Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah Mulai Oktober 2027, Ini Alasannya

Kementerian Ketenagakerjaan akan menunjuk satu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Mulai Oktober 2027, seluruh perusahaan wajib menyetor dana pesangon ke lembaga tersebut agar hak karyawan tetap terjamin saat terjadi PHK.

Kebijakan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa dana pesangon tidak lagi dikelola sendiri-sendiri oleh perusahaan.

Baca juga: Menko PMK Jamin Masa Depan Keluarga Relawan Karhutla yang Gugur

"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah dalam sosialisasi UU tersebut, dikutip Minggu (15/11/2026).

Kronologi dan Aturan Main Dana Cadangan Pesangon

Rencana ini berawal dari diundangkannya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu memandatkan adanya lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang berfungsi menghimpun dan mengelola dana pesangon secara terpusat.

Indah menjelaskan, penunjukan lembaga pemerintah sebagai pengelola akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ketentuan teknisnya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana.

"Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," ujar Indah.

Baca juga: Anggaran Kredit Murah Pemerintah Naik Jadi Rp 394 T di 2027, KUR Rp 325 T

Artinya, perusahaan memiliki waktu sekitar sebelas bulan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon mereka. Selama masa transisi, DPLK dan Dana Pensiun (Dapen) yang selama ini mengelola dana pesangon di tingkat perusahaan diminta bersiap melepas fungsi tersebut.

Salah satu poin yang belum final adalah nasib dana pesangon yang sudah lebih dulu dikumpulkan perusahaan sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan. Indah belum bisa memastikan apakah dana lama itu tetap berada di DPLK atau harus disetorkan ke lembaga pengelola DCP.

"Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji. Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya nggak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," terangnya.

Alasan Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Dana Pesangon

Ada alasan mendesak di balik rencana sentralisasi ini. Indah menyoroti maraknya kasus perusahaan yang gagal memenuhi hak pesangon karyawan, terutama ketika perusahaan mengalami pailit.

Ia menyinggung peristiwa gulung tikarnya salah satu raksasa tekstil di Jawa Tengah pada awal 2026 yang berujung pailit. Dalam kasus itu, hampir 11.000 pekerja buruh tidak mendapatkan pesangon.

"Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan ditakeover oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus?" kata Indah.

Menurutnya, tren perusahaan pailit kini semakin sering terjadi. Sebagian di antaranya diduga sengaja dipailitkan agar terhindar dari kewajiban membayar pesangon pekerja.

"Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkapnya.

Kondisi itu membuat pemerintah menilai perlu ada lembaga yang menjamin ketersediaan dana pesangon, terlepas dari kondisi keuangan perusahaan. Dengan begitu, pekerja tidak lagi bergantung pada itikad baik perusahaan saat terjadi PHK.

Belajar dari Singapura dan Negara Eropa

Indah menyebut Singapura dan sejumlah negara Eropa sudah lama memiliki lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Kehadiran lembaga itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan.

"Banyak negara sudah memiliki namanya pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita pakai prinsip better late than never, nggak apa-apa terlambat yang penting kita terapkan," ucap Indah.

Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola dana pesangon yang tersentralisasi sekaligus memperketat pengawasan negara atas pemenuhan hak karyawan saat terdampak PHK.

"Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah. Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandasnya.

Dengan skema ini, dana pesangon tidak lagi disimpan di perusahaan atau dikelola DPLK masing-masing. Pemerintah berperan sebagai penjamin sekaligus pengawas agar hak pekerja tetap terpenuhi meski perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Dampak bagi Perusahaan dan Pekerja

Bagi perusahaan, kewajiban menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah menambah beban administrasi dan arus kas. Perusahaan harus menyisihkan dana secara rutin, bukan lagi mengandalkan pencadangan internal yang bisa tergerus saat bisnis memburuk.

Namun, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi risiko sengketa hubungan industrial. Selama ini, perselisihan pesangon menjadi salah satu perkara paling sering masuk ke pengadilan hubungan industrial.

Bagi pekerja, sentralisasi dana pesangon memberi kepastian lebih besar. Hak pesangon tidak lagi bergantung pada kondisi keuangan perusahaan atau itikad pengusaha. Jika perusahaan pailit, dana yang sudah disetor tetap tersedia untuk membayar hak pekerja.

Meski begitu, sejumlah pertanyaan masih menggantung. Apakah dana lama yang sudah dikumpulkan perusahaan akan dimigrasikan? Bagaimana mekanisme klaim jika terjadi PHK? Siapa lembaga pemerintah yang akan ditunjuk? Semua itu baru akan terjawab lewat PP yang masih disusun.

Indah meminta para pengelola DPLK dan Dapen di perusahaan segera berbenah. Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 terus dilakukan agar transisi menuju DCP berjalan mulus.

"Silakan berbenah mulai sekarang," ujarnya, mengingat tenggat Oktober 2027 semakin dekat.

Langkah Selanjutnya Menuju Oktober 2027

Pemerintah masih menyelesaikan PP sebagai aturan pelaksana UU Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi itu akan mengatur detail teknis, mulai dari penunjukan lembaga pengelola, mekanisme setoran, hingga perlakuan terhadap dana pesangon yang sudah ada.

Setelah PP terbit, Kemnaker akan menunjuk lembaga pemerintah pengelola DCP. Sosialisasi kepada perusahaan dan pengelola DPLK akan terus dilakukan hingga tenggat Oktober 2027.

Bagi perusahaan, waktu sebelas bulan tersisa untuk menyesuaikan pembukuan dan sistem pencadangan pesangon. Bagi pekerja, kebijakan ini menjadi harapan agar hak pesangon tidak lagi hilang saat perusahaan gulung tikar.

Kasus raksasa tekstil di Jawa Tengah dengan hampir 11.000 pekerja yang belum menerima pesangon menjadi pengingat keras. Pemerintah ingin memastikan peristiwa serupa tidak terulang.

"Negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," kata Indah.

Analisis Redaksi

Rencana sentralisasi dana pesangon ini menjawab persoalan nyata. Selama bertahun-tahun, pesangon menjadi janji yang sering tak ditepati saat perusahaan pailit. Kasus raksasa tekstil di Jawa Tengah dengan hampir 11.000 pekerja yang belum menerima haknya adalah bukti paling telanjang bahwa sistem pencadangan internal gagal.

Namun, pemerintah harus hati-hati. Menyerahkan dana pesangon ke lembaga pemerintah bukan jaminan otomatis. Pengelolaan dana publik selalu punya risiko: biaya administrasi, kualitas investasi, hingga potensi penyalahgunaan. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, DCP bisa menjadi beban baru, bukan solusi.

Pertanyaan soal dana lama yang sudah dikumpulkan perusahaan juga tidak boleh dibiarkan menggantung. Ketidakpastian ini bisa memicu resistensi pengusaha dan kebingungan pekerja. PP harus segera terbit dengan aturan yang jelas, termasuk soal migrasi dana, mekanisme klaim, dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menyetor.

Prinsip better late than never memang masuk akal. Tapi keterlambatan bukan alasan untuk terburu-buru. Jika DCP ingin benar-benar melindungi pekerja, pemerintah perlu memastikan lembaga yang ditunjuk kredibel, pengawasannya ketat, dan hak pekerja tidak justru terhambat oleh prosedur yang rumit.

Sumber: finance.detik.com, kemnaker.go.id