Pemko Subulussalam Belum Dirikan Posko dan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Pemerintah Kota Subulussalam belum mendirikan fasilitas pelayanan dasar seperti posko pengungsian, dapur umum, dan pos kesehatan bagi warga terdampak banjir. BPBD setempat menyebut pengungsi hanya terpusat di Kampong Suak Jampak, sementara warga desa lain mengungsi ke rumah kerabat.

Pantauan di lapangan hingga berita ini diterbitkan menunjukkan kebutuhan vital seperti dapur umum, posko kesehatan, dan penyediaan air bersih yang memadai belum tersedia secara menyeluruh. Warga yang rumahnya terendam terpaksa mengandalkan swadaya dan bantuan seadanya.

Baca juga: Banjir dan Longsor Ancam Balikpapan, Warga Diminta Gotong Royong

Kronologi dan Kondisi Terkini di Subulussalam

Banjir melanda sejumlah desa di tiga kecamatan di Kota Subulussalam. Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Kota Subulussalam per 15 November 2026 pukul 12.00 WIB, total desa terdampak mencapai 16 desa. Jumlah warga terdampak tercatat 1.897 kepala keluarga atau 7.703 jiwa, dengan pengungsi sebanyak 70 KK atau 278 jiwa.

Kepala BPBD Kota Subulussalam H Ramadhan ST MM mengatakan tempat pengungsian resmi hanya tersedia di Kampong Suak Jampak. Warga dari kampung lain yang terdampak memilih mengungsi ke rumah tetangga dan saudara yang tidak terkena banjir.

"Tempat pengungsi yang ada di Suak Jampak, sedangkan di desa lainnya di rumah warga dan saudara yang tidak terdampak," kata Ramadhan, seperti dilansir Linear.co.id.

Hingga berita ini terbit, Kepala BPBD Subulussalam belum menanggapi pertanyaan spesifik terkait pendirian posko pengungsian, dapur umum, dan fasilitas kesehatan. Ketiadaan layanan dasar ini dinilai berisiko, terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap penyakit dan kekurangan gizi.

Baca juga: BPBD Pasaman Barat Cari Pengendara Terseret Banjir di Jalan Nasional

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Selain BPBD Kota Subulussalam, sorotan juga mengarah ke Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera yang dipimpin Muhammad Tito Karnavian. Tim respons cepat Satgas PRR dilaporkan telah tiba di Subulussalam.

Tito meminta kepala daerah di wilayah berpotensi terdampak segera memperoleh informasi perkembangan cuaca. Ia menekankan kesiapsiagaan harus dilakukan terukur tanpa memicu keresahan.

"Bupati dan Wali Kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat," ujar Tito dalam siaran pers Satgas PRR, Minggu (15/11/2026).

Ia juga meminta pemerintah daerah di Aceh meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada 14 hingga 16 November 2026. "Kesiapan personel, layanan darurat, fasilitas kesehatan, dan logistik perlu dipastikan agar masyarakat terlindungi dan proses pemulihan pascabencana tetap berjalan," tegasnya.

Di sisi lain, keberadaan Wali Kota Subulussalam saat banjir juga dipertanyakan publik. Isu ini menjadi sorotan tambahan di tengah keluhan warga soal minimnya bantuan dan layanan dasar.

Latar Belakang: Standar Layanan Dasar saat Bencana

Dalam situasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar. Merujuk kerangka penanggulangan bencana, layanan itu mencakup posko pengungsian, dapur umum, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, serta logistik pangan.

Ketiadaan fasilitas tersebut memperbesar risiko kesehatan. Air banjir kerap bercampur limbah dan bakteri. Tanpa pos kesehatan dan air bersih, penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan mudah menyerang pengungsi, terutama balita dan lansia.

Dapur umum berfungsi memastikan asupan gizi harian pengungsi. Tanpa dapur umum, warga bergantung pada bantuan instan yang tidak selalu tersedia. Posko pengungsian juga menjadi titik koordinasi distribusi bantuan agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Satgas PRR sendiri dibentuk untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Kehadiran tim respons cepat di Subulussalam semestinya mendorong pemerintah kota bergerak lebih sigap, bukan sekadar menunggu laporan.

Dampak bagi Warga dan Risiko Kesehatan

Bagi warga, ketiadaan layanan dasar memaksa mereka bertahan dengan sumber daya sendiri. Sebagian mengungsi ke rumah kerabat yang sempit dan jauh dari akses bantuan. Kondisi ini menyulitkan distribusi logistik karena data pengungsi tersebar.

Risiko kesehatan meningkat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Kebutuhan pangan dan layanan medis adalah prioritas utama saat bencana agar penyakit dan kekurangan gizi tidak muncul di kemudian hari.

Beberapa kebutuhan yang dinilai mendesak untuk segera dipenuhi:

• Posko pengungsian terpusat di setiap kecamatan terdampak.
• Dapur umum dengan pasokan pangan harian yang memadai.
• Pos kesehatan dan tenaga medis siaga 24 jam.
• Pasokan air bersih dan sanitasi layak.
• Data pengungsi yang rapi agar bantuan tepat sasaran.

Tanpa langkah cepat, situasi bisa memburuk seiring potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung hingga 16 November 2026. Warga yang masih bertahan di rumah terendam juga perlu dievakuasi jika air terus naik.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik

Pemko Subulussalam menghadapi tekanan untuk segera mendirikan posko, dapur umum, dan fasilitas kesehatan. Satgas PRR telah meminta kesiapan personel, layanan darurat, fasilitas kesehatan, dan logistik di seluruh wilayah berpotensi terdampak.

Publik menunggu respons resmi Wali Kota Subulussalam terkait keberadaannya saat banjir dan rencana pendirian layanan dasar. BPBD sebagai leading sector penanggulangan bencana di daerah juga dituntut memberikan keterangan jelas soal alokasi bantuan.

Informasi resmi yang transparan menjadi kunci. Warga perlu tahu ke mana harus mengakses bantuan, di mana posko terdekat, dan bagaimana prosedur evakuasi jika kondisi memburuk. Keterbukaan data pengungsi juga membantu lembaga sosial dan relawan menyalurkan bantuan secara tepat.

Sejumlah organisasi kemanusiaan dan relawan biasanya merujuk pada data resmi pemerintah daerah sebelum bergerak. Ketiadaan data dan posko membuat bantuan berpotensi tidak merata. Karena itu, pembentukan posko di tiap kecamatan terdampak menjadi langkah awal yang mendesak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemko Subulussalam soal jadwal pendirian posko dan dapur umum. Warga berharap bantuan segera datang sebelum kondisi kesehatan memburuk.

Analisis Redaksi

Keterlambatan Pemko Subulussalam menyediakan layanan dasar bukan sekadar soal logistik. Ini persoalan tata kelola bencana. Data resmi sudah tersedia: 16 desa, 1.897 KK, 7.703 jiwa terdampak, dan 278 jiwa mengungsi. Angka itu cukup untuk menentukan titik posko, volume dapur umum, dan kebutuhan tenaga medis. Ketika data sudah ada tetapi layanan belum hadir, persoalannya ada pada koordinasi dan kemauan politik.

Pernyataan Tito Karnavian semestinya menjadi alarm. Instruksi agar BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog siaga tanpa memicu keresahan menunjukkan pemerintah pusat sudah membaca potensi cuaca ekstrem. Namun instruksi itu tidak otomatis menjadi posko di lapangan. Eksekusi ada di tangan pemerintah kota. Di sinilah publik berhak menuntut kejelasan.

Yang paling merugikan adalah warga yang mengungsi ke rumah kerabat. Mereka tidak terdata rapi, sulit dijangkau bantuan, dan rentan jatuh sakit. Pemerintah kota perlu segera membuka posko di tiap kecamatan terdampak, menurunkan tenaga kesehatan, dan memastikan air bersih. Transparansi data pengungsi juga penting agar bantuan tidak tumpang tindih. Bencana tidak menunggu rapat selesai.

Sumber: bnpb.go.id