Pemkab Pekalongan Siagakan Pompa Air dan Peringatan Dini Hadapi Banjir-Longsor

Pemkab Pekalongan memperkuat peringatan dini dan pompa air untuk mengantisipasi banjir serta tanah longsor. Plt Bupati Sukirman meminta warga di kawasan rawan meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor, dengan mengoptimalkan alat peringatan dini dan pompa air seiring perubahan kondisi cuaca.

Baca juga: Banjir Rendam Jalan Utama Pontianak: Drainase Diminta Segera Dibenahi

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman di Pekalongan, Minggu, mengatakan pemerintah daerah telah menyusun langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kami sudah menyusun langkah-langkah yang jelas. Kami akan terus memantau informasi BMKG perkembangannya seperti apa," kata Sukirman.

Kronologi dan Langkah Antisipasi yang Disiapkan

Pemkab Pekalongan tidak menunggu bencana datang. Sejak awal musim hujan, jajaran pemerintah daerah mulai bergerak menyusun rencana kontingensi. Sukirman menjelaskan bahwa langkah pertama adalah memastikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus dipantau setiap hari.

"Kami akan terus memantau informasi BMKG perkembangannya seperti apa," ujarnya.

Baca juga: Balita Tertimbun Longsor di Aceh Tengah Ditemukan Meninggal Dunia

Selain pemantauan cuaca, Pemkab Pekalongan melakukan konsolidasi dengan BPBD Jawa Tengah. Tujuannya satu: memastikan peralatan penanganan bencana siap pakai ketika dibutuhkan.

"Salah satunya dengan meminta bantuan pompa penyedot air yang telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi genangan maupun banjir," kata Sukirman.

Pompa air itu kini disiagakan di sejumlah titik rawan. Menurut Sukirman, keberadaan pompa menjadi kunci untuk mencegah genangan meluas saat hujan deras mengguyur wilayah dataran rendah.

Untuk wilayah dataran tinggi, pendekatan yang dipakai berbeda. Pemkab mengintensifkan sosialisasi dan mitigasi kepada pemerintah desa serta masyarakat. Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bergerak di bidang kebencanaan juga dilibatkan.

"Upaya tersebut juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki konsentrasi di bidang kebencanaan," katanya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Langkah antisipasi ini melibatkan beberapa pihak. Di tingkat kabupaten, BPBD menjadi ujung tombak. Pemkab juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk urusan logistik dan peralatan.

Sukirman, sebagai Plt Bupati, memimpin langsung rapat koordinasi. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah.

"Kami sudah menyusun langkah-langkah yang jelas," tegasnya.

Pemerintah desa menjadi mitra utama di lapangan. Sosialisasi dilakukan hingga tingkat dusun. Warga diminta mengenali tanda-tanda awal pergerakan tanah, seperti retakan di dinding rumah atau pohon yang tiba-tiba miring.

Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada kebencanaan dilibatkan untuk mempercepat penyebaran informasi. Mereka biasanya memiliki relawan yang tinggal di desa-desa rawan.

"Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak dari lokasi yang berpotensi mengalami pergerakan tanah," kata Sukirman.

Latar Belakang: Tanah Kering lalu Diguyur Hujan

Ada alasan mengapa Pemkab Pekalongan bergerak cepat. Sukirman menyebut kondisi tanah yang sebelumnya mengalami kekeringan, kemudian diguyur hujan, berpotensi meningkatkan kerawanan longsor.

"Kondisi tanah yang sebelumnya mengalami kekeringan kemudian diguyur hujan akan berpotensi meningkatkan kerawanan longsor," ujarnya.

Fenomena ini kerap terjadi di banyak daerah. Tanah yang retak-retak akibat kemarau panjang menjadi rapuh. Saat air hujan meresap, ikatan partikel tanah melemah. Retakan menjadi jalur masuk air, dan longsor pun lebih mudah terjadi.

Karena itu, wilayah dataran tinggi di Pekalongan menjadi perhatian khusus. Lereng-lereng yang curam dan permukiman yang berdiri di bawahnya masuk kategori rawan.

Pemkab tidak hanya mengandalkan imbauan. Sosialisasi dilakukan agar warga tahu apa yang harus dilakukan saat hujan deras turun lebih dari satu jam. Warga diminta tidak berteduh di bawah tebing atau mendekati aliran sungai yang airnya keruh.

Di sisi lain, banjir di dataran rendah juga menjadi ancaman. Drainase yang tidak lancar dan curah hujan tinggi bisa membuat air cepat menggenang. Pompa air menjadi solusi darurat untuk mempercepat pembuangan air.

Dampak dan Kesiapan Infrastruktur

Langkah Pemkab Pekalongan berdampak langsung pada kesiapan infrastruktur. Pompa air yang disiagakan bisa digunakan kapan saja. BPBD Jawa Tengah mendukung dengan peralatan tambahan jika dibutuhkan.

Bagi warga, imbauan ini menjadi peringatan agar tidak lengah. Kawasan rawan longsor di Pekalongan umumnya berada di daerah perbukitan. Rumah-rumah yang dibangun di lereng perlu mendapat perhatian ekstra.

Pemerintah desa diminta aktif memantau kondisi lingkungan. Jika ada retakan baru atau suara gemuruh dari arah tebing, warga harus segera mengungsi ke tempat aman.

Kesiapan alat peringatan dini juga menjadi sorotan. Alat ini bisa memberi sinyal lebih awal jika terjadi pergerakan tanah. Namun, efektivitasnya bergantung pada perawatan dan pemahaman warga.

"Kami akan terus memantau informasi BMKG," kata Sukirman menegaskan komitmen pemerintah daerah.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga

Ke depan, Pemkab Pekalongan akan terus memperbarui informasi cuaca dari BMKG. Koordinasi dengan BPBD Jawa Tengah berlanjut untuk memastikan bantuan peralatan tepat waktu.

Sosialisasi ke desa-desa rawan akan digencarkan. Ormas kebencanaan dilibatkan untuk menjangkau warga di pelosok.

Warga diminta waspada, terutama saat hujan deras turun setelah kemarau panjang. Jarak aman dari lokasi yang berpotensi longsor harus dijaga.

"Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjaga jarak dari lokasi yang berpotensi mengalami pergerakan tanah," kata Sukirman.

Bagi warga Pekalongan, kesiapsiagaan adalah kunci. Pemerintah sudah menyiapkan langkah, tetapi kewaspadaan masyarakat tetap menjadi garda terdepan.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Pekalongan menyiagakan pompa air dan memantau BMKG patut diapresiasi. Namun, ada satu hal yang sering luput: perawatan alat peringatan dini. Tanpa pengecekan rutin, alat itu hanya jadi pajangan.

Pemerintah daerah perlu memastikan pompa air benar-benar berfungsi saat dibutuhkan. Jangan sampai bantuan dari BPBD Jawa Tengah datang, tetapi bahan bakar atau suku cadangnya kosong. Sosialisasi ke desa juga harus konkret, bukan sekadar imbauan di grup WhatsApp.

Warga di lereng bukit punya peran besar. Mereka adalah detektor pertama. Jika pemerintah melibatkan ormas kebencanaan, informasi bisa sampai lebih cepat. Yang terpenting, jangan menunggu korban jatuh sebelum bergerak.

Sumber: jateng.antaranews.com, bmkg.go.id