Amunisi Depleted Uranium: Senjata Kontroversial yang Pakai Bahan Uranium

Penggunaan amunisi depleted uranium atau uranium terdeplesi menjadi salah satu isu paling kontroversial di dunia militer. Senjata yang dikembangkan Amerika Serikat dan Inggris sejak 1970-an ini dipakai untuk menembus lapis baja, tetapi menyisakan perdebatan soal risiko kesehatan dan lingkungan.

Dilansir BBC melalui detikNews, amunisi ini memanfaatkan sisa hasil pengolahan uranium yang punya karakteristik kepadatan tinggi. Uranium terdeplesi adalah uranium alami yang sebagian besar materi radioaktifnya telah dihilangkan.

Baca juga: Prabowo Hadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila, Disambut Langsung Bongbong Marcos

Karena sangat padat, material itu dipasang di ujung peluru tank, mortir, dan amunisi lain untuk meningkatkan kemampuan menembus lapis baja pelindung lawan. Sifat inilah yang membuatnya bertahan sebagai bagian dari arsenil militer sejumlah negara hingga kini.

Kronologi Pengembangan dan Pemakaian di Medan Perang

Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan amunisi depleted uranium pada 1970-an. Tujuannya jelas: mencari material yang lebih padat daripada baja biasa agar proyektil mampu menembus kendaraan lapis baja modern.

Uranium terdeplesi dipilih karena kepadatannya tinggi dan merupakan sisa proses pengayaan uranium untuk bahan bakar nuklir. Dengan kata lain, bahan ini tersedia sebagai produk sampingan, bukan material yang diproduksi khusus dari nol.

Amunisi ini pertama kali digunakan dalam Perang Teluk pada 1991. Setelah itu, penggunaannya tercatat dalam konflik Kosovo pada 1999 dan Perang Irak pada 2003.

Baca juga: 20 Ribu Bangunan Kuno Terkubur di Hutan Amazon, Peradaban Aquiry Terungkap

Dalam laporan Ulas Alutsista detikNews edisi Minggu, 15 November 2026, disebutkan bahwa saat menghantam target, amunisi ini mengalami proses pertajaman mandiri (sharpen on impact) dan dapat terbakar atau menyala setelah kontak. Efek ini memperbesar daya rusak proyektil terhadap sasaran berlapis baja.

Selain untuk amunisi, material yang sama juga dipakai memperkuat lapisan baja pelindung pada tank. Artinya, uranium terdeplesi punya dua fungsi di dunia militer: sebagai proyektil penembus dan sebagai pelindung.

Kandungan Radioaktif dan Peringatan IAEA

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan material ini memiliki toksisitas kimiawi sekaligus radioaktif. Namun, tingkat radioaktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan uranium alami.

IAEA menilai toksisitas kimiawi lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek radiasinya. Peringatan itu terutama ditujukan bagi individu yang menangani langsung serpihan amunisi tersebut.

Komite Ilmiah PBB (UNSCEAR) dalam kajian 2016 tidak menemukan bukti keracunan signifikan akibat paparan amunisi ini. Temuan itu kerap dijadikan rujukan pihak yang mempertahankan penggunaan amunisi depleted uranium.

Meski begitu, IAEA tetap mengingatkan adanya risiko bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan pecahan amunisi. Titik inilah yang membuat senjata ini terus menuai kontroversi di berbagai forum internasional.

Sejumlah pihak menilai perdebatan sebenarnya bukan soal tingkat radiasi yang rendah, melainkan soal siapa yang menanggung risiko di lapangan. Serpihan amunisi bisa tertinggal di tanah, puing bangunan, atau bangkai kendaraan yang terbakar.

Dampak Kesehatan dan Temuan UNEP

Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) pada 2022 memperingatkan bahwa paparan amunisi ini dapat menyebabkan iritasi kulit, gagal ginjal, hingga peningkatan risiko kanker.

Selain itu, ada penelitian pada 2019 yang mengungkap potensi keterkaitan penggunaan amunisi ini dengan risiko cacat lahir di Nasiriyah, Irak. Temuan tersebut menambah panjang daftar kekhawatiran soal dampak jangka panjang di wilayah bekas konflik.

Berikut sejumlah poin penting dari perdebatan soal amunisi depleted uranium:

• Bahan dasarnya adalah uranium alami yang sebagian besar materi radioaktifnya sudah dihilangkan.
• Kepadatan tinggi membuatnya efektif menembus lapis baja berat.
• IAEA menilai toksisitas kimiawi lebih mengkhawatirkan daripada efek radiasi.
• UNEP 2022 memperingatkan risiko iritasi kulit, gagal ginjal, dan kanker.
• Penelitian 2019 menyoroti potensi kaitan dengan risiko cacat lahir di Nasiriyah, Irak.
• Tidak ada traktat internasional khusus yang melarang penggunaannya.

Bagi warga sipil yang kembali ke wilayah bekas pertempuran, risiko itu tidak selalu terlihat. Serpihan logam bisa tertanam di tanah atau tercecer di permukaan, sementara kesadaran akan bahayanya sering rendah.

Status Hukum dan Posisi Inggris

Amunisi ini tidak dikategorikan sebagai senjata nuklir. Tidak ada traktat internasional khusus yang melarang penggunaannya, sehingga status hukumnya berbeda dari senjata pemusnah massal.

Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa penggunaan amunisi ini sah secara hukum internasional di bawah Konvensi Jenewa. Posisi itu menjadi dasar bagi Inggris untuk mempertahankan amunisi depleted uranium dalam arsenalnya.

Namun, Koalisi Internasional untuk Pelarangan Senjata Uranium terus mendesak pelarangan amunisi ini. Alasan yang diajukan adalah dampak lingkungan dan kesehatan yang berkepanjangan di wilayah terdampak.

Perdebatan hukum dan perdebatan ilmiah berjalan di jalur berbeda. Di ruang sidang internasional, tidak adanya traktat larangan membuat amunisi ini tetap legal. Di lapangan, kekhawatiran soal kontaminasi sisa amunisi belum sepenuhnya terjawab.

Posisi Indonesia sendiri tidak disebut dalam laporan tersebut. Isu ini lebih banyak dibahas dalam kerangka hukum humaniter internasional dan dampak lingkungan pascakonflik.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Internasional

Hingga kini, belum ada tanda bahwa negara pengguna akan menghentikan produksi atau penggunaan amunisi depleted uranium. Inggris justru menegaskan legalitasnya, sementara Amerika Serikat telah memakainya sejak Perang Teluk 1991.

Yang berjalan adalah tekanan dari koalisi internasional dan seruan agar wilayah bekas konflik dibersihkan serta dipantau. UNEP dan IAEA menjadi dua lembaga yang paling sering merujuk risiko kontaminasi di area terdampak.

Pemantauan kesehatan warga di wilayah seperti Irak dan Kosovo menjadi bagian penting dari perdebatan. Tanpa data jangka panjang yang kuat, klaim soal dampak kesehatan akan terus diperdebatkan oleh kedua kubu.

Bagi publik, isu ini menyisakan pertanyaan mendasar: seberapa jauh efektivitas militer boleh diutamakan ketika risiko kesehatan dan lingkungan menempel pada wilayah yang ditinggali warga sipil. Sampai ada traktat baru, jawabannya akan bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Informasi lebih lanjut soal dampak amunisi ini dapat ditelusuri melalui publikasi resmi IAEA dan laporan lingkungan PBB.

Analisis Redaksi

Kontroversi depleted uranium bukan soal apakah bahan ini radioaktif atau tidak. Fakta bahwa IAEA menyebut radioaktivitasnya jauh lebih rendah dari uranium alami sudah jelas. Yang menjadi persoalan adalah ketiadaan aturan mengikat ketika sebuah senjata meninggalkan residu di tempat orang tinggal.

Posisi Inggris yang merujuk Konvensi Jenewa menunjukkan celah hukum: legalitas internasional tidak otomatis berarti aman bagi warga sipil pascakonflik. Selama tidak ada traktat khusus, setiap negara bisa berargumen bahwa penggunaannya sah, sementara biaya pembersihan dan pemantauan kesehatan jatuh ke wilayah terdampak.

UNSCEAR 2016 dan UNEP 2022 juga tidak sepenuhnya sejalan. Satu pihak tidak menemukan bukti keracunan signifikan, pihak lain memperingatkan risiko gagal ginjal hingga kanker. Perbedaan itu seharusnya mendorong riset independen yang lebih luas, bukan dijadikan alat pembenaran salah satu kubu.

Yang paling terdampak bukan pembuat kebijakan di ibu kota, melainkan warga Nasiriyah dan wilayah bekas pertempuran lain. Selama data jangka panjang soal dampak kesehatan belum tuntas, amunisi ini akan tetap menjadi noda dalam sejarah persenjataan modern.