Pria Mabuk Palak Sopir Truk Rp 500 Ribu di Mappi Papua Selatan, Polisi Beri Edukasi

Pria berinisial BT alias Boni di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, memalak sopir truk Rp 500 ribu sambil mengancam pakai parang. Polisi yang menerima laporan turun memberi pembinaan ke Boni yang diduga mabuk saat beraksi. Video aksinya belakangan viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi di jalan lintas Distrik Assue-Kepi, Kabupaten Mappi, pada Senin (26/10). Aksi pemalakan terekam kamera dan videonya menyebar luas hingga Minggu (15/11), ketika Polres Mappi angkat bicara.

Baca juga: Dua Tersangka Persetubuhan Remaja Pelajar di Lumajang Ditahan, Terancam Pasal 473 KUHP

Kronologi Pemalakan di Jalan Lintas Assue-Kepi

Dalam video yang dilihat detikcom, Boni terlihat menahan laju mobil truk yang dikemudikan AH. Pria itu memegang sebilah parang dan beberapa kali mengarahkan senjata tajam tersebut ke pintu sopir.

AH yang ketakutan akhirnya menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp 100 ribu kepada pelaku. Meski uang sudah diterima, Boni tetap mengancam akan membunuh korban.

"Berapa ini?" tanya pelaku saat mengambil uang dari korban.

"Rp 500 (ribu)," jawab korban dalam rekaman yang beredar.

Baca juga: Evakuasi Korban Pembunuhan di Yahukimo: Satgas Damai Cartenz Kontak Tembak dengan KKB

Video berdurasi singkat itu memperlihatkan tekanan psikologis yang dialami sopir truk. Di jalan lintas yang relatif sepi, korban tidak punya banyak pilihan selain menuruti permintaan pelaku. Aksi tersebut berlangsung cepat dan terekam oleh kamera, yang kemudian menjadi bukti awal bagi polisi.

Kasus ini bukan yang pertama terjadi di jalur transportasi darurat di Papua Selatan. Namun rekaman yang beredar membuat peristiwa ini berbeda: publik bisa melihat langsung bagaimana pemalakan berlangsung, bukan sekadar mendengar laporan lisan.

Polisi Bertemu Kepala Suku dan Beri Imbauan

Ps Kasubsi PIDM Humas Polres Mappi, Aipda Rian Kery S Kendek, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah dengan menemui kepala suku yang bersangkutan. Polisi juga menyampaikan imbauan agar pemalakan tidak terulang.

"Terkait masalah ini kami Polres Mappi sudah mengambil sikap dengan bertemu langsung dengan kepala suku yang bersangkutan. Kami juga memberikan imbauan untuk tidak lagi ada melakukan pemalakan," kata Rian kepada detikcom, Minggu (15/11).

Rian menegaskan aparat kepolisian telah menemui Boni setelah menerima laporan. Pelaku hanya diberikan edukasi, sementara kepala suku diminta mengimbau warganya agar tidak melakukan pemalakan.

"Kita sudah memberikan imbauan, kalau ada lagi yang melakukan hal tersebut berarti siap ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku," bebernya.

Rian juga meluruskan bahwa pelaku merupakan warga sipil, bukan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Saat kejadian, Boni diduga dalam keadaan mabuk.

"Warga sipil. Untuk saat sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas pemalakan yang dilakukan oknum masyarakat," tegasnya.

Bukan KKB, tapi Warga Sipil yang Diduga Mabuk

Penegasan bahwa pelaku adalah warga sipil penting dicatat. Di Papua Selatan, aksi kekerasan di jalan lintas sering dikaitkan dengan KKB, sehingga klarifikasi ini mencegah stigma yang salah.

Menurut Rian, Boni bukan bagian dari kelompok bersenjata. Ia diduga mabuk saat melakukan pemalakan, yang menjelaskan mengapa aksinya terkesan nekat dan tanpa perhitungan.

Namun status sebagai warga sipil tidak menghapus unsur pidana. Pemalakan disertai ancaman dan membawa senjata tajam masuk kategori perbuatan melawan hukum. Polisi memilih jalur pembinaan lewat kepala suku, bukan proses hukum formal, setidaknya untuk saat ini.

Pilihan itu menuai pertanyaan. Di satu sisi, pendekatan adat dinilai lebih efektif meredam konflik di wilayah yang masih kuat struktur kepemimpinannya. Di sisi lain, korban sudah kehilangan uang dan mengalami ancaman pembunuhan.

Dampak bagi Sopir Truk dan Jalur Logistik

Jalan lintas Assue-Kepi merupakan urat nadi distribusi barang di Mappi. Truk-truk pengangkut kebutuhan pokok dan material melewati jalur ini setiap hari. Ketika pemalakan terjadi, biaya operasional sopir naik, dan risiko keselamatan meningkat.

AH, sopir yang menjadi korban, kehilangan Rp 500 ribu dalam sekali kejadian. Jumlah itu bukan kecil bagi sopir truk antar-distrik. Lebih dari itu, ancaman pembunuhan yang dilontarkan pelaku meninggalkan trauma.

Rian memastikan saat ini tidak ada lagi aktivitas pemalakan di wilayah tersebut. "Untuk saat sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas pemalakan yang dilakukan oknum masyarakat," ujarnya.

Klaim itu perlu diuji di lapangan. Sopir truk biasanya enggan melapor karena takut represalias atau karena proses hukum dianggap tidak memberi keadilan cepat. Video viral menjadi jalan lain untuk mendapatkan perhatian.

Langkah Selanjutnya: Imbauan dan Ancaman Tindakan Tegas

Polres Mappi menempatkan kepala suku sebagai ujung tombak pencegahan. Model ini mengandalkan otoritas adat untuk menertibkan warga, sementara polisi mengawal dengan ancaman tindakan hukum.

"Kalau ada lagi yang melakukan hal tersebut berarti siap ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Rian.

Belum ada keterangan apakah uang Rp 500 ribu dikembalikan kepada AH, atau apakah Boni akan menjalani proses hukum jika terbukti mengulangi perbuatannya. Polisi juga tidak menyebut pasal yang mungkin dikenakan.

Yang jelas, kasus ini menyisakan pekerjaan rumah: memastikan jalur logistik di Mappi aman bagi sopir truk, dan memastikan pendekatan adat berjalan seiring dengan penegakan hukum.

Baca juga: Pria Mabuk Palak Sopir Truk Rp 500 Ribu di Mappi Papua Selatan.

Untuk konteks lebih luas soal gangguan keamanan di Papua, lihat pula pemberitaan detikcom seputar Papua Selatan.

Analisis Redaksi

Keputusan Polres Mappi memberi edukasi alih-alih memproses hukum Boni layak diuji secara kritis. Pendekatan adat melalui kepala suku memang relevan di Mappi, tetapi pemalakan dengan parang dan ancaman pembunuhan bukan pelanggaran ringan. Ada korban yang kehilangan uang dan nyaris celaka.

Jika setiap kasus pemalakan diselesaikan dengan imbauan, efek jeranya tipis. Pelaku lain bisa membaca sinyal bahwa asal ada kepala suku yang menengahi, urusan selesai. Padahal video yang viral menunjukkan aksi itu berlangsung di jalan umum, bukan di ruang adat.

Polisi perlu menjelaskan secara terbuka mengapa jalur pembinaan dipilih, termasuk apakah uang korban dikembalikan. Tanpa transparansi, publik akan menilai ada pembiaran. Di sisi lain, sopir truk butuh kepastian: melapor tidak akan membuat mereka jadi sasaran berikutnya.

Yang paling mendesak adalah pengamanan jalur lintas Assue-Kepi. Imbauan ke kepala suku bagus sebagai langkah awal, tetapi patroli dan kanalisasi laporan korban harus jalan. Kalau tidak, kasus Boni hanya menunggu pengulangan dengan nama lain.