Pemkab Muara Enim Verifikasi Data Penerima Perlinsos, 4.755 KPM BPNT Dinyatakan Tak Layak

Nov 17, 2026 - 09:40
 0  1
Pemkab Muara Enim Verifikasi Data Penerima Perlinsos, 4.755 KPM BPNT Dinyatakan Tak Layak

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, memutakhirkan dan memverifikasi data penerima Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dari 24.262 KPM BPNT, sebanyak 4.755 KPM atau 19,60 persen dinyatakan tidak layak menerima bantuan.

Ad
Ad

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Muara Enim, Husin Aswadi, menyampaikan data itu berdasarkan laporan ringkasan pelaksanaan Perlinsos per 5 November 2026.

Baca juga: Supaad Dorong Pekerja Tarakan Utara Pahami Hak Jaminan Sosial

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.498 KPM atau 80,36 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, 4.755 KPM atau 19,60 persen dinyatakan tidak layak, sedangkan sembilan KPM lainnya masih dalam proses verifikasi teknis," ujar Husin dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA dari Palembang, Senin.

24.806 KK Terdaftar, 94,31 Persen Lewat Jaringan Agen Perlinsos

Berdasarkan laporan per 5 November 2026, sebanyak 24.806 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam basis data Perlinsos Muara Enim. Dari jumlah itu, 23.394 KK atau 94,31 persen di antaranya telah didaftarkan melalui jaringan agen perlinsos.

Pemutakhiran mencakup verifikasi kelayakan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial juga memperkuat jaringan agen penyalur di seluruh wilayah kabupaten.

Hasil konsolidasi data mencakup 22 kecamatan di Muara Enim. Untuk Program BPNT, tercatat 24.262 KPM terdaftar dengan rincian:

Baca juga: Industri Genteng Majalengka Bangkit, DPRD Jabar Soroti Jaminan Sosial Pekerja

  • 19.498 KPM (80,36 persen) berpotensi layak menerima bantuan
  • 4.755 KPM (19,60 persen) dinyatakan tidak layak
  • 9 KPM masih dalam proses verifikasi teknis

Sementara untuk Program PKH, terdapat 22.831 KPM yang terdaftar. Sebanyak 17.459 KPM atau 76,47 persen berstatus berpotensi layak, 5.366 KPM atau 23,50 persen dinyatakan tidak layak, dan enam KPM lainnya masih menunggu proses verifikasi.

Baru 760 dari 2.041 Agen Perlinsos Berstatus Aktif

Persoalan tidak berhenti pada data penerima. Dari total 2.041 agen perlinsos yang terdata, baru 760 agen atau 37,24 persen yang berstatus aktif. Sebanyak 1.281 agen lainnya masih memerlukan reaktivasi dan penguatan kapasitas.

"Selain pemutakhiran data penerima, Dinas Sosial juga melakukan penguatan jaringan agen perlinsos yang berperan dalam mendukung proses pendaftaran dan pelayanan masyarakat," jelas Husin.

Menurutnya, pelaksanaan Perlinsos tidak hanya berfokus pada pendataan calon penerima bantuan. Kesiapan sistem dan jaringan pelayanan juga menjadi perhatian agar masyarakat dapat mengakses program perlindungan sosial dengan lebih mudah.

Angka 37,24 persen agen aktif itu menunjukkan bahwa sebagian besar ujung layanan di lapangan belum berfungsi penuh. Padahal agen berperan sebagai pintu masuk pendaftaran warga yang selama ini terdaftar lewat jalur tersebut.

Koordinasi Lintas Sektor dengan Disdukcapil dan Diskominfo

Dinas Sosial Muara Enim telah melakukan sejumlah koordinasi lintas sektor. Salah satunya rapat koordinasi bersama pendamping sosial se-Kabupaten Muara Enim yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Koordinasi itu untuk menyelaraskan pemadanan data penerima bantuan sosial sekaligus mengoptimalkan saluran komunikasi dan pendampingan di lapangan. Pemadanan data dengan Disdukcapil penting agar penerima yang sudah pindah, meninggal, atau berubah status kependudukannya tidak lagi masuk daftar.

Selain itu, sosialisasi dan pendampingan pendaftaran agen perlinsos telah dilaksanakan di lingkungan Polres Muara Enim, Rindam, dan Kodim Muara Enim. "Pemutakhiran data juga terus dilakukan pendamping sosial melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap kecamatan," katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Muara Enim berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan, memperkuat kapasitas jaringan agen, serta memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Mengapa Verifikasi Data Bansos Menentukan Nasib Warga

Data yang tidak akurat punya dua sisi kerugian. Warga miskin yang layak bisa kehilangan bantuan karena namanya tidak masuk basis data. Sebaliknya, penerima yang status ekonominya sudah membaik tetap menerima bantuan dan menutup peluang orang lain.

Karena itu, angka 19,60 persen KPM BPNT dan 23,50 persen KPM PKH yang dinyatakan tidak layak bukan sekadar statistik. Angka itu menggambarkan berapa banyak kuota bantuan yang bisa dialihkan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan di 22 kecamatan Muara Enim.

Proses verifikasi juga menyangkut mekanisme sanggah. Warga yang namanya dinyatakan tidak layak berhak mengetahui dasar penilaiannya, termasuk kriteria apa yang dipakai pendamping saat turun ke lapangan. Tanpa keterbukaan itu, keputusan verifikasi mudah berbuntut sengketa di tingkat desa.

Di sisi lain, kondisi 1.281 agen yang belum aktif menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Agen yang tidak berfungsi berarti warga di pelosok harus menempuh jalur pendaftaran lain, sementara pendamping sosial jumlahnya terbatas. Reaktivasi agen bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal akses layanan.

Pemkab Muara Enim menyatakan komitmen pada pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Publikasi berkala data penerima per kecamatan, termasuk daftar yang dinyatakan tidak layak beserta alasannya, akan menjadi ujian nyata dari komitmen tersebut. Informasi lebih lanjut soal tata cara pendaftaran dan sanggah dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah daerah dan rujukan program perlindungan sosial nasional di Kementerian Sosial.

Analisis Redaksi: Verifikasi Setengah Jalan Tidak Cukup

Langkah Pemkab Muara Enim memutakhirkan data penerima Perlinsos patut diapresiasi. Jarang ada daerah yang cukup terbuka mempublikasikan rincian angka KPM layak dan tidak layak, lengkap dengan persentasenya. Keterbukaan semacam ini memudahkan publik mengawasi apakah bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Namun ada dua catatan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, angka 37,24 persen agen aktif menunjukkan infrastruktur layanan masih rapuh. Verifikasi data yang rapi di atas kertas akan kehilangan makna jika warga di lapangan kesulitan mendaftar atau mengajukan sanggahan karena agen di sekitarnya tidak beroperasi. Reaktivasi 1.281 agen semestinya menjadi prioritas dengan tenggat yang jelas, bukan sekadar rencana.

Kedua, status "berpotensi layak" pada 80,36 persen KPM BPNT dan 76,47 persen KPM PKH menandakan verifikasi belum final. Kata "berpotensi" menyiratkan masih ada tahap penilaian lanjutan yang belum tuntas. Pemkab perlu menjelaskan kapan status itu berubah menjadi keputusan tetap, agar penerima tidak menggantungkan harapan pada data yang belum pasti.

Yang juga krusial adalah mekanisme sanggah yang mudah diakses. Warga yang dinyatakan tidak layak berhak tahu alasannya dan mendapat kesempatan membuktikan sebaliknya. Verifikasi yang baik bukan yang paling banyak mencoret nama, melainkan yang paling akurat memisahkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Di titik itu, transparansi data per kecamatan akan menjadi ukuran paling jujur.

Sumber: kemensos.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad