Longsor Bireuen–Takengon Kembali Terjadi, Salihin Desak Solusi Permanen
Longsor kembali menimbun badan Jalan Nasional Bireuen–Takengon di kawasan Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Minggu (15/11/2026) malam. Wakil Ketua DPRA Salihin mendesak pemerintah berhenti sekadar membersihkan material dan mulai menghadirkan solusi permanen.
Peristiwa itu bukan yang pertama. Ruas strategis penghubung pesisir dan dataran tinggi Aceh tersebut berulang kali diterjang longsor setiap kali hujan deras mengguyur. Pola yang sama terus berputar: jalan tertimbun, akses terputus, alat berat dikerahkan, lalu ancaman serupa datang lagi.
Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah di Sambas, Akses Enam Desa Sempat Terendam
Kronologi Longsor di Merie Satu
Longsor yang menjadi sorotan terbaru terjadi pada Minggu malam, 15 November 2026, di kawasan Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Material longsor menimbun badan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kota Takengon.
Insiden itu langsung memicu reaksi dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Salihin. Pada Senin (16/11/2026), ia menyampaikan desakan agar pemerintah tidak lagi terjebak dalam pola penanganan darurat yang hanya berorientasi pada pembersihan material.
Menurut Salihin, kejadian yang terus berulang semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Jika penanganan hanya dilakukan setelah longsor terjadi, masyarakat akan terus berada dalam lingkaran persoalan yang sama.
"Jangan sampai penanganan longsor hanya sebatas membersihkan material ketika kejadian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan menghadirkan solusi permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang," tegas Salihin seperti dikutip Lintasgayo.com.
Baca juga: Longsor di Linge Aceh Tengah Tewaskan Balita, Jenazah Ditemukan di Aliran Sungai
Longsor di Wih Pesam menjadi pengingat bahwa jalur tersebut belum memiliki sistem perlindungan yang memadai. Setiap hujan deras, warga yang melintas harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Salihin Soroti Pola Penanganan Reaktif
Dalam pernyataannya, Salihin menyoroti kecenderungan pemerintah yang selalu bergerak setelah bencana terjadi. Ia menilai pola reaktif itu tidak menyelesaikan akar masalah.
"Harus ada pemetaan yang jelas terhadap titik-titik rawan longsor. Penanganannya mesti berdasarkan kajian teknis, bukan sekadar tindakan darurat setelah longsor terjadi," ujarnya.
Politisi PKB itu meminta pemerintah pusat melalui instansi teknis terkait, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mengambil langkah lebih serius. Penanganan, kata dia, harus diarahkan pada pencegahan dan penguatan kawasan rawan bencana.
Salihin merinci sejumlah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi:
- Kajian teknis menyeluruh terhadap kondisi lereng dan stabilitas tanah di sepanjang jalur.
- Perbaikan dan pembangunan sistem drainase agar air tidak memperparah gerakan tanah.
- Pembangunan konstruksi pengaman tebing di titik-titik dengan tingkat kerawanan tinggi.
- Pemetaan titik rawan longsor sebagai dasar perencanaan penanganan.
- Kesiapan alat berat, personel lapangan, dan sistem respons cepat.
Ia juga mengingatkan ancaman longsor susulan masih perlu diantisipasi, terlebih di tengah tingginya intensitas hujan. Pemerintah diminta memastikan gangguan akses tidak berlangsung berlarut-larut.
Urat Nadi Ekonomi Warga Aceh Tengah
Salihin menegaskan ruas Bireuen–Takengon bukan sekadar jalan penghubung antarkabupaten. Jalur itu merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah tengah Aceh.
Mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi bergantung pada kelancaran jalur tersebut. Ketika akses terputus, efeknya merambat ke banyak sektor.
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai setiap hujan deras, masyarakat kembali dihantui ancaman longsor dan terputusnya akses transportasi. Kita membutuhkan kepastian bahwa jalan ini aman dilalui," katanya.
Terputusnya akses berpotensi menimbulkan efek berantai. Distribusi barang terganggu, perjalanan masyarakat terhambat, biaya transportasi meningkat, bahkan pelayanan terhadap kebutuhan mendesak ikut terancam.
Bagi warga Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, jalur ini adalah satu-satunya penghubung utama menuju pesisir timur Aceh. Tidak ada alternatif yang sepadan ketika badan jalan tertimbun material longsor.
Dorongan Koordinasi Pusat dan Daerah
Salihin mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi. Persoalan longsor di jalur Bireuen–Takengon, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai kejadian insidental yang selesai begitu material dibersihkan.
Ada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem perlindungan jalan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan permanen terhadap titik-titik rawan longsor.
Bagi Salihin, keberhasilan penanganan jalur tersebut tidak cukup diukur dari seberapa cepat alat berat membersihkan material. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa mampu pemerintah mencegah longsor serupa kembali terjadi.
Desakan senada kerap muncul dari berbagai kalangan di Aceh. Jalan nasional di kawasan pegunungan Gayo dikenal memiliki medan rawan, dengan lereng curam dan curah hujan tinggi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan wilayah Aceh bagian tengah termasuk zona dengan intensitas hujan signifikan, yang memperbesar risiko gerakan tanah di lereng yang tidak stabil.
BPJN sebagai instansi teknis memiliki kewenangan atas jalan nasional. Namun tanpa kajian geoteknik dan anggaran perawatan yang memadai, penanganan cenderung berulang pada tahap darurat.
Informasi lebih lanjut soal kondisi jalan nasional di Aceh dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah Selanjutnya yang Dinanti
Salihin berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan permanen. Ia menekankan pentingnya kepastian keselamatan bagi pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPJN maupun Pemerintah Aceh terkait rencana teknis penanganan di Merie Satu. Warga di sekitar jalur diminta tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan deras.
Yang paling dinanti warga adalah bukti di lapangan: tebing yang diperkuat, drainase yang berfungsi, dan jalan yang bisa dilalui tanpa rasa waswas setiap musim hujan datang.
Analisis Redaksi
Desakan Salihin menyentuh titik lemah kebijakan infrastruktur di daerah rawan bencana. Selama bertahun-tahun, penanganan longsor di jalur Bireuen–Takengon berhenti pada tahap pembersihan material. Alat berat didatangkan, jalan dibuka, lalu semua kembali seperti semula tanpa perbaikan struktural. Pola itu mahal, melelahkan, dan tidak menyelesaikan apa pun.
Persoalannya bukan sekadar anggaran, tetapi cara pandang. Selama bencana dipandang sebagai kejadian insidental, selama itu pula respons akan selalu bersifat darurat. Padahal karakter medan Gayo sudah diketahui: lereng curam, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang terus berubah. Risiko longsor seharusnya sudah masuk dalam perencanaan jangka panjang, bukan ditemukan kembali setiap kali hujan turun.
Yang paling dirugikan adalah warga. Mereka menanggung biaya transportasi lebih tinggi, kehilangan waktu, dan hidup dengan ketidakpastian. Jika pemerintah serius, kajian geoteknik dan pembangunan pengaman tebing harus menjadi prioritas anggaran, bukan proyek yang menunggu bencana berikutnya. Keselamatan tidak bisa ditawar dengan pola kerja yang sama berulang-ulang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0