Pungli Rekrutmen Pemkot Surabaya Terbongkar, 1 Pegawai Positif Sabu

Dua oknum pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga melakukan pungutan liar dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan pemkot. Salah satu dari mereka, pegawai Satpol PP berinisial Taufiq, positif menggunakan sabu berdasarkan tes urine BNN Kota Surabaya.

Kasus ini mencuat setelah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo melaporkan dugaan pungli yang dilakukan Anang, oknum pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya. Anang diduga menawarkan pekerjaan di Dishub Surabaya kepada korban dengan meminta uang puluhan juta rupiah.

Baca juga: Pertalite Ditimbun di Kendal: Pria 52 Tahun Ditangkap, 140 Liter Disita

Kronologi Pungli Rekrutmen Dishub Surabaya

Laporan Kadishub Surabaya Trio Wahyu Bowo menjadi pintu masuk terbongkarnya praktik ini. Anang disebut menjanjikan posisi kerja di Dishub Surabaya kepada korban, lalu meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Nilai yang diminta mencapai puluhan juta rupiah.

Saat dimintai keterangan oleh Kadishub, Anang mengaku uang hasil pungli dibagi bersama Taufiq, oknum pegawai Satpol PP Surabaya. Anang mengaku menerima Rp 15 juta, sementara Taufiq mendapatkan Rp 25 juta.

Pengakuan itu membuka jalur pemeriksaan baru. Inspektorat Pemkot Surabaya masih mendalami kasus ini untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan penyelidikan belum berhenti pada dua nama.

"Untuk kasus pungli masih terus dibongkar semuanya. Karena masih diperiksa inspektorat ya, jadi dikejar terus sampai akhirnya, masih ada atau tidak," kata Eri, Minggu (15/11/2026).

Baca juga: Pembacokan di Bantul: Polisi Tangkap Pelaku Setelah 3 Bulan Buron

Di tengah pemeriksaan itu, kedua pegawai menjalani tes urine oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Hasilnya, Taufiq positif narkotika, sedangkan Anang negatif. Taufiq mengaku mengonsumsi sabu sekitar dua minggu sebelum dimintai keterangan terkait dugaan pungli.

Pihak yang Terlibat dan Pembagian Uang

Ada tiga nama yang muncul dalam perkara ini. Trio Wahyu Bowo berperan sebagai pelapor karena institusinya, Dishub Surabaya, dijadikan kedok janji pekerjaan. Anang berasal dari DPKP Surabaya dan disebut sebagai pihak yang menawarkan pekerjaan serta menerima Rp 15 juta.

Taufiq, pegawai Satpol PP Surabaya, disebut menerima bagian lebih besar, yakni Rp 25 juta. Total uang yang diminta dari korban mencapai puluhan juta rupiah. Keduanya kini berhadapan dengan dua persoalan sekaligus: dugaan pungli dan dugaan penyalahgunaan narkotika.

Eri Cahyadi menempatkan kasus ini sebagai persoalan disiplin pegawai. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan sabu.

"Kalau (pakai) sabu sudah pasti dipecat ya. Yang pasti kita pecat, karena dia itu (pakai) sabu," tegasnya.

Taufiq sendiri sudah dibawa ke BNN Kota Surabaya untuk menjalani proses lebih lanjut. Pemeriksaan narkotika berjalan paralel dengan pendalaman dugaan pungli oleh Inspektorat.

Modus Janji Kerja di Lingkungan Pemkot

Modus yang dipakai bukan hal baru: menjual harapan kerja di instansi pemerintah kepada pencari kerja. Yang membedakan kasus ini, pelakunya adalah pegawai pemkot sendiri dan instansi yang dijanjikan, Dishub Surabaya, ternyata tidak mengetahui transaksi tersebut.

Justru kepala dinas yang namanya dicatut menjadi pihak yang melapor. Langkah Trio Wahyu Bowo itu memotong rantai praktik yang bisa saja berlanjut tanpa terdeteksi.

Pola pembagian uang yang tidak seimbang, Rp 15 juta untuk Anang dan Rp 25 juta untuk Taufiq, menunjukkan adanya kerja sama antara dua instansi berbeda. Ini yang membuat Inspektorat perlu menelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar dua pegawai tersebut.

Kasus pungli di lingkungan pemerintah daerah memang kerap muncul ke permukaan lewat laporan internal, bukan pengaduan masyarakat. Di Surabaya, pemkot sebelumnya juga sempat disorot soal dugaan pungli lain yang viral di media sosial. Anda bisa membaca pemberitaan soal kasus ini di detikJatim untuk kronologi lengkapnya.

Dampak pada Seleksi dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen di lingkungan Pemkot Surabaya menjadi taruhan. Jika janji pekerjaan bisa diperjualbelikan, masyarakat berisiko menilai seleksi tidak berjalan transparan.

Bagi pegawai yang bersih, kasus ini juga merugikan. Nama DPKP dan Satpol PP Surabaya ikut terseret, padahal dugaan tindak pidana baru menyentuh dua individu.

Dari sisi penegakan disiplin, ancaman pemecatan yang disampaikan Eri Cahyadi menjadi sinyal bahwa pelanggaran narkotika tidak akan diselesaikan lewat sanksi ringan. Pernyataan itu juga menutup ruang negosiasi bagi pegawai yang berharap hanya mendapat teguran.

Proses di BNN Kota Surabaya akan menentukan langkah berikutnya bagi Taufiq, termasuk kemungkinan rehabilitasi atau proses hukum. Sementara itu, Inspektorat masih bekerja menelusuri aliran uang dan pihak-pihak yang mungkin belum terungkap.

Pemerintah kota belum memerinci berapa lama pemeriksaan berlangsung dan kapan hasilnya diumumkan. Yang jelas, dua nama sudah masuk radar, dan satu di antaranya berstatus positif sabu. Untuk perkembangan kasus serupa di daerah lain, BNN secara berkala merilis hasil tes dan penindakan penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi pemerintah.

Langkah Selanjutnya: Inspektorat dan BNN

Ada dua jalur yang berjalan bersamaan. Inspektorat Pemkot Surabaya mendalami dugaan pungli, sementara BNN Kota Surabaya menangani kasus narkotika Taufiq.

Eri Cahyadi menegaskan penyelidikan pungli tidak akan berhenti di dua pegawai. "Dikejar terus sampai akhirnya, masih ada atau tidak," ujarnya, memberi isyarat bahwa kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terbuka.

Beberapa langkah yang diperkirakan menyusul:

• Pendalaman aliran uang Rp 15 juta dan Rp 25 juta oleh Inspektorat, termasuk siapa penerima akhirnya.
• Pemeriksaan lanjutan terhadap Anang dan Taufiq sebagai pegawai yang diduga melanggar disiplin.
• Proses di BNN Kota Surabaya terhadap Taufiq setelah hasil tes urine positif sabu.
• Evaluasi prosedur rekrutmen di Dishub dan instansi lain yang namanya dipakai untuk menjanjikan pekerjaan.

Sanksi pemecatan sudah ditegaskan untuk pelanggaran narkotika. Untuk pungli, bentuk hukuman disiplin belum dirinci karena pemeriksaan masih berjalan. Publik menunggu apakah kasus ini berhenti pada dua oknum atau merembet ke nama lain.

Analisis Redaksi

Yang paling mencolok dari kasus ini bukan sekadar angka Rp 15 juta dan Rp 25 juta. Ada dua pelanggaran berbeda yang bertemu dalam satu meja pemeriksaan: pungli dan narkotika. Keduanya sama-sama merusak wibawa aparatur, dan keduanya muncul dari orang yang seharusnya menjaga ketertiban kota.

Peran Trio Wahyu Bowo patut dicatat. Ia melapor ketika nama Dishub dipakai untuk menjual janji kerja. Tanpa laporan itu, praktik ini bisa terus berjalan dan korban berikutnya bisa berdatangan. Tapi laporan seorang kepala dinas tidak cukup jika sistem rekrutmen tetap menyisakan celah bagi oknum untuk menjanjikan sesuatu yang bukan haknya.

Pernyataan Eri Cahyadi soal pemecatan tegas, tetapi publik akan menilai dari eksekusinya. Inspektorat perlu mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka, termasuk apakah benar hanya dua orang yang terlibat. Jika kasus ini berhenti tanpa penjelasan rinci, kepercayaan pada proses seleksi di Pemkot Surabaya akan tetap tergantung.

Sumber: bnn.go.id