar.

"Setelah persetubuhan itu terjadi, pelaku langsung pergi meninggalkan korban," jelas Syahril.

Keesokan harinya, keduanya pulang. Pelaku mengantar korban ke kos tempatnya tinggal, seolah tidak terjadi apa-apa.

Selang empat bulan kemudian, keluarga korban baru mengetahui kejadian tersebut. Pihak keluarga lantas melaporkan pelaku ke Polres Dairi pada 21 Oktober 2026.

Polisi Bergerak Cepat, Pelaku Ditangkap Akhir Oktober

Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Dairi melakukan serangkaian penyelidikan. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan bukti pendukung sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka.

Polisi menangkap LJS pada Jumat, 30 Oktober 2026, sekitar sembilan hari setelah laporan masuk. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Dairi.

"Pelaku saat ini sudah kami amankan, dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Syahril.

Polisi belum merinci pasal yang dijeratkan kepada LJS. Namun, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Indonesia umumnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur larangan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, penyidik bisa menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait persetubuhan terhadap anak. Jerat pasal berlapis kerap diterapkan agar pelaku mendapat hukuman setimpal.

Ancaman Hukuman bagi Pelaku Persetubuhan Anak

Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur pidana bagi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak. Ancaman hukumannya penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda hingga Rp5 miliar.

Jika perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban, seperti pacar atau anggota keluarga, penyidik dapat menerapkan pemberatan hukuman. Begitu pula bila korban mengalami luka atau trauma psikologis.

Berikut sejumlah poin penting yang perlu dipahami dari kasus ini:

• Korban masih berusia 16 tahun, masuk kategori anak di bawah umur menurut UU Perlindungan Anak.
• Perbuatan terjadi awal Juni 2026 di rumah keluarga pelaku di Kabupaten Dairi.
• Laporan keluarga baru masuk ke Polres Dairi pada 21 Oktober 2026.
• Pelaku ditangkap pada 30 Oktober 2026 dan kini ditahan.
• Polisi masih mendalami kemungkinan pasal berlapis dan pemberatan hukuman.

Pemberatan juga diatur dalam Pasal 81 ayat (3) yang menyebut pidana ditambah sepertiga jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan korban.

Dalam kasus anak, penyidik juga wajib berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta melibatkan psikolog untuk mendampingi korban selama proses hukum.

Dampak pada Korban dan Pentingnya Pendampingan Psikologis

Kasus kekerasan seksual terhadap anak meninggalkan dampak jangka panjang. Korban berisiko mengalami trauma, gangguan kecemasan, hingga kesulitan menjalin relasi sosial di kemudian hari.

Karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Keluarga korban berperan besar dalam memulihkan kondisi anak, termasuk memastikan korban tetap mendapat akses pendidikan.

Di sisi lain, keterlambatan pelaporan selama empat bulan menjadi catatan tersendiri. Banyak kasus serupa di daerah baru terungkap setelah korban atau keluarganya berani bicara, sering kali karena tekanan sosial dan rasa malu.

Polisi di sejumlah wilayah Sumatera Utara memang kerap menangani kasus serupa. Sebagai perbandingan, aparat juga pernah menangani kasus kekerasan seksual dalam keluarga, seperti yang dilaporkan kanal hukum dan kriminal detikSumut.

Lembaga perlindungan anak menekankan pentingnya edukasi seksual sejak dini dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja, terutama saat anak menginap di luar rumah.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Saksi dan Berkas Perkara

Setelah penangkapan, penyidik akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan alat bukti. Korban juga akan menjalani pemeriksaan dengan pendampingan psikolog.

Jika berkas dinyatakan lengkap, penyidik akan melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri setempat. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung kompleksitas kasus.

Keluarga korban berharap proses hukum berjalan transparan. Mereka juga meminta pelaku dihukum sesuai perbuatannya agar ada efek jera.

Hingga berita ini ditulis, polisi belum merinci hasil pemeriksaan awal terhadap LJS. Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak membutuhkan kerja bersama antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum.

Analisis Redaksi: Ketika Relasi Pacaran Menutupi Kekerasan

Kasus LJS memperlihatkan pola yang sering terulang: pelaku dan korban memiliki relasi dekat, sehingga perbuatan itu sempat luput dari perhatian. Label "pacar" seolah menjadi tameng yang membuat lingkungan sekitar menganggap apa yang terjadi sebagai urusan pribadi dua remaja.

Padahal, hukum Indonesia tidak mengenal alasan suka sama suka ketika korban masih anak di bawah umur. Persetujuan anak tidak diakui secara hukum karena mereka dianggap belum mampu mengambil keputusan secara matang. Di titik ini, framing media dan cara keluarga menilai kejadian sangat menentukan apakah korban mendapat keadilan atau justru disalahkan.

Keterlambatan empat bulan sebelum keluarga melapor juga menunjukkan bahwa ruang aman bagi korban untuk bicara masih sempit. Di daerah dengan ikatan sosial yang rapat, rasa takut dicap sebagai "perusak nama keluarga" sering lebih kuat daripada dorongan melapor.

Karena itu, penguatan layanan pendampingan di tingkat kecamatan dan sekolah menjadi pekerjaan rumah bersama. Penegakan hukum terhadap LJS penting, tetapi pencegahan lewat edukasi dan pengawasan orang tua jauh lebih menentukan. Tanpa itu, kasus serupa akan terus muncul dengan inisial yang berbeda.