Ekonom AS Sebut Biaya Perang Iran Rp18.235 Triliun, Serang Angka Hegseth

Profesor Ekonomi Terapan Universitas Johns Hopkins, Steve Hanke, memperkirakan perang pemerintahan Trump melawan Iran akan menelan biaya USD1 triliun atau sekitar Rp18.235 triliun. Ia menyebut angka yang disodorkan Menteri Perang AS Pete Hegseth ke Kongres sebagai "sangat kecil".

Perkiraan itu disampaikan Hanke melalui unggahan di platform X pada Sabtu, 14 November 2026, seperti dikutip SINDOnews dari Press TV. Angka USD1 triliun setara Rp18.235 triliun dengan asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS.

Baca juga: Partai Demokrat Selidiki Aliran Uang Timur Tengah ke Keluarga Trump: Ancaman bagi Sekutu Teluk

"Lupakan angka-angka sangat kecil yang disodorkan Menteri Perang Pete Hegseth kepada Kongres AS," tulis Hanke dalam unggahannya.

Ia lalu menegaskan proyeksinya sendiri. "Pada akhirnya, perang melawan Iran akan memakan biaya USD1 triliun," kata Hanke.

Pernyataan itu muncul saat tekanan politik terhadap Hegseth meningkat. Sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat mempertanyakan besaran biaya perang yang terus membengkak, bahkan ada seruan agar ia dicopot dari jabatannya.

Kronologi Tekanan terhadap Pete Hegseth

Hanke bukan pihak pertama yang mempersoalkan hitungan biaya perang. Anggota Kongres dari Partai Demokrat lebih dulu membuka kritik terbuka terhadap Hegseth, yang mereka nilai terlalu ringan menggambarkan beban fiskal operasi militer terhadap Iran.

Baca juga: Hizbullah: Iran Buktikan AS Bukan Lagi Negara Adidaya

Puncak kritik datang dari Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries. Awal November 2026, ia menyatakan Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaannya dan merekayasa perang yang memakan biaya besar.

Menurut Jeffries, perang tersebut memicu kenaikan harga bagi rakyat Amerika tanpa memberikan kepentingan keamanan yang sah. Ia juga menyatakan akan mendukung resolusi pemakzulan terhadap sang menteri perang yang akan segera diajukan.

Urutan tekanannya kurang lebih seperti ini:

• Hegseth menyampaikan angka biaya perang versi pemerintah kepada Kongres, yang oleh Hanke disebut "sangat kecil".
• Anggota parlemen Partai Demokrat mempertanyakan angka tersebut dan menyoroti dampaknya terhadap harga barang bagi warga AS.
• Hakeem Jeffries menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dan merekayasa perang.
• Jeffries menyatakan dukungannya pada resolusi pemakzulan yang akan diajukan.
• Steve Hanke masuk dengan proyeksi USD1 triliun, jauh di atas angka resmi yang beredar di Kongres.

Yang perlu dicatat, artikel sumber tidak menyebut angka spesifik yang disampaikan Hegseth. Yang beredar hanya perbandingan kualitatif: versi pemerintah disebut kecil, versi Hanke disebut USD1 triliun.

Siapa Steve Hanke dan Mengapa Angkanya Diperhitungkan

Steve Hanke adalah Profesor Ekonomi Terapan di Universitas Johns Hopkins, salah satu kampus riset tertua di Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pengamat ekonomi moneter yang kerap mengomentari kebijakan fiskal dan geopolitik melalui akun X pribadinya.

Dalam kasus ini, Hanke tidak merinci metodologi perhitungan USD1 triliun. Artikel sumber hanya memuat kutipan langsung dari unggahannya, tanpa tabel, rincian pos anggaran, atau rentang waktu proyeksi.

Namun pernyataannya tetap relevan karena masuk ke ruang debat publik yang sedang panas. Ketika pemerintah menyampaikan satu angka dan seorang ekonom menyampaikan angka lain yang jauh lebih besar, yang tersisa di ruang publik adalah pertanyaan tentang transparansi.

Hegseth sendiri menjabat sebagai Menteri Perang AS dalam pemerintahan Trump. Jabatan itu menjadi sasaran kritik karena dianggap menjadi pintu masuk bagi keputusan militer berbiaya tinggi tanpa pengawasan parlemen yang memadai.

Kritik Jeffries menyasar dua hal sekaligus: prosedur dan dampak. Ia menilai kekuasaan telah disalahgunakan, dan ia menilai warga AS menanggung akibatnya lewat harga yang naik.

Latar Belakang: Perang, Harga, dan Politik Anggaran

Perdebatan soal biaya perang bukan hal baru dalam politik Amerika. Setiap operasi militer besar selalu memunculkan pertanyaan tentang siapa yang membayar dan berapa lama beban itu ditanggung.

Yang membuat kasus ini berbeda adalah posisi angka dalam perdebatan. Pemerintah menyampaikan satu hitungan ke Kongres, lalu seorang ekonom menyebut hitungan itu tidak realistis. Di antara keduanya, belum ada auditor independen yang memverifikasi.

Jeffries menautkan perang dengan kenaikan harga di dalam negeri. Itu argumen politik yang kuat karena menyentuh dapur rumah tangga, bukan sekadar neraca anggaran. Perang tidak lagi dibaca sebagai urusan luar negeri, melainkan sebagai faktor yang menggerus daya beli.

Di sisi lain, Hegseth belum memberikan tanggapan yang dipublikasikan dalam artikel sumber. Tidak ada bantahan resmi atas pernyataan Hanke maupun tuduhan Jeffries yang tercatat di sana.

Konteks regional juga ikut membentuk opini publik AS. Pemberitaan tentang dinamika Timur Tengah, termasuk pernyataan kelompok seperti Hizbullah, menjadi latar yang membuat publik mempertanyakan arah dan hasil operasi militer.

Untuk memperluas konteks kebijakan luar negeri AS, liputan Press TV menjadi salah satu kanal yang mengutip pernyataan Hanke secara langsung.

Dampak Politik dan Fiskal yang Mengikuti

Bagi Gedung Putih, pernyataan Hanke memperbesar masalah komunikasi. Angka USD1 triliun mudah diingat, mudah dikutip ulang, dan mudah dijadikan senjata politik oleh oposisi.

Bagi Partai Demokrat, proyeksi itu memperkuat narasi bahwa perang berjalan tanpa kendali biaya. Jeffries sudah menyiapkan jalur pemakzulan, dan perdebatan anggaran bisa menjadi bahan bakarnya.

Bagi warga AS, dampaknya lebih langsung: harga. Jeffries secara eksplisit menyebut perang memicu kenaikan harga, dan itulah titik yang paling mudah dirasakan di tingkat rumah tangga.

Ada pula dampak pada kredibilitas data pemerintah. Jika Kongres menerima angka yang kemudian dibantah publik oleh seorang ekonom, kepercayaan terhadap laporan resmi berikutnya ikut tergerus.

Yang belum jelas sampai sekarang: berapa angka resmi yang disampaikan Hegseth, periode apa yang dihitung, dan apakah proyeksi USD1 triliun mencakup biaya langsung militer saja atau juga biaya tidak langsung seperti bunga utang dan dampak ekonomi.

Langkah Selanjutnya: Pemakzulan dan Uji Angka

Fokus berikutnya ada pada resolusi pemakzulan yang disebut Jeffries akan segera diajukan. Dukungan dari Pemimpin Minoritas DPR memberi sinyal bahwa langkah itu bukan sekadar wacana.

Jalur pemakzulan sendiri bukan proses cepat. Ia menuntut dukungan politik yang cukup di DPR dan berlanjut ke Senat, sehingga hasil akhirnya sangat bergantung pada konfigurasi politik yang tidak dirinci dalam artikel sumber.

Selain itu, publik akan menunggu apakah Hegseth menanggapi pernyataan Hanke secara resmi, dan apakah Kongres membuka angka biaya perang secara lebih rinci.

Sampai itu terjadi, dua angka akan terus berdampingan di ruang publik: versi pemerintah yang disebut kecil, dan versi Hanke sebesar USD1 triliun atau Rp18.235 triliun.

Analisis Redaksi

Yang paling mencolok dari pernyataan Hanke bukan besarnya angka, melainkan cara ia membingkainya. Ia tidak membantah satu pos anggaran tertentu; ia menyebut angka pemerintah sebagai "sangat kecil" dan langsung memasang patokan baru di angka USD1 triliun. Dalam perdebatan publik, patokan seperti itu cepat berubah menjadi rujukan, bahkan sebelum ada verifikasi independen.

Di sisi lain, kritik Jeffries menyentuh titik yang lebih sulit dibantah: hubungan antara perang dan harga yang dibayar warga. Argumen itu tidak memerlukan tabel anggaran untuk dipahami. Ia cukup dirasakan di kasir dan tagihan bulanan. Karena itu, tuduhan penyalahgunaan kekuasaan akan lebih sulit dijawab dengan angka teknis semata.

Yang hilang dari perdebatan ini adalah angka resmi yang terbuka. Selama pemerintah tidak mempublikasikan rincian biaya perang, dan selama ekonom yang mengkritik juga tidak memaparkan metodologinya, publik hanya mendapat dua kutipan yang saling bertentangan. Perdebatan soal miliaran dolar seharusnya tidak bergantung pada unggahan di media sosial, dari pihak mana pun.