Firli Bahuri Belum Ditahan: Alasan dan Kronologi 3 Tahun Jadi Tersangka
- Kronologi: Dari Gelar Perkara hingga Dua Panggilan Mangkir
- Berkas Bolak-Balik: P19, P20, dan SPDP yang Dikembalikan
- Firli Bahuri dan Jejak Sanksi Etik hingga Pemberhentian dari KPK
- SYL Sudah Dieksekusi, Perkara Firli Masih di Meja Penyidik
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Konfirmasi Pengacara dan Tahap II
- Analisis Redaksi: Tiga Tahun Tanpa Penahanan, di Mana Kepastian Hukum?
Polda Metro Jaya membeberkan alasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan meski sudah tiga tahun berstatus tersangka pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Berkas perkara masih bolak-balik ke kejaksaan, dan Firli dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Pada 22 November 2026 nanti, genap tiga tahun status tersangka itu melekat pada Firli. Perkaranya belum juga dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran Firli untuk diperiksa.
Baca juga: Kasasi Nurhadi Ditolak: Eks Sekretaris MA Tetap 5 Tahun Penjara dan Rp 137 Miliar
“Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Menurut Budi, pemeriksaan Firli dibutuhkan sebelum tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Tanpa kehadiran Firli, berkas perkara tidak bisa tuntas.
Kronologi: Dari Gelar Perkara hingga Dua Panggilan Mangkir
Firli ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 lewat gelar perkara yang dimulai pukul 19.00 WIB. Ia dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.
Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B mengancam pidana seumur hidup atau penjara 4-20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar. Sejak berstatus tersangka, Firli tidak pernah ditahan.
Baca juga: 16 Pemuda Ditangkap Polisi Makassar Saat Hendak Tawuran, Busur dan Airsoft Gun Disita
Pada Rabu, 11 November 2026, penyidik Ditreskrimsus mendatangi Firli di sebuah GOR bulu tangkis untuk menyampaikan dua panggilan yang tidak ia penuhi. Polda Metro Jaya membantah kabar yang beredar bahwa Firli ditangkap saat itu.
“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” ujar Budi.
Budi tidak menjelaskan apakah penyidik sudah mengirim SPDP baru setelah pengembalian tersebut. SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah dokumen yang menandai dimulainya penyidikan suatu perkara.
Berkas Bolak-Balik: P19, P20, dan SPDP yang Dikembalikan
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memberi keterangan berbeda soal status berkas. Menurut Kejati, berkas Firli dua kali dikirim penyidik dan dua kali dikembalikan karena belum lengkap.
Penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga Kejati menerbitkan P20 atau pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma pada April 2026.
Dalam proses hukum pidana, P19 adalah kode untuk berkas perkara yang dikembalikan jaksa karena belum lengkap. Penyidik wajib melengkapi petunjuk jaksa dalam waktu tertentu. Jika lewat batas, jaksa bisa menerbitkan P20 yang menandai habisnya waktu penyidikan.
Perbedaan keterangan antara Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta menambah kaburnya status perkara. Polisi menyebut berkas sudah dikirim ulang, sementara Kejati menyatakan yang dikembalikan adalah SPDP.
Firli Bahuri dan Jejak Sanksi Etik hingga Pemberhentian dari KPK
Pada 27 Desember 2023, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat kepada Firli berupa permintaan mengundurkan diri. Ia kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua KPK.
Firli tiga kali mengajukan praperadilan atas status tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pertama dinyatakan tidak dapat diterima pada 19 Desember 2023, sedangkan gugatan terakhir yang didaftarkan pada 12 Maret 2025 ia cabut.
Selain pemerasan, Firli juga diusut atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam berkas terpisah. Ia juga dilaporkan atas pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 65 UU KPK tentang larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, dan perkara itu sudah naik ke tahap penyidikan.
Pasal 65 UU KPK mengancam pelanggar larangan tersebut dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dua berkas baru itu menambah beban hukum Firli di luar perkara pemerasan yang sudah tiga tahun mandek.
SYL Sudah Dieksekusi, Perkara Firli Masih di Meja Penyidik
Di sisi lain, SYL sudah menjalani hukuman dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya 10 tahun penjara pada Juli 2024, lalu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 12 tahun pada September 2024.
Mahkamah Agung menolak kasasinya pada awal 2025, dan KPK mengeksekusi SYL ke Lapas Sukamiskin. Artinya, pihak yang disebut sebagai korban pemerasan sudah menjalani hukuman, sementara tersangka pemerasnya belum pernah ditahan.
Ketimpangan itu menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa perkara yang melibatkan mantan petinggi lembaga antikorupsi berjalan lebih lambat dibanding perkara lain.
Polda Metro Jaya berdalih pemeriksaan Firli dibutuhkan untuk melengkapi berkas. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan Firli akan memenuhi panggilan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Konfirmasi Pengacara dan Tahap II
Budi menyatakan penyidik masih menunggu konfirmasi dari pengacara Firli untuk mensinkronkan waktu pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, penyidik baru bisa melangkah ke tahap II.
Jika Firli kembali mangkir, penyidik punya opsi memanggil paksa. Namun hingga kini belum ada indikasi ke arah itu. Polda Metro Jaya juga belum memberi tenggat kapan berkas akan dilimpahkan.
Publik menunggu apakah perkara ini akan terus berlarut atau menemukan titik terang. Tiga tahun tanpa penahanan menjadi catatan tersendiri dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.
Analisis Redaksi: Tiga Tahun Tanpa Penahanan, di Mana Kepastian Hukum?
Perkara Firli Bahuri memperlihatkan celah serius dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi lembaga antikorupsi. Tiga tahun berstatus tersangka tanpa penahanan bukan hanya soal teknis berkas, tetapi juga soal sinyal ke publik bahwa hukum bisa berjalan lambat bagi orang tertentu.
Alasan berkas P19 dan dua panggilan mangkir memang sah secara prosedural. Tapi prosedur seharusnya tidak menjadi tameng untuk menunda. Jika tersangka dua kali tidak hadir, penyidik punya kewenangan memanggil paksa. Pertanyaannya, mengapa kewenangan itu tidak dipakai?
Kejati DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya juga memberi keterangan yang tidak sepenuhnya sejalan. Satu menyebut berkas sudah dikirim ulang, satu menyatakan yang dikembalikan adalah SPDP. Ketidakjelasan ini merugikan publik yang ingin tahu kepastian perkaranya.
Di sisi lain, SYL sudah dieksekusi dan menjalani hukuman. Ketimpangan antara tersangka yang bebas berkeliaran dan terpidana yang sudah di penjara adalah gambaran pahit. Penegakan hukum tidak boleh bergantung pada siapa yang duduk di kursi tersangka.
Sumber: afu.id, kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0