Iran Tuding AS Ingin Rakyatnya Mati Kelaparan Lewat Blokade Laut dan Sanksi

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menuduh Amerika Serikat sengaja ingin membuat rakyat Iran mati kelaparan melalui sanksi dan blokade laut. Tudingan itu muncul setelah Menlu AS Marco Rubio menyebut penderitaan ekonomi Iran sebagai hal yang "luar biasa".

Pernyataan Rubio dan Respons Teheran

Baghaei bereaksi keras terhadap pernyataan Rubio yang disampaikan setelah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara G7 di Paris pada Selasa lalu. Dalam kesempatan itu, Rubio menggambarkan "penderitaan ekonomi" yang ditimbulkan terhadap Teheran sebagai sesuatu yang "luar biasa".

Menteri Luar Negeri AS itu juga memperingatkan bahwa dampak pembatasan tersebut akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Rubio berpendapat bahwa kesulitan ekonomi yang terus meningkat dapat memaksa para pemimpin Teheran memberikan konsesi.

"Sebab, pada akhirnya, kalian harus makan," kata Rubio, seperti dikutip dalam artikel sumber.

Baghaei menilai pernyataan Rubio sebagai pengakuan atas kejahatan Amerika. Melalui platform X, ia menulis bahwa Washington sedang melakukan kejahatan perang.

"Ini merupakan pengakuan lain bahwa Washington sedang melakukan kejahatan perang, sekaligus menambah kekejaman yang telah dilakukannya dalam perang agresi dan terorisme ekonomi terhadap Iran," tulis Baghaei.

Ia menambahkan bahwa AS terus mengulangi kesalahan yang sama. "Setelah puluhan tahun gagal melakukan pemaksaan melalui ancaman, sanksi, terorisme, dan agresi, Amerika Serikat terus mengulangi kesalahan yang sama, hanya dengan mengemasnya kembali menggunakan nama-nama baru," lanjutnya, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (15/11/2026).

Kronologi Ketegangan AS-Iran

Ketegangan antara AS dan Iran bukan hal baru. Selama puluhan tahun, Washington menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Teheran, mulai dari pembatasan ekspor minyak hingga pembekuan aset. Sanksi-sanksi ini telah berulang kali diperketat, terutama setelah AS keluar dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan militer juga meningkat. Kapal induk USS George Washington dikerahkan ke kawasan, dan pesawat EA-18G Growler lepas landas dari dek penerbangan kapal induk tersebut untuk menjalankan misi blokade laut terhadap Iran. Foto pesawat itu dipublikasikan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) melalui akun X @CENTCOM.

Blokade laut menjadi instrumen tekanan yang signifikan. Dengan membatasi akses Iran ke jalur pelayaran internasional, AS dapat menghambat impor barang kebutuhan pokok dan ekspor minyak, yang merupakan tulang punggung ekonomi Iran. Dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat, termasuk kelangkaan pangan dan obat-obatan.

Pernyataan Rubio di Paris menegaskan bahwa strategi tekanan maksimum masih menjadi pilihan utama Washington. Ia tampaknya berharap krisis ekonomi dapat memicu ketidakpuasan publik yang pada akhirnya memaksa pemerintah Iran mengubah kebijakan, terutama terkait program nuklir dan pengaruh regional.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dua tokoh utama dalam polemik ini adalah Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dan Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS. Baghaei mewakili suara resmi Teheran yang menolak tekanan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Rubio, di sisi lain, berbicara sebagai perwakilan pemerintahan AS yang menganggap sanksi dan blokade sebagai alat diplomatik untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Pernyataannya di Paris menjadi pemicu langsung respons Baghaei.

Selain itu, keterlibatan militer AS terlihat dari publikasi foto pesawat EA-18G Growler yang lepas landas dari USS George Washington. Foto tersebut dipublikasikan oleh @CENTCOM, akun resmi Komando Pusat AS, yang mengindikasikan bahwa operasi blokade laut memang berlangsung.

Pemerintah Iran melalui Baghaei menegaskan bahwa rakyat Iran tidak akan menyerah pada tekanan. "Amerika Serikat terus mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya, menegaskan bahwa sanksi tidak akan membuat Iran tunduk.

Dampak Blokade Laut dan Sanksi terhadap Rakyat Iran

Blokade laut dan sanksi ekonomi memiliki dampak yang luas bagi kehidupan sehari-hari rakyat Iran. Pembatasan akses ke pelabuhan membuat impor barang kebutuhan pokok seperti gandum, obat-obatan, dan peralatan medis menjadi lebih sulit dan mahal. Harga barang melonjak, sementara daya beli masyarakat menurun.

Menurut laporan berbagai lembaga internasional, sanksi telah menyebabkan inflasi tinggi dan pengangguran di Iran. Namun, pemerintah AS berargumen bahwa sanksi ditujukan untuk menekan pemerintah, bukan rakyat. Kritik dari Teheran justru menekankan bahwa rakyatlah yang paling menderita.

Dalam pernyataannya, Rubio secara eksplisit menyebut "penderitaan ekonomi" sebagai sesuatu yang "luar biasa". Ini menunjukkan bahwa Washington menyadari dampak kemanusiaan dari kebijakannya, tetapi tetap melanjutkannya sebagai alat tekanan.

Baghaei menyebut tindakan AS sebagai "terorisme ekonomi" dan "kejahatan perang". Ia menegaskan bahwa blokade laut dan sanksi tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi warga sipil.

Dampak jangka panjangnya bisa lebih buruk. Jika blokade berlanjut, Iran mungkin akan menghadapi krisis pangan dan kesehatan yang serius. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban atau tingkat keparahan kelaparan di Iran akibat blokade tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi Internasional

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS sebagai tanggapan atas tuduhan Baghaei. Namun, pernyataan Rubio di Paris menunjukkan bahwa AS tidak berniat melunakkan tekanan. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa dampak pembatasan akan semakin parah.

Di sisi lain, Iran tampaknya akan terus menggunakan forum-forum internasional untuk menggalang dukungan. Tuduhan kejahatan perang dan terorisme ekonomi bisa menjadi senjata diplomatik untuk menekan AS dan sekutunya.

Negara-negara G7, yang bertemu di Paris, belum mengeluarkan pernyataan bersama terkait tuduhan Iran. Namun, pertemuan tersebut menjadi panggung bagi Rubio untuk menegaskan sikap AS.

Ke depan, eskalasi ketegangan mungkin terjadi jika Iran merespons dengan tindakan balasan, misalnya mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Blokade laut sendiri merupakan tindakan yang berisiko memicu konflik terbuka.

Masyarakat internasional, terutama badan-badan PBB, diharapkan dapat mendorong dialog untuk mencegah krisis kemanusiaan. Namun, dengan retorika yang semakin keras dari kedua belah pihak, jalan menuju deeskalasi tampak terjal.

Analisis Redaksi

Pernyataan Rubio bahwa "pada akhirnya, kalian harus makan" adalah pengakuan telanjang bahwa AS menggunakan pangan sebagai senjata. Ini bukan lagi sekadar sanksi cerdas yang menyasar elit penguasa, melainkan tekanan yang efeknya merembes ke dapur rakyat biasa. Ketika seorang menteri luar negeri negeri adidaya berbicara tentang perut kosong sebagai alat negosiasi, batas antara diplomasi dan coercive starvation menjadi kabur.

Baghaei menyebutnya kejahatan perang. Istilah itu mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang, tetapi hukum humaniter internasional memang melarang penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan. Blokade laut yang menghambat masuknya pangan dan obat-obatan ke suatu negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Sayangnya, mekanisme penegakan hukum internasional sering kali tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan negara besar.

Yang paling dirugikan adalah rakyat Iran yang tidak punya suara dalam kebijakan nuklir atau ambisi regional pemerintahnya. Mereka menjadi sandera dalam permainan geopolitik yang tidak mereka pilih. Jika tujuan AS adalah mengubah perilaku Teheran, sejarah menunjukkan bahwa sanksi justru sering memperkuat rezim dan mempersulit rakyat. Tekanan maksimum mungkin terlihat tegas, tetapi tanpa jalur diplomatik yang jelas, ia hanya akan memperpanjang penderitaan.

Sumber: international.sindonews.com, rt.com