BPBD Kalsel Minta Daerah Siaga Banjir: Drainase hingga Personel Jadi Prioritas

Nov 17, 2026 - 10:30
 0  1
BPBD Kalsel Minta Daerah Siaga Banjir: Drainase hingga Personel Jadi Prioritas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan menerbitkan surat edaran ke seluruh kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Drainase, personel, hingga peralatan diminta disiapkan sejak dini.

Ad
Ad

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan surat edaran itu sudah dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diambil menyusul masuknya musim penghujan yang meningkatkan potensi banjir dan genangan di sejumlah wilayah.

Baca juga: Drainase Jalan Sukamara Dibersihkan, PUPR Banjarbaru Genjot Antisipasi Banjir

"Kita sudah keluarkan surat edaran ke kabupaten/kota untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir," ujar Ronny kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Kronologi dan Isi Surat Edaran BPBD Kalsel

Surat edaran itu menjadi instruksi resmi pertama dari BPBD Kalsel menjelang puncak musim hujan. Ronny menjelaskan, edaran tersebut tidak hanya bersifat imbauan, tetapi memuat sejumlah poin konkret yang harus dijalankan pemerintah daerah.

Salah satu poin utama adalah kesiapan personel. Setiap kabupaten dan kota diminta memastikan tim penanggulangan bencana bisa bergerak cepat ketika kondisi darurat terjadi. Bukan hanya jumlah personel, tetapi juga keterampilan dan koordinasi antarlewat sektor.

Selain personel, peralatan pendukung juga menjadi perhatian. BPBD Kalsel meminta pemerintah daerah memeriksa kelayakan perahu karet, pompa air, tenda pengungsian, hingga kendaraan operasional. Peralatan yang rusak atau tidak layak pakai harus segera diperbaiki atau diganti.

Baca juga: Banjir Aceh Selatan: 947 Warga Terdampak, 233 Jiwa Mengungsi

"Pemerintah kabupaten/kota juga diminta memastikan seluruh sumber daya penanggulangan bencana dapat bergerak ketika kondisi darurat terjadi," kata Ronny.

Surat edaran itu juga mengatur soal pengecekan saluran drainase. BPBD Kalsel ingin memastikan drainase berfungsi optimal mengalirkan kelebihan air ke sungai. Jika saluran tersumbat sampah atau sedimentasi, air hujan berpotensi menggenang di permukiman.

Gubernur Kalsel turut mengeluarkan surat edaran serupa kepada para bupati dan wali kota. Menurut Ronny, langkah itu memperkuat kesiapsiagaan di tingkat daerah, terutama karena banjir bukan hanya urusan BPBD, tetapi juga dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, hingga pemerintah kecamatan.

Wilayah Rawan Banjir dan Ancaman Banjir Rob

BPBD Kalsel memetakan sejumlah daerah yang berpotensi dilanda banjir atau genangan saat curah hujan meningkat. Ronny menyebut Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian ekstra.

Keempat daerah itu memiliki karakteristik geografis yang rentan. Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, misalnya, dilintasi sungai besar dengan permukiman padat di bantaran. Sementara Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut punya topografi rendah yang mudah tergenang ketika hujan deras turun dalam waktu lama.

Namun, perhatian khusus diberikan pada Kota Banjarmasin. Ibu kota provinsi itu menghadapi ancaman ganda: banjir kiriman dari hulu dan banjir rob dari laut. Kombinasi keduanya bisa memperparah genangan di kawasan permukiman.

"Banjir akan semakin parah jika berbarengan dengan banjir rob, terutama di wilayah Kota Banjarmasin," jelas Ronny.

Banjir rob memang menjadi persoalan tahunan di Banjarmasin. Sejumlah kawasan seperti Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara kerap terendam ketika air pasang laut naik bersamaan dengan hujan deras. Kondisi itu diperparah oleh penurunan muka tanah dan alih fungsi lahan basah.

BPBD Kalsel menilai, kesiapan drainase menjadi kunci untuk mengurangi dampak genangan. Saluran yang tersumbat membuat air hujan tidak bisa mengalir cepat ke sungai. Akibatnya, genangan bertahan lebih lama dan merusak aktivitas warga.

Ronny berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan saat banjir terjadi. Pencegahan lewat perawatan drainase dan kesiapan dini dinilai lebih efektif menekan kerugian.

Latar Belakang: Musim Hujan dan Pola Bencana Hidrometeorologi

Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang rutin dilanda bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Data historis menunjukkan, banjir besar pernah melanda sejumlah kabupaten dan menyebabkan ribuan warga mengungsi.

Pada awal 2021, banjir besar melanda Kalsel dan menimbulkan kerugian signifikan. Peristiwa itu menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah soal pentingnya kesiapsiagaan. Namun, masalah klasik seperti drainase buruk dan penumpukan sampah masih sering ditemui.

BMKG sebelumnya memperingatkan potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir tahun. Puncak musim hujan biasanya terjadi pada Desember hingga Januari. Karena itu, BPBD Kalsel bergerak lebih awal dengan mengeluarkan surat edaran pada pertengahan November.

Langkah BPBD Kalsel sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang meminta daerah memperkuat mitigasi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan rencana kontingensi dan simulasi evakuasi.

Selain banjir, bencana hidrometeorologi lain seperti tanah longsor dan angin puting beliung juga mengintai. Namun, BPBD Kalsel menempatkan banjir sebagai prioritas karena dampaknya luas, terutama di kawasan permukiman padat.

Ronny menekankan, koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci. BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Dinas pekerjaan umum bertanggung jawab atas drainase, dinas sosial menyiapkan bantuan, dan TNI-Polri membantu evakuasi.

"Kita berharap seluruh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika banjir terjadi, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan melalui kesiapan sejak dini," ujarnya.

Dampak dan Respons Pemerintah Daerah

Surat edaran BPBD Kalsel menuai respons beragam. Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mengaku sudah mulai memeriksa saluran drainase. Namun, ada juga yang belum bergerak karena keterbatasan anggaran.

Di Banjarmasin, dinas terkait disebut telah melakukan pembersihan saluran air di beberapa titik. Langkah itu penting karena kota ini kerap mengalami genangan saat hujan deras. Namun, warga menilai perawatan drainase belum merata.

Pemerhati lingkungan di Kalsel menilai, masalah banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan surat edaran. Perlu anggaran dan program nyata, termasuk normalisasi sungai dan pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang ke sungai dan saluran air menjadi penyebab utama penyumbatan.

BPBD Kalsel mengingatkan, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga diminta berperan aktif, misalnya tidak membuang sampah ke drainase dan memantau informasi cuaca dari sumber resmi.

Dengan koordinasi dan kesiapsiagaan yang maksimal, dampak bencana hidrometeorologi selama musim penghujan di Kalsel diharapkan dapat diminimalkan.

Informasi dan deteksi dini menjadi kunci kesiapsiagaan menghadapi bencana. BPBD Kalsel mengimbau warga mengikuti perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan BPBD setempat.

Langkah Selanjutnya: Pengawasan dan Kesiapan Lapangan

Setelah surat edaran dikirim, BPBD Kalsel akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di daerah. Ronny menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan.

Pengawasan itu mencakup pengecekan langsung ke lapangan, terutama di wilayah rawan banjir. BPBD Kalsel juga akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyamakan persepsi.

Selain itu, BPBD Kalsel mendorong pemerintah daerah menyiapkan posko siaga bencana. Posko itu berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi ketika banjir terjadi.

Masyarakat diharapkan proaktif melaporkan jika melihat tanda-tanda banjir, seperti air sungai yang meluap atau drainase yang tersumbat. Laporan cepat memungkinkan penanganan lebih dini.

Ronny menegaskan, kesiapsiagaan bukan sekadar formalitas. Ia berharap seluruh pihak benar-benar menjalankan instruksi agar dampak banjir bisa ditekan.

"Kita sudah keluarkan surat edaran. Tinggal bagaimana daerah menjalankan dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Analisis Redaksi: Surat Edaran Bukan Jaminan Bebas Banjir

Surat edaran BPBD Kalsel patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun, sejarah banjir di Kalsel menunjukkan, imbauan tanpa tindakan konkret sering kali tidak cukup. Setiap tahun surat serupa dikirim, tetapi genangan dan banjir tetap terjadi.

Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya edaran, melainkan pada pelaksanaan di lapangan. Drainase yang tersumbat sampah, alih fungsi lahan basah, dan penurunan muka tanah adalah masalah struktural yang butuh penanganan jangka panjang. Surat edaran tidak bisa menyelesaikan itu semua.

Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran untuk perawatan drainase dan normalisasi sungai tidak dipangkas. Pengawasan terhadap pembuangan sampah ke saluran air juga harus diperketat. Tanpa itu, surat edaran hanya menjadi dokumen rutin yang tidak berdampak.

Masyarakat juga punya peran. Kesadaran menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan, menjadi kunci. Pemerintah dan warga harus bergerak bersama. Jika tidak, banjir akan terus menjadi langganan setiap musim hujan.

Sumber: kakinews.id, bmkg.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad