BPBD Riau Petakan 100 Kecamatan Rawan Banjir, Pekanbaru dan Rokan Hilir Paling Rentan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau memetakan lebih dari 100 kecamatan yang rawan dilanda banjir. Pemetaan itu jadi langkah antisipasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi selama musim hujan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Damkar Riau, Khoiril Fahmi, menyatakan pemetaan wilayah rawan banjir merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menegaskan langkah itu diambil karena hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah.

Baca juga: Karhutla Sumsel Padam, Ancaman Banjir dan Longsor Kini Mengintai

"Pemetaan lokasi rawan banjir tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan dini terhadap ancaman bencana banjir. Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan," kata Khoiril di Pekanbaru, dikutip dari Beritasatu.com, Minggu (15/11/2026).

Data BPBD Damkar Riau menempatkan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru sebagai wilayah dengan jumlah kecamatan rawan banjir terbanyak. Masing-masing daerah memiliki 15 kecamatan yang masuk dalam pemetaan.

Pekanbaru: Seluruh Kecamatan Berpotensi Terdampak

Yang paling menonjol dari data BPBD Damkar Riau adalah status Kota Pekanbaru. Seluruh kecamatan di ibu kota provinsi itu dinilai memiliki potensi terdampak banjir. Artinya, tidak ada satu pun kecamatan di Pekanbaru yang benar-benar bebas dari risiko genangan saat musim hujan.

Kondisi itu bukan hal baru bagi warga Pekanbaru. Sejumlah kawasan di kota ini memang langganan tergenang setiap kali hujan deras turun dalam durasi panjang, terutama di titik-titik rendah dan permukiman padat di sekitar bantaran sungai.

Baca juga: Korban Terseret Banjir Pasaman Barat Ditemukan Tewas, 16 Rumah Terendam

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat memiliki jumlah kecamatan rawan banjir paling sedikit, yakni empat kecamatan. Kota Dumai menyusul dengan lima kecamatan.

Berikut rincian wilayah yang menonjol dalam pemetaan BPBD Damkar Riau:

• Kota Pekanbaru: 15 kecamatan, seluruh kecamatan berpotensi terdampak banjir.
• Kabupaten Rokan Hilir: 15 kecamatan rawan banjir.
• Kota Dumai: 5 kecamatan rawan banjir.
• Kabupaten Kepulauan Meranti: 4 kecamatan rawan banjir, paling sedikit di Riau.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa risiko banjir di Riau tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja. Sebarannya cukup merata, dari kawasan pesisir hingga perkotaan.

Imbauan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi

Khoiril mengimbau pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya telah dilanda banjir agar menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi. Penetapan status tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi penanganan dan penyaluran bantuan.

"Kalau ada daerah yang sudah terjadi banjir, kami imbau untuk menetapkan status bencana hidrometeorologi. Kalau sudah ada daerah yang menetapkan, kami dari provinsi juga akan menetapkan status serupa," ujarnya.

Status siaga bukan sekadar formalitas administratif. Dalam penanganan bencana, status itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan sumber daya, membuka posko, hingga mengakses dukungan dari tingkat provinsi dan pusat.

Karena itu, BPBD Damkar Riau mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bergerak lebih dulu di level masing-masing. Provinsi akan mengikuti begitu ada daerah yang menetapkan status.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD setempat. Kami juga sudah minta BPBD kabupaten/kota untuk bersiaga dan berkoordinasi jika memerlukan bantuan," kata Khoiril.

Empat Sungai Besar Jadi Titik Pantau

Menurut Khoiril, wilayah yang berada di sekitar sungai besar di Riau perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Sejumlah sungai yang menjadi perhatian antara lain Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan, dan Sungai Siak.

Empat sungai itu membelah hampir seluruh wilayah Riau dan menjadi urat nadi kehidupan warga, mulai dari transportasi, perikanan, hingga sumber air. Ketika debit air naik, permukiman di sepanjang bantaran adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Sungai Siak, misalnya, melintasi Pekanbaru dan menjadi salah satu penanda historis kota itu. Sementara Sungai Kampar dan Sungai Indragiri dikenal sebagai sungai besar yang kerap meluap saat curah hujan tinggi di bagian hulu.

Pemantauan di sekitar sungai-sungai ini menjadi kunci karena banjir di Riau umumnya berkarakter hidrometeorologi, yakni dipicu curah hujan tinggi dan dipengaruhi kondisi daerah aliran sungai.

Kesiapan Personel dan Koordinasi Antarwilayah

BPBD Damkar Riau juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui BPBD setempat. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel serta segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi apabila membutuhkan dukungan penanganan bencana.

Pada pemberitaan sebelumnya, BPBD Riau juga menyiagakan perahu karet untuk mengantisipasi bencana banjir di daerah rawan yang sudah dipetakan. Perahu karet menjadi peralatan dasar dalam evakuasi warga ketika akses darat terputus akibat genangan.

Kesiapsiagaan personel dinilai sama pentingnya dengan pemetaan wilayah. Tanpa tim yang siap bergerak cepat, data rawan banjir hanya menjadi dokumen tanpa dampak di lapangan.

Karena itu, instruksi BPBD provinsi ke kabupaten dan kota menekankan dua hal: bersiaga dan berkoordinasi. Dua langkah sederhana yang menentukan kecepatan respons saat air mulai naik.

Apa yang Perlu Disiapkan Warga di Wilayah Rawan

Pemetaan lebih dari 100 kecamatan seharusnya menjadi peringatan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Kesiapsiagaan tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga rumah tangga di titik-titik berisiko.

Beberapa langkah yang relevan menjelang puncak musim hujan:

1. Memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta BPBD setempat.
2. Menyiapkan dokumen penting dalam wadah tahan air.
3. Mengetahui jalur evakuasi dan lokasi posko terdekat.
4. Membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing.
5. Mencatat nomor darurat BPBD kabupaten/kota.

Bagi pemerintah daerah, imbauan penetapan status siaga sebaiknya tidak ditunggu sampai banjir benar-benar meluas. Sebab, begitu air menggenang, prioritas otomatis bergeser dari pencegahan ke evakuasi.

Analisis Redaksi

Langkah BPBD Damkar Riau memetakan lebih dari 100 kecamatan rawan banjir layak diapresiasi sebagai bentuk transparansi data. Publik jadi tahu di mana titik paling rentan: Pekanbaru dengan 15 kecamatan yang seluruhnya berpotensi terdampak, dan Rokan Hilir dengan jumlah sama.

Namun pemetaan tanpa tindak lanjut hanya menghasilkan kewaspadaan di atas kertas. Persoalannya, imbauan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi masih bersifat seruan, bukan kewajiban. Pola ini berulang setiap tahun: provinsi menunggu kabupaten dan kota bergerak lebih dulu, sementara air di Sungai Siak, Kampar, Indragiri, dan Rokan tidak menunggu rapat koordinasi selesai.

Yang paling perlu diuji ke depan adalah kecepatan. Berapa lama jeda antara laporan banjir di suatu kecamatan dan penetapan status resmi? Jika jeda itu terlalu panjang, warga di lapangan akan tetap mengandalkan bantuan tetangga sebelum posko resmi berdiri. Data rawan banjir seharusnya menjadi dasar anggaran kesiapsiagaan, bukan sekadar lampiran laporan akhir tahun.