H. Irmawan Dorong Percepatan Huntap Korban Banjir Gayo Lues

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Irmawan, mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar penyintas segera mendapat kepastian tempat tinggal yang aman dan layak.

Pernyataan itu disampaikan Irmawan pada Minggu, 15 November 2026, di tengah ketidakpastian kapan warga terdampak dapat meninggalkan hunian sementara (huntara). Bagi korban bencana di Negeri Seribu Bukit, rumah permanen bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal.

Baca juga: Siswa SECAPA AD Kerja Bakti di Indramayu: Bersihkan Saluran Air Antisipasi Banjir

Irmawan Sebut Huntap Gayo Lues Jadi Perhatian Serius Pemerintah Pusat

Menurut Irmawan, pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Gayo Lues mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu institusi saja, tetapi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita berharap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban bencana dapat terus dipercepat melalui koordinasi yang baik antara Kementerian PKP, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Masyarakat tentu sangat menantikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi keluarga mereka," kata Irmawan, seperti dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Politikus PKB itu menyoroti bahwa warga yang telah kehilangan tempat tinggal membutuhkan kepastian mengenai masa depan mereka. Tanpa jadwal yang jelas, penyintas berisiko tinggal lebih lama di huntara yang sifatnya sementara.

Ia juga menekankan agar proses pembangunan hunian permanen berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, percepatan tidak boleh mengorbankan mutu bangunan maupun prosedur yang sudah ditetapkan.

Baca juga: CYDC Terima Piagam Apresiasi Kemanusiaan untuk Korban Banjir Pidie Jaya

Kronologi Bencana dan Kondisi Penyintas di Gayo Lues

Banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues membuat sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Hingga berita ini diturunkan, sebagian penyintas masih menempati hunian sementara sambil menunggu hunian tetap berdiri.

Data rinci mengenai jumlah kepala keluarga terdampak, lokasi titik huntap, maupun besaran anggaran tidak disebutkan dalam rilis yang diterima redaksi. Yang ditekankan adalah soal kepastian waktu dan koordinasi antarlembaga.

Kondisi ini menjelaskan mengapa dorongan Irmawan berfokus pada mekanisme kerja, bukan sekadar janji. Bencana sudah terjadi, kerugian sudah dialami, dan yang dibutuhkan warga kini adalah kepastian kapan mereka bisa pindah ke rumah permanen.

Bagi penyintas, huntara adalah tempat berteduh sementara. Namun ketika hunian sementara berlangsung lama, persoalan bergeser: anak-anak kesulitan belajar dengan tenang, mata pencaharian terganggu, dan rasa aman keluarga menurun.

Siapa Saja Pihak yang Terlibat dalam Pembangunan Huntap

Irmawan menyebut setidaknya empat pihak yang harus duduk bersama dalam percepatan huntap Gayo Lues. Kolaborasi ini menjadi kunci karena setiap lembaga punya kewenangan berbeda.

• Kementerian PKP — kementerian yang menangani bidang perumahan dan permukiman, termasuk pembangunan hunian tetap.
• BNPB — lembaga yang menangani penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Pemerintah daerah — pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan jajaran terkait yang menyiapkan lokasi, data warga, serta koordinasi di lapangan.
• Komisi V DPR RI — mitra kerja yang mengawasi dan mendorong percepatan program di lapangan, melalui anggota seperti H. Irmawan.

Pembagian peran ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam banyak kasus bencana, hambatan utama bukan ketiadaan anggaran, melainkan lambatnya sinkronisasi data dan kesiapan lahan.

Irmawan berada di Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan wilayah pemukiman. Posisi itu membuat dorongannya bukan sekadar imbauan moral, tetapi bagian dari fungsi pengawasan terhadap program pemerintah.

Mengapa Koordinasi Antarlembaga Menentukan Nasib Penyintas

Pembangunan huntap bukan pekerjaan sekali jadi. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari verifikasi data korban, penetapan lokasi, penyiapan lahan, perencanaan teknis, lelang, konstruksi, hingga serah terima kunci kepada warga.

Setiap tahap melibatkan institusi berbeda. Verifikasi data dan status kerusakan rumah biasanya berada di ranah pemerintah daerah bersama BNPB. Sementara pembangunan fisik hunian menyentuh kewenangan Kementerian PKP.

Jika satu tahap tersendat, tahap berikutnya ikut mundur. Inilah yang membuat pernyataan Irmawan menyorot koordinasi, bukan hanya target jumlah unit. Percepatan huntap hanya mungkin jika semua pihak bekerja dengan jadwal yang sama.

Proses pengadaan juga kerap menjadi titik rawan. Aturan pengadaan barang dan jasa menuntut prosedur yang tidak bisa dipangkas sembarangan. Karena itu, percepatan yang diminta Irmawan sebaiknya dipahami sebagai percepatan koordinasi dan penyelesaian hambatan administratif, bukan pelanggaran prosedur.

Selain itu, kesiapan lahan menjadi faktor penentu. Tanpa lokasi yang aman dan bebas dari risiko bencana susulan, pembangunan huntap justru bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Dampak yang Ditunggu Warga dan Langkah Selanjutnya

Dampak paling langsung dari percepatan huntap adalah kepastian tempat tinggal bagi keluarga penyintas. Bagi warga Gayo Lues, pindah ke rumah permanen berarti bisa kembali menata kehidupan, termasuk bekerja dan menyekolahkan anak.

Irmawan berharap percepatan itu terwujud melalui koordinasi yang baik antara Kementerian PKP, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Harapan ini menjadi penanda bahwa persoalan huntap masih berjalan dan menunggu penyelesaian.

Langkah berikutnya ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat menantikan kepastian jadwal, lokasi, dan realisasi pembangunan yang transparan. Informasi terbuka soal progres huntap akan membantu penyintas menyusun rencana hidup mereka.

Pengawasan publik juga diperlukan. Tanpa laporan berkala, janji percepatan mudah tenggelam dalam rutinitas birokrasi. Penyintas bencana di Gayo Lues sudah kehilangan banyak hal; yang tersisa kini adalah hak atas tempat tinggal yang layak.

Analisis Redaksi

Pernyataan Irmawan menempatkan persoalan huntap Gayo Lues pada titik yang tepat: koordinasi. Namun publik perlu mendorong agar dorongan itu berujung pada angka dan jadwal yang bisa diukur. Tanpa itu, percepatan hanya menjadi frasa yang diulang setiap kali bencana terjadi.

Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan, hambatan huntap jarang berupa ketiadaan niat. Yang sering terjadi adalah data korban yang belum tuntas, lahan yang belum siap, dan proses administrasi yang berlarut. Ketiganya menuntut penyelesaian teknis, bukan sekadar pernyataan politik.

Karena itu, fungsi pengawasan Komisi V DPR RI akan diuji di sini. Jika Irmawan dan koleganya mampu mendorong transparansi progres huntap Gayo Lues, warga punya dasar untuk menagih. Sebaliknya, tanpa laporan yang terbuka, penyintas hanya bisa menunggu tanpa tahu sampai kapan.

Sumber: bnpb.go.id