Kompolnas Soroti Penetapan Tugimin, Polres Jaksel Diminta Transparan

Penetapan Tugimin sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan menuai sorotan. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan hasil klarifikasi Kompolnas yang justru menyebut Venny Charina Novian sebagai calon tersangka.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mempertanyakan konsistensi penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan Siti Rahmah. Sorotan ini muncul setelah terbitnya surat ketetapan tersangka yang dinilai tidak sejalan dengan hasil klarifikasi resmi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Baca juga: CWIG Laporkan Direktur PT RMT Capital Finance ke Polda Metro Jaya, Dugaan Penipuan dan Dokumen Bank Rp100 Miliar

Kronologi Laporan dan Permohonan Pengawasan

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/1034/III/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tertanggal 25 Maret 2025. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang di Toko Mas Fahlevi, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Merasa proses hukum berjalan lambat atau undue delay, PBHI Jakarta selaku kuasa hukum pelapor mengajukan permohonan perlindungan hukum dan pengawasan kepada Kompolnas pada 17 Juni 2026. Permohonan ini bertujuan agar penanganan perkara mendapat pengawasan dari lembaga pengawas kepolisian.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Kompolnas melayangkan surat balasan bernomor B-1967/DT.01.06/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H. dari PBHI Jakarta. Surat itu merujuk pada hasil klarifikasi Kapolda Metro Jaya dan memaparkan rencana tindak lanjut penyidikan dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Pada poin 2 huruf f surat tersebut ditegaskan bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk peningkatan status penetapan terlapor atas nama Sdri. Venny Charina Novian menjadi tersangka. Dokumen ini menjadi dasar harapan pelapor bahwa kasus akan segera menemui titik terang.

Baca juga: Residivis Panah Busur Bone Ditangkap saat Live TikTok di Labuan Bajo

Penetapan Tersangka yang Menuai Pertanyaan

Fakta mengejutkan justru tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/323/XI/RES.1.11./2026/Reskrim Jaksel tentang Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 5 November 2026. Alih-alih menetapkan Venny Charina Novian, penyidik justru menetapkan Tugimin sebagai tersangka.

Tugimin sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam surat Kompolnas. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP terkait penipuan dan/atau penggelapan. Penetapan ini memicu tanda tanya besar karena tidak sejalan dengan rencana yang tertuang dalam surat Kompolnas.

Perbedaan mencolok antara dokumen hasil klarifikasi Kompolnas dengan surat ketetapan tersangka dari Polres Metro Jakarta Selatan inilah yang menjadi sorotan. PBHI Jakarta mempertanyakan dasar pertimbangan penyidik yang tiba-tiba mengalihkan penetapan status tersangka dan membiarkan status terlapor utama, Venny Charina Novian, menggantung tanpa kepastian.

Pernyataan PBHI Jakarta

Muhamad Ridwan Ristomoyo dari PBHI Jakarta mengungkapkan kejanggalan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. Ia menyoroti peran Venny Charina Novian sebagai pemilik Toko Mas Fahlevi yang memberikan rekening pribadinya kepada pegawai untuk menjalankan usaha.

"Bagaimana mungkin Terlapor VCN sebagai pemilik toko emas Fahlevi memberikan rekening pribadinya kepada pegawai untuk menjalankan usaha. Tanpa ada rasa curiga pelanggan seperti Pelapor (SR) melakukan transfer ke rekening milik Terlapor (VCN), setelah jatuh tempo tidak mau mengembalikan dengan alasan rekening tersebut dikuasai oleh Tugimin. Pelapor sudah mengenal Terlapor sejak 2011 dan sudah sering kali melakukan transfer ke rekening milik pribadi Terlapor (VCN), namun tidak pernah ada pemberitahuan jika rekening tersebut dikuasai oleh Tugimin," ujar Ridwan.

PBHI menilai langkah penyidik mencederai rasa keadilan bagi korban. Mereka juga menilai penetapan ini menimbulkan kesan bahwa rekomendasi dan hasil pengawasan yang telah dikoordinasikan bersama Kompolnas tidak dijalankan secara konsisten.

Dampak dan Tuntutan Transparansi

Penetapan Tugimin sebagai tersangka menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme penyidik. Pelapor merasa dirugikan karena terlapor utama tidak segera diproses. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan eksternal dalam penyidikan tindak pidana umum.

Pihak pelapor menuntut transparansi penuh dari jajaran pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya terkait kejanggalan proses gelar perkara. Mereka ingin penjelasan mengapa rekomendasi Kompolnas tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diturunkan, media telah mengirimkan pertanyaan dan permohonan tanggapan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, belum ada tanggapan resmi dari penyidik.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan

Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Surat balasan Kompolnas yang memuat rencana gelar perkara menjadi bukti bahwa ada komunikasi resmi antara lembaga pengawas dan penyidik. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi menjadi fokus utama.

PBHI Jakarta mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Mereka meminta agar Venny Charina Novian segera ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan hasil klarifikasi Kompolnas. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani perkara yang melibatkan pengawasan eksternal. Publik akan mencermati apakah penyidik akan memberikan penjelasan resmi atau tetap diam.

Analisis Redaksi

Penetapan Tugimin sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan memang mengundang tanya. Bukan hanya karena berbeda dengan surat Kompolnas, tetapi juga karena status Tugimin sebelumnya adalah saksi. Jika merujuk pada surat Kompolnas, seharusnya Venny Charina Novian yang ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Perbedaan ini menimbulkan dugaan bahwa ada pertimbangan lain di luar aspek yuridis.

PBHI Jakarta telah mengungkap fakta bahwa pelapor sudah bertransaksi dengan Venny Charina Novian sejak 2011. Transfer ke rekening pribadi Venny juga bukan hal baru. Alasan bahwa rekening dikuasai Tugimin terkesan mengada-ada jika melihat pola transaksi sebelumnya. Penyidik perlu menjelaskan secara terbuka mengapa justru Tugimin yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan Kompolnas dalam penyidikan. Jika rekomendasi Kompolnas tidak dijalankan, maka kredibilitas lembaga pengawas itu dipertaruhkan. Polres Metro Jakarta Selatan harus segera memberikan klarifikasi agar tidak muncul spekulasi liar. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Sumber: terasmedia.co, kompolnas.go.id