Dana Pesangon Dikelola Pemerintah 2028, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

Nov 16, 2026 - 06:50
 0  2
Dana Pesangon Dikelola Pemerintah 2028, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

Pemerintah memastikan pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) mulai beroperasi pada 2028. Perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon ke lembaga pemerintah paling lambat Oktober 2027, sesuai UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ad
Ad

Latar Belakang dan Tujuan Dana Cadangan Pesangon

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pembentukan pengelola dana cadangan pesangon yang dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Regulasi ini lahir dari keprihatinan atas banyaknya kasus pekerja yang kehilangan hak pesangon saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah Mulai Oktober 2027, Ini Alasannya

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa perusahaan wajib memperhitungkan pesangon sejak awal hubungan kerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, dikutip Minggu (15/11/2026).

Dengan mekanisme ini, diharapkan tidak ada lagi pekerja yang terkena PHK tanpa mendapatkan pesangon. Indah mencontohkan kasus pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang hingga kini pesangonnya belum tuntas. "Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucapnya.

Kewajiban Setor dan Tenggat Oktober 2027

UU 27/2026 memberikan masa transisi maksimal satu tahun sebelum lembaga pengelola dana cadangan pesangon beroperasi penuh pada 2028. "Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambah Indah.

Baca juga: Menko PMK Jamin Masa Depan Keluarga Relawan Karhutla yang Gugur

Selama masa transisi, perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum disetorkan pada Oktober 2027. "Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Indah menegaskan konsep DCP berbeda dengan dana pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik perusahaan. DCP dikelola secara terpusat oleh pemerintah, bukan oleh masing-masing perusahaan.

Lembaga Pengelola dan Bantahan Isu Danantara

Hingga kini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan mengelola DCP. Kemnaker membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis.

Indah mengimbau masyarakat, terutama pengusaha dan pekerja, agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi. "Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Sanksi dan Pengecualian bagi Usaha Mikro dan Kecil

UU 27/2026 mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Namun, aturan ini mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban DCP. "Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DCP masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. "Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," ucap Indah.

Dampak bagi Perusahaan dan Pekerja

Kebijakan ini menuntut perusahaan untuk menyisihkan dana pesangon sejak awal hubungan kerja. Bagi pekerja, DCP menjamin hak pesangon tetap terpenuhi meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun, bagi perusahaan, kewajiban ini menambah beban likuiditas, terutama bagi yang belum memiliki sistem pendanaan pesangon yang mapan.

Pemerintah menargetkan sosialisasi dan konsultasi publik dapat menjaring masukan dari berbagai pihak sebelum PP diterbitkan. Dengan demikian, implementasi DCP pada 2028 diharapkan berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak di dunia usaha.

Analisis Redaksi

Kebijakan dana cadangan pesangon adalah terobosan yang menjawab persoalan klasik: pekerja yang ter-PHK sering kali tidak menerima hak pesangon karena perusahaan tidak menyiapkan dana sejak awal. Dengan mewajibkan perusahaan menyetor ke lembaga pemerintah, risiko gagal bayar pesangon dapat diminimalisir. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kredibilitas lembaga pengelola yang belum ditunjuk.

Pemerintah perlu segera memperjelas siapa yang akan mengelola DCP. Ketidakpastian ini dapat memicu spekulasi dan keresahan di kalangan pengusaha dan pekerja. Bantahan Kemnaker soal Danantara menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Selain itu, aturan pelaksana harus dirancang secara hati-hati agar tidak membebani usaha kecil dan menengah yang memang dikecualikan.

Yang tak kalah penting, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan harus diperkuat. Sanksi administratif yang ada perlu ditegakkan secara konsisten. Jika tidak, DCP hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga harus memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara profesional dan aman, sehingga hak pekerja benar-benar terlindungi.

Sumber: finance.detik.com, kemnaker.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad