5 Poin SK Ilegal PSSI Cacat Formil, Michael Sianipar Masih Sah Ketum FFI
Surat Keputusan (SK) PSSI yang mengangkat Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI dinilai cacat formil. Federasi Futsal Indonesia menegaskan Michael Victor Sianipar masih sah sebagai Ketua Umum FFI.
FFI resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026. Michael menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.
Baca juga: Profil Carlos Forbs, Pemakai Nomor 7 Pertama Portugal Tanpa Cristiano Ronaldo
Dalam surat resmi yang ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima cacat formil dan materiil atas penerbitan SK tersebut. Berikut uraian lengkapnya.
Kronologi Penerbitan SK PSSI dan Keberatan FFI
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 diterbitkan pada 12 November 2026. Isinya menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum AFI/FFI. Penunjukan itu dilakukan di tengah kisruh kepengurusan federasi futsal.
Empat hari berselang, FFI menyampaikan keberatan resmi. Surat itu ditembuskan ke FIFA dan AFC sebagai induk organisasi sepak bola dunia dan Asia. Langkah ini diambil karena FFI menilai SK tersebut melanggar statuta.
Michael Sianipar mengatakan pihaknya tidak menghindari mekanisme organisasi. Namun ia menolak segala proses yang dinilai ilegal. “SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael.
Baca juga: Alasan John Herdman Hanya Panggil Ragnar Oratmangoen dari Persib di TC Timnas Indonesia
FFI juga menegaskan bahwa pihaknya masih menjalankan roda organisasi sesuai mandat KLB 3 Oktober 2024. Mandat itu diperkuat SK Menteri Hukum yang mengesahkan badan hukum FFI pada 29 September 2026.
Lima Cacat Formil SK PSSI Menurut FFI
FFI merinci lima poin kelemahan SK PSSI. Pertama, melampaui kewenangan statuta. Pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI berdasarkan Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025. Aturan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya habis dan terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kedua, PSSI mengabaikan rekomendasinya sendiri. Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90 persen pemilik suara, yakni 54 dari 60 anggota yang hadir pada Kongres 12 Mei 2026. Pengesahan itu atas rekomendasi PSSI melalui Surat No. 2280/PGD/222/V-2026. AD/ART FFI sah dan berlaku di Kementerian Hukum sebagai badan hukum.
Ketiga, SK terbit tanpa prosedur dan hak jawab. SK tidak menyebut pelanggaran apa pun, tidak memenuhi syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025).
Keempat, cacat kecermatan hukum. Konsideran SK tidak merujuk pasal spesifik. Diktum 3 mencabut “SK penetapan Ketum FFI 2024–2028” tanpa mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang bahkan tidak pernah diterima FFI.
Kelima, anomali kuorum dan konflik kepentingan. Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP dan 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt yang menyebut 40 voters pada 13 November 2026. Angka 40 itu tepat di batas minimal 2/3 dari 60 suara. FFI menilai ada indikasi tekanan oknum Exco PSSI terhadap AFP.
- Melampaui kewenangan statuta karena Kongres FFI berwenang penuh memilih dan memberhentikan Ketua Umum.
- Mengabaikan rekomendasi PSSI sendiri yang mengakui otoritas Kongres FFI dalam mengesahkan AD/ART.
- Tanpa prosedur dan hak jawab, termasuk tidak adanya tiga teguran tertulis Badan Yudisial.
- Cacat kecermatan hukum karena tidak merujuk pasal spesifik dan mencabut SK tanpa nomor serta tanggal.
- Anomali kuorum dan konflik kepentingan dalam klaim jumlah surat permohonan KLB.
Pihak yang Terlibat dan Sikap Michael Sianipar
Michael Victor Sianipar menjadi tokoh sentral dalam sengketa ini. Ia menegaskan kepemimpinannya masih sah dan tidak akan mundur karena tekanan. Menurutnya, pergantian ketua umum harus melalui mekanisme yang diatur AD/ART.
“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum,” tegas Michael.
Di sisi lain, PSSI melalui SK yang diteken pengurus menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI. Penunjukan itu disebut untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Namun FFI menilai langkah tersebut tidak berdasar.
FFI juga melibatkan FIFA dan AFC melalui tembusan surat. Langkah ini menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya berskala nasional, tetapi berpotensi menarik perhatian induk sepak bola dunia. FFI berharap FIFA dan AFC mencermati proses yang dinilai menyalahi statuta.
Latar Belakang Kisruh FFI dan PSSI
Konflik ini berakar pada perbedaan tafsir soal kewenangan. FFI sebagai badan hukum yang disahkan Kementerian Hukum merasa berhak mengatur internal organisasi melalui AD/ART. AD/ART FFI 2026 disahkan dalam Kongres 12 Mei 2026 dengan dukungan 90 persen pemilik suara.
PSSI beralih ke PO PSSI 2025 untuk menunjuk Plt. FFI menilai aturan itu hanya berlaku untuk PSSI Provinsi, bukan untuk federasi anggota seperti FFI. Perbedaan tafsir inilah yang memicu penerbitan SK kontroversial.
Sebelumnya, FFI juga memastikan agenda timnas dan liga tetap berjalan. Michael Sianipar menjamin kompetisi futsal nasional dan timnas tidak terganggu oleh kisruh kepengurusan. Pernyataan itu disampaikan untuk menenangkan klub dan pemain.
Kasus ini juga menyoroti hubungan antara PSSI dan federasi anggota. FFI adalah anggota PSSI yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan internal. Penunjukan Plt dinilai mencampuri otonomi tersebut.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika SK PSSI tetap diberlakukan, FFI berpotensi memiliki dua kepemimpinan. Kondisi itu bisa mengganggu administrasi liga dan timnas futsal. Klub dan pemain berisiko menghadapi ketidakpastian status kompetisi.
FFI menyatakan tidak menghindari KLB. Michael menegaskan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara, FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat 1 Statuta PSSI 2025.
Namun hingga kini FFI menilai belum ada dokumen resmi yang memenuhi syarat tersebut. Klaim jumlah surat yang berbeda-beda menjadi dasar keraguan. FFI meminta PSSI transparan soal verifikasi dokumen.
Langkah berikutnya bergantung pada respons PSSI. Jika PSSI tidak mencabut SK, FFI berpeluang membawa sengketa ke jalur hukum. Tembusan kepada FIFA dan AFC menjadi tekanan tambahan agar penyelesaian dilakukan sesuai statuta.
Analisis Redaksi
Kasus ini bukan sekadar adu klaim antara PSSI dan FFI. Ada persoalan mendasar soal kepatuhan pada statuta dan badan hukum. FFI memiliki SK Kementerian Hukum yang mengesahkan badan hukumnya. PSSI menerbitkan SK berdasarkan PO internal yang ditafsirkan sepihak.
Yang paling mencolok adalah absennya prosedur. SK yang mencabut kepemimpinan seseorang seharusnya menyebut pelanggaran, memberi hak jawab, dan merujuk pasal spesifik. Dalam SK PSSI, tiga hal itu tidak ditemukan. Bahkan nomor dan tanggal SK yang dicabut tidak dicantumkan.
Di sisi lain, angka kuorum yang berubah dari 48 menjadi 40 menunjukkan lemahnya verifikasi. Angka 40 tepat di batas minimal 2/3, sehingga wajar jika muncul kecurigaan. PSSI seharusnya membuka dokumen permohonan KLB agar publik menilai sendiri.
Penyelesaian terbaik adalah mengembalikan persoalan ke Kongres FFI. Jika memang ada mayoritas yang menginginkan pergantian, jalur KLB tersedia. Tetapi menggunakan SK untuk membegal organisasi hanya akan memperpanjang konflik dan mencoreng tata kelola sepak bola nasional.
Sumber: bola.okezone.com, fifa.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0