CWIG Laporkan Direktur PT RMT Capital Finance ke Polda Metro Jaya, Dugaan Penipuan dan Dokumen Bank Rp100 Miliar

DPP Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak Polda Metro Jaya mengusut laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana korporasi yang menyeret Direktur PT RMT Capital Finance berinisial MT bersama seorang warga negara asing berinisial RMT. Laporan terdaftar dengan STTLP Nomor: STTLP/B/****/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 November 2026.

Laporan itu dibuat oleh Direktur Utama PT Arung Agro Indonesia, Andi Reski Wirawansa, didampingi tim kuasa hukum DPP CWIG. Kuasa hukum Rahmat Aminudin, SH, turut mendampingi pelapor saat menyerahkan berkas ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Baca juga: Residivis Panah Busur Bone Ditangkap saat Live TikTok di Labuan Bajo

Ketua Umum DPP CWIG Henry Hosang menegaskan, diterimanya laporan harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum membongkar seluruh rangkaian peristiwa. Bukan hanya soal siapa yang menandatangani perjanjian.

Kronologi Laporan dan Dua Somasi yang Tak Berujung

Henry menjelaskan, sebelum menempuh jalur kepolisian, pihak pelapor telah melayangkan dua kali somasi kepada PT RMT Capital Finance. Namun kedua somasi itu, menurutnya, belum menghasilkan penyelesaian konkret atas persoalan pokok.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Ketika persoalan pokok belum mendapatkan penyelesaian yang jelas, mengapa justru muncul persyaratan agar pemberitaan diturunkan? Apakah yang lebih penting adalah menyelesaikan persoalan yang dilaporkan atau menghentikan informasi agar tidak diketahui publik?” kata Henry saat ditemui pada Minggu, 15 November 2026.

CWIG mempertanyakan permintaan take down berita yang muncul di tengah proses penyelesaian. Menurut Henry, fungsi pengawasan tidak bisa dihentikan hanya karena ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan.

Baca juga: Lapas Kerobokan Digerebek: 24 Napi Positif Narkoba, Sabu hingga Ekstasi Disita

“Kami tegaskan, CWIG tidak dapat diarahkan untuk menghentikan fungsi pengawasan hanya karena ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pemberitaan. Selama informasi yang disampaikan memiliki dasar faktual, kepentingan publik harus tetap dihormati,” ujarnya.

Laporan resmi diterima pada 13 November 2026 pukul 01.00 WIB. Sehari setelahnya, kasus ini mulai menarik perhatian publik setelah CWIG menyampaikan pernyataan tertulis melalui INAnews.co.id.

Dokumen Perbankan Rp100 Miliar dan Comfort Letter USD60 Juta

Persoalan ini tidak dilihat CWIG sebagai sengketa hubungan bisnis biasa. Ada sejumlah aspek yang diminta penyidik periksa secara serius, terutama penggunaan dokumen perbankan yang menjadi dasar transaksi.

CWIG menyoroti penggunaan Surat Keterangan Bank (SKB) BRI senilai Rp100 miliar dan Comfort Letter senilai USD60 juta. Autentisitas, asal-usul, serta dasar penerbitan kedua dokumen itu perlu diklarifikasi kepada institusi terkait.

“Kami meminta penyidik jangan berhenti pada siapa yang menandatangani perjanjian atau siapa yang berhadapan langsung dengan pelapor. Tapi, periksa bagaimana transaksi dibangun, dokumen apa yang digunakan, apakah terdapat penggunaan dokumen elektronik yang melanggar hukum, siapa yang menerbitkan atau menggunakannya, ke mana dana bergerak, dan siapa yang menikmati hasilnya,” kata Henry.

Selain dugaan penipuan dan penggelapan, CWIG mendorong penyidik mendalami kemungkinan tindak pidana lain. Di antaranya dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen tidak autentik, dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aktivitas jasa keuangan tanpa izin, hingga kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sejumlah aspek yang diminta didalami penyidik:

• Autentisitas dan dasar penerbitan SKB BRI senilai Rp100 miliar.
• Asal-usul Comfort Letter senilai USD60 juta.
• Dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen tidak autentik.
• Unsur pelanggaran UU ITE dalam penggunaan dokumen elektronik.
• Aktivitas jasa keuangan tanpa perizinan.
• Kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut CWIG, penyidikan tidak boleh berhenti pada dugaan penipuan dan penggelapan. Konstruksi transaksi dan aliran dana disebut sebagai bagian yang paling menentukan.

Pihak yang Terlibat dan Sikap CWIG

Pihak pelapor adalah Andi Reski Wirawansa selaku Direktur Utama PT Arung Agro Indonesia. Ia datang bersama tim kuasa hukum DPP CWIG, termasuk Rahmat Aminudin, SH.

Pihak terlapor adalah MT, Direktur PT RMT Capital Finance, bersama seorang warga negara asing berinisial RMT. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PT RMT Capital Finance maupun kuasa hukumnya.

Henry Hosang menegaskan, CWIG tidak meminta siapa pun dihukum berdasarkan opini. Ia menuntut aparat membuktikan fakta berdasarkan alat bukti dan hukum.

“Kami tidak meminta siapa pun dihukum berdasarkan opini. Kami meminta aparat membuktikan fakta berdasarkan alat bukti dan hukum. Jika unsur pidana terpenuhi, proses seluruh pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” tegasnya.

CWIG juga menegaskan akan mengawal perkembangan perkara dan tidak berhenti pada tahap pelaporan. Organisasi itu menyebut laporan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap aktivitas investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam keterangan resminya, DPP CWIG menegaskan seluruh dugaan dalam pemberitaan harus dibuktikan melalui proses hukum. Hak jawab dan asas praduga tak bersalah tetap dihormati.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Munculnya Posko Pengaduan

Kasus ini mencuat ketika sektor jasa keuangan dan investasi tengah menjadi sorotan. Penggunaan dokumen perbankan bernilai besar sebagai dasar transaksi menimbulkan pertanyaan tentang seberapa ketat verifikasi di tingkat pelaku usaha.

Bagi PT Arung Agro Indonesia selaku pelapor, langkah hukum ditempuh setelah dua somasi tidak membuahkan hasil. Langkah itu menunjukkan bahwa jalur non-litigasi telah dicoba lebih dulu.

CWIG membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan atau memiliki informasi relevan mengenai aktivitas PT RMT Capital Finance. Posko itu disebut sebagai bagian dari fungsi edukasi, advokasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat.

“Kami mengimbau siapa pun yang memiliki pengalaman, dokumen, atau informasi terkait persoalan ini agar tidak ragu menyampaikan pengaduan melalui jalur yang benar. Setiap informasi akan kami telaah dan dokumentasikan sebelum diteruskan sesuai mekanisme hukum,” kata Henry.

Posko Pengaduan DPP CWIG dapat dihubungi melalui WhatsApp di nomor 081340288999 atau 08118862616. Informasi yang masuk akan ditelaah dan didokumentasikan sebelum diteruskan sesuai mekanisme hukum.

Pembukaan posko ini memperluas cakupan kasus. Jika laporan lain masuk, penyidik berpotensi menghadapi lebih dari satu berkas yang saling terkait.

Langkah Selanjutnya: Uji Serius Polda Metro Jaya

Setelah laporan terdaftar, tahap berikutnya berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. CWIG meminta keseriusan ditunjukkan melalui langkah penyelidikan dan penyidikan yang profesional, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta Polda Metro Jaya menunjukkan keseriusan melalui langkah penyelidikan dan penyidikan yang profesional, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Henry.

Secara prosedural, laporan yang masuk ke SPKT akan ditelaah untuk menentukan apakah memenuhi unsur pidana. Jika dinilai cukup, penyidik dapat meningkatkan status ke penyelidikan, memanggil saksi dan pelapor, serta meminta keterangan ahli.

Klarifikasi kepada BRI sebagai penerbit SKB dan pihak yang disebut dalam Comfort Letter menjadi krusial. Tanpa verifikasi ke institusi penerbit, autentisitas dokumen tidak bisa dipastikan.

CWIG menegaskan tidak akan berhenti pada tahap pelaporan. Organisasi itu menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara hingga ada kejelasan hukum.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Terutama ketika dokumen bernilai besar dipakai sebagai dasar transaksi dan muncul permintaan menurunkan pemberitaan di tengah proses hukum yang belum tuntas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT RMT Capital Finance. Polda Metro Jaya juga belum merilis perkembangan penanganan laporan tersebut.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang membuat laporan ini layak diawasi ketat. Pertama, nilai dokumen yang disebut: SKB BRI Rp100 miliar dan Comfort Letter USD60 juta. Angka sebesar itu tidak mungkin beredar tanpa jejak verifikasi. Jika dokumen tersebut autentik, pertanyaannya adalah atas dasar apa diterbitkan. Jika tidak autentik, pertanyaannya lebih serius: siapa yang memproduksi dan siapa yang menggunakannya.

Kedua, munculnya permintaan take down pemberitaan di tengah proses somasi. CWIG membaca permintaan itu sebagai upaya mengalihkan fokus dari persoalan pokok. Publik berhak menilai sendiri apakah permintaan tersebut bagian dari strategi hukum yang wajar atau upaya menghindari pengawasan.

Yang paling menentukan sekarang adalah langkah Polda Metro Jaya. Penyidik perlu memanggil pihak penerbit dokumen, menelusuri aliran dana, dan tidak berhenti pada satu pasal. Jika unsur pemalsuan, pelanggaran UU ITE, atau TPPU terpenuhi, kasus ini bisa berkembang jauh lebih besar dari dugaan awal. Sebaliknya, jika laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan teknis, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor jasa keuangan akan kembali dipertanyakan.

Sumber: polri.go.id