Akmal Marhali Sebut PSSI Offside dan Langgar Statuta di Kisruh FFI

Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menilai langkah PSSI memberhentikan Michael Sianipar dari kursi Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia lewat SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 sebagai tindakan offside dan pelanggaran statuta organisasi.

Kritik itu disampaikan Akmal melalui akun Instagram pribadinya, @akmalmarhali20, dan dikutip Minggu (15/11/2026). Ia menyoroti cara PSSI mengambil alih kemudi FFI di tengah krisis kepemimpinan yang memanas.

Menurut Akmal, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dari PSSI Pusat tidak sesuai dengan koridor aturan yang semestinya. Ia juga menduga ada skenario besar di balik intervensi tersebut.

Kronologi Kisruh FFI yang Berujung Pemberhentian Michael Sianipar

Polemik ini bermula dari gejolak internal di tubuh FFI. Sekretaris Jenderal FFI Budi Setiawan diberhentikan dari jabatannya, dan keputusan itu memicu reaksi berantai di kalangan pengurus maupun anggota federasi.

Sejumlah klub dan asosiasi provinsi kemudian mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Desakan itu muncul bersamaan dengan mundurnya beberapa anggota Exco FFI, sehingga struktur kepengurusan berguncang.

Di tengah tekanan yang terus meningkat, PSSI selaku induk organisasi sepak bola nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026. Keputusan itu berisi pemberhentian Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024–2028.

Langkah PSSI tersebut sontak memantik sorotan dari berbagai kalangan pengamat olahraga Tanah Air. Salah satu suara paling keras datang dari Akmal Marhali, yang menilai intervensi itu melampaui batas kewenangan.

Michael Sianipar sendiri sempat buka suara soal kisruh ini. Ia meminta PSSI bersikap objektif dalam menyikapi konflik yang terjadi di tubuh federasi futsal tersebut.

Pernyataan Akmal Marhali soal Pelanggaran Statuta dan Plt

Akmal menilai keputusan PSSI tidak berdasar pada aturan organisasi yang berlaku. Ia merujuk langsung pada ketentuan statuta mengenai syarat dan mekanisme penetapan Pelaksana Tugas.

"Ini pelanggaran Statuta. Karena di Statuta jelas bahwa PLT bisa dilakukan bila Ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau tersangkut kasus pidana. Dan, PLT diambil dari pengurus yang ada, bukan dari PSSI Pusat," tulis Akmal dalam pernyataannya.

Dari pernyataan itu, ada sejumlah poin yang ditekankan Akmal:

• Plt hanya sah bila ketua mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap, atau tersangkut kasus pidana.
• Plt semestinya diambil dari pengurus yang ada di internal federasi, bukan dari PSSI Pusat.
• Pemberhentian Michael Sianipar tidak masuk dalam empat kategori yang diatur statuta.
• Intervensi PSSI dinilai terlalu dalam dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Akmal juga menyoroti potensi motif tersembunyi di balik kisruh pemakzulan ini. Ia mengibaratkan langkah PSSI sebagai tindakan yang menyimpan "udang di balik batu".

"Kalau PSSI masuk terlalu dalam terkesan 'ada udang di balik batu' dari konflik yang terjadi. Seperti ada Grand Design. Apakah ini semua bagian dari skenario besar jelang Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2027?" ungkap Akmal.

Siapa Michael Sianipar dan Posisinya di FFI

Michael Sianipar menjabat Ketua Umum FFI untuk periode 2024–2028. Namanya mencuat bukan hanya karena kisruh kepemimpinan, tetapi juga karena pernyataannya soal kepemilikan futsal Indonesia.

Dalam salah satu kesempatan, Michael menyatakan bahwa futsal Indonesia milik semua pihak, bukan milik individu atau institusi tertentu. Pernyataan itu muncul di tengah gejolak yang melibatkan internal federasi.

Ia juga pernah menyampaikan soal ketulusan dan tekad sebagai modal menghadapi "ikan-ikan besar" di tengah gejolak FFI. Ungkapan tersebut dibacakan sebagai sinyal bahwa ia tidak serta-merta mundur dari persoalan yang sedang dihadapi.

Di sisi lain, Budi Setiawan sebagai Sekjen FFI menjadi salah satu titik awal konflik. Pemberhentiannya memicu desakan KLB dari sebagian klub dan asprov, yang kemudian bersambung pada mundurnya sejumlah pengurus Exco.

Rangkaian peristiwa itu membuat FFI berada dalam kondisi kepemimpinan yang tidak stabil. PSSI kemudian mengambil langkah dengan menerbitkan SK pemberhentian, yang justru memantik perdebatan soal legalitas dan kewenangan.

Dampak Kisruh FFI bagi Futsal Nasional

Kisruh di level kepengurusan berimbas pada citra dan stabilitas pembinaan futsal nasional. Ketika federasi sibuk menyelesaikan konflik internal, perhatian terhadap agenda pembinaan dan kompetisi berpotensi terganggu.

Timnas futsal Indonesia juga berada dalam sorotan pada periode yang sama. Pelatih Hector Souto sempat menyampaikan kekecewaan berat setelah timnya takluk 0-2 dari Cape Verde di ajang Copa Das Nacoes De Futsal 2026.

Kekalahan itu disebut Souto sebagai yang paling mengecewakan. Hasil tersebut turut memengaruhi posisi Indonesia di klasemen akhir turnamen, dan menjadi catatan tersendiri bagi pembinaan tim nasional.

Kombinasi persoalan internal federasi dan hasil tim nasional membuat tekanan publik terhadap FFI dan PSSI meningkat. Pengamat menilai penyelesaian konflik kepengurusan harus dilakukan dengan landasan aturan yang jelas.

Akmal menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi ketua. Menurutnya, yang dipertaruhkan adalah kepatuhan terhadap statuta organisasi yang menjadi dasar kerja federasi.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan ke Kongres PSSI 2027

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PSSI terkait kritik yang disampaikan Akmal Marhali. Begitu pula soal langkah hukum atau mekanisme internal yang akan ditempuh FFI pasca-pemberhentian Michael Sianipar.

Yang jelas, Akmal menyoroti Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2027 sebagai salah satu kemungkinan konteks dari kisruh ini. Ia mempertanyakan apakah intervensi terhadap FFI merupakan bagian dari skenario besar menjelang kongres tersebut.

Pertanyaan itu belum terjawab. Namun desakan agar PSSI bersikap objektif sudah disampaikan langsung oleh Michael Sianipar, yang meminta induk organisasi tidak memihak dalam penyelesaian konflik.

Publik sepak bola nasional kini menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi dari PSSI, termasuk penjelasan soal dasar hukum penetapan Plt di FFI. Sebab, menurut Akmal, mekanisme itu diatur jelas dalam statuta.

Pembahasan mengenai tata kelola organisasi olahraga dapat ditelusuri melalui pemberitaan sejenis di Okezone, termasuk perkembangan terbaru seputar FFI dan PSSI.

Analisis Redaksi

Kritik Akmal Marhali menyentuh titik paling sensitif dalam sengketa ini: dasar hukum. Statuta dibuat bukan untuk diisi dengan tafsir sesuai kebutuhan, melainkan untuk membatasi siapa berwenang mengambil keputusan dan dalam kondisi apa. Bila Plt hanya sah dalam empat kondisi yang disebut Akmal, maka pemberhentian ketua yang sedang menjabat lewat SK induk organisasi memerlukan penjelasan yang jauh lebih rinci.

Persoalannya bukan pada niat membereskan konflik. FFI memang sedang goyah: Sekjen diberhentikan, sebagian klub dan asprov menuntut KLB, dan sejumlah pengurus Exco mundur. Dalam kondisi begitu, kehadiran PSSI bisa dibaca sebagai upaya penyelamatan. Tetapi cara penyelamatan yang mengabaikan prosedur justru berpotensi menciptakan persoalan baru, termasuk gugatan soal keabsahan kepengurusan di kemudian hari.

Dugaan soal kaitan dengan Kongres PSSI 2027 memang belum terbukti. Namun pertanyaan itu wajar muncul ketika intervensi dilakukan jauh melampaui urusan teknis federasi anggota. PSSI punya kesempatan untuk membantahnya dengan transparansi: mempublikasikan dasar hukum SK, membuka mekanisme penyelesaian sengketa, dan menjelaskan posisi Plt yang ditunjuk. Tanpa itu, kritik soal offside akan terus bergema, dan futsal Indonesia yang seharusnya dibenahi justru tersandera oleh pertarungan di ruang rapat.