Setahun Senyar: Banjir Berulang di Aceh dan Hutan yang Tak Kunjung Pulih

Banjir kembali merendam sejumlah wilayah Aceh, setahun setelah peristiwa Senyar. Kerusakan lingkungan dan deforestasi yang disebut sebagai penyebab utama belum juga ditangani serius.

Dalam setahun terakhir, tidak ada perbaikan berarti pada ekosistem hutan Aceh. Pemerintah dinilai gagal menjadikan bencana sebagai momentum untuk memulihkan lingkungan.

Baca juga: Puncak Hujan November-Desember: Tiga Kecamatan di Pekanbaru Masuk Daftar Merah Banjir

Kronologi Banjir dan Peringatan yang Terabaikan

Banjir yang melanda Aceh pascaperistiwa Senyar menunjukkan pola berulang. Kerusakan lingkungan dan deforestasi menjadi pemicu yang terus dibiarkan. Peringatan dari berbagai pihak seakan tidak diindahkan.

Sejumlah pengamat menyebut, penanganan bencana di Aceh hanya berfokus pada tanggap darurat. Sementara upaya pencegahan dan pemulihan ekologi tidak pernah menjadi prioritas. Akibatnya, setiap kali hujan deras turun, banjir kembali menggenangi permukiman warga.

Data dari berbagai lembaga lingkungan menunjukkan laju deforestasi di Aceh masih tinggi. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan menjadi penyebab utama. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan terkesan lamban.

Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pernyataan Mereka

Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan dan penanggulangan bencana. Namun, koordinasi antara keduanya sering kali tidak berjalan mulus. Masyarakat adat dan pegiat lingkungan juga menyuarakan keprihatinan mereka.

Baca juga: BPBD Kaltim Peringatkan Banjir Tiga Hari ke Depan, Warga Lereng dan Bantaran Sungai Diminta Siaga

Seorang aktivis lingkungan di Aceh, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa penanganan bencana selama ini hanya bersifat karitatif. "Bantuan datang, tetapi hutan tetap ditebang," ujarnya. Ia menilai pemerintah belum serius menangani akar masalah.

Pemerintah sendiri berdalih bahwa pemulihan ekologi membutuhkan waktu dan anggaran besar. Namun, janji-janji perbaikan tata kelola hutan belum terlihat implementasinya di lapangan.

Latar Belakang: Deforestasi dan Tata Kelola yang Lemah

Aceh pernah memiliki hutan yang luas dan menjadi paru-paru Sumatera. Namun, dalam dua dekade terakhir, hutan Aceh terus menyusut akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Konflik agraria dan lemahnya penegakan hukum memperparah keadaan.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebenarnya memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam. Tetapi, kewenangan itu tidak diimbangi dengan kapasitas dan integritas. Akibatnya, kebijakan lingkungan sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Selain itu, perubahan iklim turut memperburuk situasi. Curah hujan yang ekstrem membuat banjir semakin sering terjadi. Tanpa hutan yang sehat, air hujan tidak tertahan dan langsung mengalir ke permukiman.

Dampak Banjir Berulang bagi Masyarakat Aceh

Banjir berulang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Rumah warga rusak, lahan pertanian gagal panen, dan infrastruktur terhambat. Anak-anak terpaksa libur sekolah, sementara orang dewasa kehilangan mata pencaharian sementara.

Dampak psikologis juga tidak bisa diabaikan. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir hidup dalam kecemasan. Setiap kali hujan turun deras, mereka harus bersiap mengungsi.

Kerusakan lingkungan yang tidak dipulihkan membuat banjir semakin sulit dikendalikan. Ekosistem yang rusak kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Langkah Selanjutnya: Antara Janji dan Realisasi

Pemerintah telah menjanjikan berbagai program pemulihan hutan dan pengendalian banjir. Mulai dari reboisasi hingga pembangunan embung dan normalisasi sungai. Namun, program-program tersebut sering kali tidak tepat sasaran.

Pengamat menyarankan agar pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan harus diperkuat.

Tanpa perbaikan tata kelola, banjir di Aceh akan terus berulang. Setahun Senyar seharusnya menjadi momentum untuk berbenah. Namun, hingga kini, hutan Aceh masih menunggu dipulihkan.

Analisis Redaksi

Bencana ekologis di Aceh bukanlah takdir. Ia adalah akibat dari pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Setahun setelah Senyar, tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola hutan. Pemerintah seolah hanya sibuk dengan penanganan darurat, tanpa menyentuh akar masalah.

Lemahnya kepemerintahan menjadi kunci. Tanpa integritas dan kapasitas, kewenangan yang besar justru menjadi peluang bagi praktik korupsi dan kolusi. Penegakan hukum yang tebang pilih membuat para perusak hutan merasa aman. Sementara masyarakat yang paling terdampak harus menanggung beban setiap kali banjir datang.

Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadikan bencana sebagai ajang pencitraan. Pemulihan ekologi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana. Jika tidak, generasi mendatang akan mewarisi Aceh yang gundul dan rawan bencana. Banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga soal hutan yang hilang.

Sumber: islam.nu.or.id, forestdigest.com