Michael Sianipar Buka Pintu Audit Dana Non-APBN FFI: Silakan Telusuri Sejak Federasi Berdiri

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar membuka pintu audit dana non-APBN di federasinya. Menanggapi pernyataan Sekjen PSSI Yunus Nusi, ia mempersilakan penelusuran dilakukan sejak FFI berdiri, bukan hanya pada periode tertentu.

Tanggapan resmi itu disampaikan Michael melalui grup pesan Media Centre FFI pada Sabtu, 14 November 2026 malam WIB, untuk menjawab pertanyaan sejumlah awak media. Ia menyebut pandangan Yunus Nusi soal transparansi anggaran sebagai hal yang positif.

Baca juga: Pos Dokter Persib Bandung Masih Kosong, Igor Tolic Ungkap Alasan Pencarian Pengganti

"Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik. Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri. 10 tahun pertama FFI berjalan tanpa dukungan APBN, jadi memang hanya ada non-APBN," ujar Michael, dikutip Minggu (15/11/2026).

Kronologi Pernyataan dan Sikap FFI

Pernyataan Michael lahir dari perdebatan soal sumber pendanaan di tubuh FFI. Yunus Nusi sebelumnya menyoroti keberadaan dana non-APBN di lingkungan federasi futsal tersebut. Sorotan itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan publik soal seberapa terbuka pengelolaan uang yang masuk dari pihak swasta.

Alih-alih menolak, Michael memilih merangkul kritik itu. Ia menilai audit justru menjadi jalan untuk membuktikan akuntabilitas bersama, bukan sekadar alat untuk memojokkan satu pihak. Sikap ini ia sampaikan secara tertulis lewat kanal resmi federasi agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Yang menarik, Michael tidak membatasi ruang audit pada periode kepengurusannya. Ia secara eksplisit menyebut kata "sejak FFI berdiri". Bagi publik futsal, pernyataan itu mengubah arah perdebatan: dari tuduhan yang bersifat saling menembak menjadi tawaran keterbukaan menyeluruh.

Baca juga: Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke 115 Tanpa Main, Ini Penyebabnya

Dalam keterangannya, Michael juga menegaskan bahwa sepuluh tahun pertama perjalanan FFI berlangsung tanpa sokongan APBN. Pada fase itu, seluruh kebutuhan organisasi dan kompetisi ditopang dana non-APBN. Fakta tersebut, menurutnya, penting dipahami sebelum publik menilai komposisi pendanaan federasi.

Respons ini juga menjadi penanda bahwa FFI tidak ingin polemik anggaran berlarut-larut. Dengan membuka opsi audit, federasi memindahkan pembicaraan dari ranah opini ke ranah pembuktian dokumen.

Peran Swasta dan Nama Hary Tanoesoedibjo

Michael secara khusus menyoroti kontribusi pihak swasta yang menurutnya menjadi penyangga utama futsal nasional pada masa-masa awal. Ia menyebut Hary Tanoesoedibjo sebagai figur yang berperan besar, baik melalui kantong pribadi maupun jaringan usaha yang dipimpinnya.

"Contohnya ada Pak Hary Tanoesoedibjo yang memang berperan besar (non-APBN) bukan hanya dulu di 10 tahun pertama itu saat belum ada perhatian dari APBN, tapi sampai sekarang juga kontribusi beliau masih sangat signifikan," tambahnya.

Menurut Michael, para pendukung non-APBN itu sejatinya tidak mengejar publikasi. Mereka bergerak di belakang layar ketika futsal belum menjadi perhatian besar. Karena itu, ia memandang pembahasan terbuka soal dana non-APBN sebagai momentum tepat untuk mengapresiasi dedikasi mereka, bukan untuk mencurigainya.

Ia menempatkan dukungan swasta dan bantuan pemerintah sebagai dua kaki yang sama pentingnya. Keduanya, kata Michael, dibutuhkan agar ekosistem futsal tumbuh menjadi industri yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan musiman yang bergantung pada satu sumber dana.

Pandangan itu memberi konteks pada perdebatan yang sedang berjalan. Dana non-APBN bukan hal baru di FFI. Ia sudah ada sejak federasi belum menikmati perhatian anggaran negara, dan tetap mengalir setelah APBN masuk pada 2024.

Sinergi APBN dan Swasta di Balik Prestasi Futsal

Michael mengingatkan agar publik tidak membenturkan pendanaan APBN dengan kontribusi pihak swasta. Ia menilai kolaborasi keduanya terbukti menjadi katalisator utama di balik melejitnya prestasi futsal Indonesia sejak dukungan APBN mulai mengalir pada 2024.

Sejak 2024, perhatian negara terhadap futsal meningkat. Dukungan anggaran masuk, dan prestasi tim nasional ikut menanjak. Namun menurut Michael, lonjakan itu tidak berdiri sendiri. Ada fondasi panjang yang dibangun bertahun-tahun sebelumnya oleh swasta, ketika belum ada sorotan dan belum ada anggaran.

Ia menilai dikotomi APBN versus non-APBN justru kontraproduktif. Yang dibutuhkan federasi adalah sinergi, bukan pertarungan narasi soal siapa yang paling berjasa. Sebab, keduanya sama-sama berkontribusi pada ekosistem yang kini mulai berbuah.

Dalam keterangannya, Michael menyebut dukungan non-APBN dan bantuan pemerintah memiliki peran yang sama-sama krusial. Pernyataan itu sejalan dengan posisinya yang menolak mempertentangkan dua sumber dana yang selama ini berjalan berdampingan.

Bagi FFI, posisi tersebut juga strategis. Federasi tidak perlu memilih kubu, dan tidak perlu menutup pintu pada salah satu sumber dana. Yang ditekankan adalah tata kelola yang terbuka terhadap pemeriksaan.

Mengapa Audit Dana Non-APBN Jadi Isu Panas

Isu audit mencuat karena dana non-APBN berada di ruang yang secara alami lebih sulit diakses publik dibanding anggaran negara. APBN punya jalur pemeriksaan resmi dan dokumen yang terbuka. Sumbangan swasta bergerak lewat mekanisme berbeda, sehingga pertanyaan soal transparansi mudah muncul.

Di sisi lain, federasi olahraga memang lazim bergantung pada sponsor dan donatur. Tanpa keterbukaan, ruang itu rawan menjadi bahan spekulasi. Karena itu, tawaran Michael untuk mengaudit dana non-APBN sejak FFI berdiri bisa dibaca sebagai upaya menutup celah kecurigaan.

Ada beberapa hal yang membuat isu ini menonjol:

• Pernyataan datang langsung dari Sekjen PSSI, bukan dari pihak luar, sehingga bobotnya berbeda.
• FFI berada di bawah naungan PSSI, sehingga sorotan menyentuh relasi antarorganisasi.
• Dana non-APBN menyangkut nama pengusaha besar, sehingga perhatian publik meluas.
• Audit yang diusulkan mencakup periode panjang, bukan hanya tahun berjalan.
• Isu ini muncul di tengah meningkatnya prestasi futsal nasional sejak 2024.

Kombinasi itu membuat perdebatan soal dana non-APBN tidak berhenti pada urusan pembukuan. Ia menyentuh soal kepercayaan publik terhadap federasi yang sedang menikmati momentum prestasi.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Dinanti

Setelah pernyataan Michael, bola kini berada di tangan pihak-pihak yang mempertanyakan dana non-APBN. Usulan audit menyeluruh sejak FFI berdiri sudah dibuka secara terbuka. Yang belum jelas adalah siapa auditor yang akan dipakai dan bagaimana mekanismenya dijalankan.

Publik futsal menunggu apakah PSSI merespons tawaran itu. Jika Yunus Nusi menerima, proses audit bisa menjadi preseden bagi federasi olahraga lain yang juga mengandalkan dana swasta. Jika tidak, pertanyaannya akan berbalik ke arah pihak yang menuntut transparansi.

Michael sendiri tidak mengajukan syarat apa pun dalam keterangannya. Ia hanya menegaskan bahwa dana non-APBN di FFI sudah ada sejak federasi berdiri, dan sepuluh tahun pertama berjalan tanpa APBN. Pernyataan itu menjadi dasar mengapa audit disebut harus menyeluruh.

Di luar polemik, FFI masih memiliki agenda kompetisi dan pembinaan yang berjalan. Sejumlah pemberitaan terkait federasi juga menyorot dinamika lain, seperti kritik terhadap PSSI dalam kisruh FFI yang dilaporkan Okezone. Sorotan serupa pernah muncul dalam pemberitaan soal sikap Michael bahwa futsal Indonesia milik semua pihak, sebagaimana dirangkum kanal bola Okezone.

Analisis Redaksi

Tawaran audit menyeluruh adalah langkah yang jarang diambil pejabat federasi olahraga. Michael tidak memilih bersembunyi di balik prosedur, dan tidak mempersempit ruang pemeriksaan pada periodenya sendiri. Ia justru menyebut kata "sejak FFI berdiri", sebuah frasa yang membuka seluruh arsip federasi pada masa-masa ketika futsal belum menjadi perhatian negara.

Namun keterbukaan retoris belum berarti keterbukaan dokumen. Publik belum tahu siapa yang akan mengaudit, dengan standar apa, dan apakah hasilnya dipublikasikan. Selama tiga hal itu belum jelas, pernyataan Michael tetap berstatus tawaran, bukan bukti. Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah FFI berani mengubah kalimat menjadi proses yang bisa diperiksa publik.

Ada pula dimensi yang jarang dibahas. Dana non-APBN pada sepuluh tahun pertama menunjukkan bahwa futsal nasional pernah hidup tanpa negara. Fakta itu pantas diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada kedermawanan individu menyimpan risiko. Ketika satu nama menjadi penopang utama, keberlanjutan federasi bergantung pada niat baik segelintir orang.

Karena itu, isu ini sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan siapa benar dan siapa salah. Yang lebih penting adalah bagaimana FFI membangun tata kelola yang tidak lagi bergantung pada kepercayaan personal. Audit, jika benar dijalankan, bisa menjadi titik awal menuju sistem itu. Tanpa proses yang jelas, perdebatan soal dana non-APBN hanya akan berpindah dari satu pernyataan ke pernyataan lain, tanpa pernah selesai.