Bupati Taput Kejar Anggaran Rehabilitasi 8 Sungai, Antisipasi Banjir dan Longsor

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara gencar mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk merehabilitasi delapan sungai. Langkah ini sebagai antisipasi meningkatnya risiko banjir dan longsor di wilayah tersebut.

Upaya itu ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), dan PT Hutama Karya (Persero) Tbk pada Jumat dan Sabtu, 13–14 November 2026. Peninjauan menyasar sejumlah lokasi usulan rekonstruksi dan rehabilitasi sungai.

Kronologi Audiensi dan Peninjauan Lapangan

Semua bermula dari audiensi Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dengan Kepala BBWSS II. Dalam pertemuan itu, pemerintah kabupaten menyampaikan kebutuhan penanganan infrastruktur sungai yang dinilai mendesak.

BBWSS II lalu menawarkan alternatif solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, yakni mengupayakan sumber pendanaan dari luar negeri. Namun, opsi itu mensyaratkan kesiapan dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) dalam waktu relatif singkat.

Merespons hal tersebut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk menyiapkan dokumen perencanaan teknis sejak dini. Tujuannya agar peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun sumber lain dapat segera ditindaklanjuti.

Peninjauan lapangan pada 13–14 November 2026 menjadi langkah konkret setelah audiensi. Tim gabungan mendatangi sejumlah titik sungai yang diusulkan untuk direhabilitasi. Dari hasil peninjauan, rencana penanganan diarahkan pada perkuatan tanggul melalui konstruksi sheet pile dan bronjong, disesuaikan dengan kondisi teknis serta karakteristik masing-masing sungai.

Delapan Sungai yang Masuk Usulan Rehabilitasi

Ada delapan aliran sungai yang masuk dalam daftar usulan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Kedelapan sungai itu tersebar di sejumlah titik di Tapanuli Utara:

• Sungai Aek Situmandi (Hasak)
• Aek Batang Toru Sibaganding
• Aek Batang Toru Sibulanbulan
• Aek Sarulla
• Aek Puli
• Aek Mahansan
• Aek Ristop/Sibulbulon
• Aek Sigeaon

Kedelapan sungai tersebut dipilih karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap permukiman dan lahan pertanian warga. Penanganan tiap sungai tidak diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Bupati

Penanganan ini melibatkan tiga institusi utama: Dinas PUTR Tapanuli Utara, BBWSS II, dan PT Hutama Karya (Persero) Tbk. BBWSS II berperan sebagai balai besar yang menangani wilayah sungai Sumatera II, sementara Hutama Karya terlibat dalam peninjauan sebagai BUMN konstruksi.

Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa penanganan sungai bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Menurutnya, langkah itu merupakan investasi untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga lahan pertanian, mempertahankan akses ekonomi, serta mengurangi risiko kerugian akibat bencana.

“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen tidak hanya menunggu terjadinya bencana, tetapi mengambil langkah nyata melalui perencanaan dan upaya mitigasi sejak dini,” kata Bupati seperti dikutip dari Target Berita.

Ia juga terus menggiring dan mengupayakan dukungan anggaran melalui koordinasi serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. Harapannya, seluruh usulan penanganan sungai dapat memperoleh dukungan pendanaan sehingga pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan penguatan tanggul bisa segera direalisasikan.

Latar Belakang: Curah Hujan Tinggi dan Ancaman Bencana

Tapanuli Utara dikenal sebagai daerah dengan topografi berbukit dan curah hujan yang relatif tinggi. Kondisi itu membuat wilayah ini rentan terhadap banjir dan longsor, terutama di kawasan yang dilalui aliran sungai.

Risiko tersebut bukan hanya mengancam permukiman dan infrastruktur. Sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat, juga terpapar dampak langsung. Banjir dapat merusak lahan dan menggagalkan panen, sementara longsor bisa memutus akses jalan antarwilayah.

Karena itu, penanganan sungai menjadi prioritas. Perkuatan tanggul melalui sheet pile dan bronjong dianggap sebagai solusi teknis yang sesuai untuk mengurangi risiko luapan air. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, rencana itu sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi kendala utama. Itulah sebabnya BBWSS II menawarkan opsi pendanaan luar negeri, meski dengan syarat kesiapan DED yang cepat. Pemerintah kabupaten pun dituntut sigap menyiapkan dokumen teknis agar peluang pendanaan tidak hilang.

Dampak yang Diharapkan dan Langkah Selanjutnya

Jika usulan ini terealisasi, dampaknya akan terasa luas. Permukiman warga di sekitar sungai akan lebih terlindungi dari banjir. Lahan pertanian tetap produktif. Akses ekonomi antarwilayah tidak terputus akibat longsor.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana. Pemerintah kabupaten berharap usulan penanganan delapan sungai tersebut segera mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

Langkah berikutnya adalah percepatan penyusunan DED. Dokumen ini menjadi kunci untuk membuka akses pendanaan, baik dari APBN, pinjaman luar negeri, maupun skema lain. Tanpa DED yang matang, usulan rehabilitasi berisiko tertunda.

Pemerintah kabupaten juga akan terus berkoordinasi dengan BBWSS II dan Hutama Karya untuk memastikan rencana teknis berjalan sesuai jadwal. Masyarakat diminta bersabar sambil tetap waspada terhadap cuaca ekstrem.

Analisis Redaksi: Mitigasi yang Terlambat atau Langkah Tepat?

Langkah Bupati Tapanuli Utara mengejar dukungan anggaran untuk rehabilitasi sungai patut diapresiasi. Di banyak daerah, penanganan bencana masih bersifat reaktif: baru bergerak setelah korban berjatuhan. Di sini, pemerintah kabupaten setidaknya mencoba mendahului bencana dengan perencanaan teknis.

Namun, ada catatan kritis. Keterbatasan anggaran pemerintah pusat membuat opsi pendanaan luar negeri menjadi jalan yang ditempuh. Itu berarti proyek ini bergantung pada kesiapan DED yang harus rampung dalam waktu singkat. Jika dokumen teknis tidak siap, peluang pendanaan bisa hilang, dan risiko bencana tetap mengintai.

Selain itu, rehabilitasi delapan sungai sekaligus membutuhkan koordinasi lintas institusi yang tidak sederhana. Dinas PUTR, BBWSS II, dan Hutama Karya harus bekerja dalam satu irama. Pengawasan publik juga perlu diperkuat agar proyek tidak berhenti di tahap peninjauan. Tanpa transparansi, janji mitigasi hanya akan menjadi retorika musiman.

Yang tak kalah penting, pemerintah kabupaten perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Warga di sekitar sungai adalah pihak pertama yang merasakan dampak. Masukan mereka soal titik rawan dan pola aliran air bisa memperkaya DED. Mitigasi yang baik lahir dari pengetahuan lokal yang dipadukan dengan data teknis.

Sumber: pu.go.id