Kasasi Ditolak MA: Nelayan Aceh Tetap Divonis 15 Tahun Bui Kasus 1 Kg Kokain

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Muhammad Yasir Als Umar. Nelayan asal Aceh itu tetap menjalani hukuman 15 tahun penjara dalam perkara peredaran 1 kilogram kokain, sesuai putusan yang terdaftar di SIPP PN Medan.

Putusan kasasi bernomor 11825 K/PID.SUS/2026 itu dijatuhkan Kamis, 29 Oktober 2026. Majelis hakim diketuai Prim Haryadi dengan anggota Sigid Triyono dan Sutarjo. Amar putusan menyebut permohonan kasasi pemohon kasasi/terdakwa Muhammad Yasir alias Umar ditolak, dan terdakwa dibebani biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500.

Baca juga: Komnas HAM Investigasi Kasus Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi, Desak Pidana Pemberatan

Dengan ditolaknya kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sudah memperberat posisi Yasir kini berkekuatan hukum tetap. Yasir tetap dihukum 15 tahun penjara. Berkas perkara ini dapat ditelusuri melalui pemberitaan detikSumut yang mengutip laman resmi SIPP Pengadilan Negeri Medan.

Jejak Putusan dari PN Medan hingga Mahkamah Agung

Perjalanan hukum Yasir melewati tiga tingkat peradilan. Di Pengadilan Negeri Medan, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara plus denda Rp200 juta subsider 190 hari kurungan. Vonis itu dibacakan dalam perkara peredaran kokain seberat 1 kilogram.

Yasir kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan lama hukuman 15 tahun, tetapi menghapus pidana dendanya. Artinya, putusan PT Medan tidak jauh berbeda dari vonis PN Medan, kecuali soal denda yang dihilangkan.

Tak puas, Yasir melanjutkan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Harapan itu pupus. Majelis kasasi menolak permohonannya dan meminta terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500. Putusan itu tercatat di Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan dan dilihat pada Minggu, 15 November 2026.

Baca juga: Wanita Rampok Lansia di Medan: Kronologi Aksi yang Direncanakan 3 Hari

Dalam amar putusan yang dikutip dari SIPP PN Medan, majelis menyatakan: "Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Muhammad Yasir alias Umar tersebut, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 rupiah."

Penolakan kasasi menutup ruang bagi Yasir untuk menempuh upaya hukum biasa. Putusan inkrah, dan eksekusi sisa masa hukuman menjadi kewenangan jaksa penuntut umum.

Pasal yang Menjerat dan Perbedaan dengan Tuntutan Jaksa

Majelis hakim menilai Yasir melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal itu dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Vonis 15 tahun itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Belawan. JPU sebelumnya menuntut Yasir 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Hakim memilih hukuman di bawah tuntutan, dan denda yang semula dibebankan di PN Medan kemudian dihapus di tingkat banding.

Perkara ini melibatkan dua terdakwa, yakni Muhammad Yasir Als Umar dan Sarboini. Namun hanya Yasir yang menempuh banding hingga kasasi. Posisi Sarboini tidak dijelaskan lebih jauh dalam salinan putusan yang dipublikasikan lewat SIPP.

Berikut ringkasan perjalanan vonis Yasir:

• PN Medan: 15 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 190 hari kurungan.
• PT Medan: menguatkan 15 tahun penjara, menghapus pidana denda.
• Tuntutan JPU Kejari Belawan: 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
• Kasasi MA: ditolak, putusan PT Medan mengikat, biaya perkara Rp2.500.

Siapa Yasir dan Mengapa Perkara Ini Menarik Perhatian

Yasir disebut sebagai nelayan asal Aceh. Identitas itu melekat dalam judul perkara yang dipublikasikan pengadilan. Latar belakang sebagai nelayan membuat kasus ini berbeda dari perkara narkotika yang biasanya menjerat jaringan besar di kota-kota pelabuhan.

Perkara ini juga mencuat karena barang bukti yang besar, yakni 1 kilogram kokain. Kokain bukan narkotika yang lazim muncul dalam pemberitaan perkara di Sumatera Utara, yang lebih sering diwarnai sabu dan ganja. Karena itu, perkara Yasir sempat diberitakan ketika vonis di PN Medan dijatuhkan, termasuk oleh media yang memantau berkas melalui sistem informasi Mahkamah Agung.

Wilayah Aceh dan Sumatera Utara memang menjadi pintu masuk sejumlah kasus narkotika lintas negara karena posisinya berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Namun dalam salinan putusan yang dipublikasikan, tidak diuraikan secara rinci modus operandi, asal barang, maupun jaringan yang memasok kokain tersebut.

Yang tercatat hanya identitas terdakwa, pasal yang dilanggar, lama hukuman, dan riwayat upaya hukum. Ketiadaan rincian itu membuat perkara ini lebih banyak dibicarakan dari sisi putusan daripada dari sisi pengungkapan jaringannya.

Dampak Putusan bagi Yasir dan Proses Eksekusi

Dengan ditolaknya kasasi, Yasir harus menjalani sisa masa hukuman 15 tahun. Ia sudah melewati sebagian masa penahanan sejak perkara bergulir di PN Medan, sehingga sisa waktu yang harus dijalani menyesuaikan masa tahanan yang telah dilalui.

Putusan ini juga menegaskan bahwa upaya banding dan kasasi tidak mengubah lama hukuman. PT Medan hanya menghapus denda, sementara MA memilih menguatkan seluruhnya. Bagi Yasir, satu-satunya perubahan dari vonis pertama adalah hilangnya kewajiban membayar Rp200 juta.

Karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum Kejari Belawan berwenang menjalankan eksekusi. Yasir akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana. Tidak ada lagi ruang banding atau kasasi, kecuali upaya hukum luar biasa yang syaratnya sangat ketat, seperti peninjauan kembali.

Perkara Sarboini, terdakwa kedua, berjalan di jalur berbeda karena ia tidak mengajukan upaya hukum sampai kasasi. Berkas perkara itu tidak menjadi bagian dari putusan 11825 K/PID.SUS/2026 yang dibahas di sini.

Langkah Selanjutnya dan Catatan atas Perkara Sejenis

Setelah kasasi ditolak, tahapan berikutnya adalah eksekusi putusan oleh kejaksaan. Yasir akan menjalani pidana di lapas yang ditentukan, dengan perhitungan masa penahanan yang sudah dijalani selama proses peradilan.

Perkara ini menambah daftar panjang kasus narkotika yang berakhir di tingkat kasasi dengan hukuman belasan tahun. Pola yang terlihat: tuntutan jaksa sering lebih tinggi dari vonis hakim, lalu banding dan kasasi menguatkan hasil di tingkat pertama.

Bagi publik, salinan putusan kasasi ini bisa diakses lewat SIPP PN Medan dan laman resmi Mahkamah Agung. Dokumen itu memuat nomor perkara, susunan majelis, pasal yang dilanggar, dan amar putusan, meski tidak memuat kronologi lengkap penangkapan maupun penyelidikan.

Yang tersisa dari perkara ini adalah pertanyaan soal jaringan. Sebuah kiriman 1 kilogram kokain hampir selalu melibatkan pihak lain di luar pembawa barang. Putusan pengadilan belum menjawab siapa pemasok dan ke mana barang itu akan diedarkan.

Analisis Redaksi: Vonis yang Menguatkan, tetapi Menyisakan Pertanyaan

Penolakan kasasi Yasir adalah hasil yang bisa ditebak dari pola peradilan narkotika di Indonesia. Hakim di tingkat pertama sudah menjatuhkan 15 tahun, banding menguatkan, dan kasasi menolak. Tidak ada kejutan. Yang menarik justru perbedaan kecil di antara tingkatan itu: denda Rp200 juta yang dihapus di tingkat banding, sementara tuntutan jaksa 16 tahun dan denda Rp1 miliar tidak dikabulkan penuh.

Selisih antara tuntutan dan vonis itu layak dibaca sebagai sinyal. Hakim menilai peran Yasir tidak sepadan dengan tuntutan maksimal jaksa, atau ada pertimbangan lain yang tidak terekspos dalam salinan putusan. Sayangnya, publik hanya bisa menebak karena uraian pertimbangan hakim tidak tergambar lengkap di pemberitaan yang mengutip SIPP.

Kritik yang lebih mendasar menyangkut transparansi. Perkara 1 kilogram kokain seharusnya tidak berhenti pada nasib satu nelayan. Jika hanya pembawa barang yang dihukum sementara pemasok dan penerima tidak tersentuh, maka efek jera terhadap jaringan justru tipis. Putusan inkrah seharusnya dibarengi penjelasan tentang pengembangan kasus ke hulu. Tanpa itu, hukuman 15 tahun hanya menyelesaikan satu bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar.

Sumber: mahkamahagung.go.id