RUU Penyadapan Dibahas DPR Bareng Baintelkam Polri, Ini 5 Poin Krusialnya
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Baintelkam Polri untuk membahas RUU Penyadapan pada Senin (16/11). Polri mengusulkan lima syarat ketat agar penyadapan tidak disalahgunakan, mulai dari sasaran terbatas hingga sanksi pidana.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membuka langsung forum itu dan menyebut konstitusi belum punya aturan baku soal mekanisme penyadapan.
Baca juga: Tiang Monorel Senayan Belum Dibongkar, Pramono Anung Buka Suara soal Komunikasi dengan DPR
"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habib saat membuka RDP, dikutip dari CNN Indonesia.
Kronologi: Dari Kasus Penyadapan Ilegal ke Meja DPR
Pembahasan RUU Penyadapan bukan pekerjaan yang muncul tiba-tiba. RUU ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Sebelumnya, RUU tersebut masuk dalam revisi Prolegnas bersama RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi serta RUU Hukum Masyarakat Adat di Badan Legislasi DPR pada akhir 2025.
Dorongan mempercepat pembahasan datang setelah kasus penyadapan ilegal menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kasus itu menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya membuka peluang untuk membahas dan mempercepat RUU Penyadapan setelah peristiwa tersebut. Dari situ, Komisi III bergerak mengundang Baintelkam Polri untuk memberi masukan.
Baca juga: MPR Mundurkan Sidang Penetapan Wapres Baru ke 9 Desember 2026, Ini Alasannya
Dalam rapat 16 November itu, agenda utamanya adalah menjaring masukan dari pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang selama ini menjalankan penyadapan. Komisi III ingin memastikan RUU nanti tidak sekadar mengesahkan praktik yang sudah berjalan, tetapi juga memasang pagar pengaman.
Siapa yang Terlibat dan Apa Kata Mereka
Dua nama utama dalam rapat ini adalah Habiburokhman sebagai Ketua Komisi III DPR RI dan Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Ketua Baintelkam Polri. Keduanya berbicara dari sudut pandang berbeda: legislator yang ingin aturan jelas, dan pelaksana teknis yang ingin aturan tetap bisa dijalankan.
Habiburokhman menyoroti absennya standar tunggal. Sebagian penyadapan butuh izin pengadilan, sebagian berjalan tanpa izin. Jangka waktunya pun bervariasi antar-lembaga.
Dedy Kusuma Bakti lalu memaparkan lima hal yang menurutnya wajib diatur dalam RUU. Pertama, soal sasaran penyadapan. Menurut dia, penyadapan tidak bisa dilakukan terhadap semua orang. Sifatnya limitatif, hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan kadar ancaman tinggi.
"Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan," kata Dedy.
Kedua, soal izin tertulis dari pihak berwenang. Polri membolehkan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan. Dokumen tertulis juga harus mencantumkan pihak-pihak yang terlibat.
"Ada jangka waktunya, kalau di tempat kami diatur satu bulan. Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," kata Dedy.
Lima Poin yang Diusulkan Baintelkam Polri
Dalam paparannya, Dedy merinci lima syarat yang ia harap masuk ke dalam RUU Penyadapan. Poin-poin ini menjadi bahan diskusi utama Komisi III.
- Sasaran terbatas. Penyadapan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan berancaman tinggi. Dilarang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- Izin tertulis. Proses penyadapan wajib mendapat persetujuan tertulis dari pihak berwenang, dengan jangka waktu satu bulan dan pencantuman pihak yang terlibat.
- Pemisahan peran. Pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis harus terpisah sebagai sarana kontrol.
- Pencatatan utuh. Seluruh proses penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah atau dihapus.
- Pengawasan berlapis. Pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Dedy juga menyinggung soal sanksi. Tersangka dapat dikenakan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2003. Ada pula sanksi kode etik profesi Polri berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang menghukum tersangka melalui pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
Hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 juga berlaku, baik bagi pelaksana maupun pemberi perintah penyadapan.
Latar Belakang: Mengapa RUU Ini Mendesak
Persoalan mendasarnya sederhana: penyadapan menyentuh dua kepentingan yang sama-sama sah. Di satu sisi ada kebutuhan negara menjaga keamanan dalam negeri. Di sisi lain ada hak privasi warga yang dilindungi konstitusi.
Tanpa undang-undang khusus, batas antara keduanya bergantung pada tafsir masing-masing lembaga. Habiburokhman menyebut hal yang dilarang maupun yang tidak dilarang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang mana pun.
Kondisi itu diperparah oleh perbedaan prosedur antar-lembaga. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada yang tidak. Jangka waktunya pun beragam. Publik pun sulit menilai apakah sebuah penyadapan sah atau tidak.
Kasus yang menyeret eks Kapolri menjadi pengingat bahwa celah ini bukan sekadar teori. Ketika prosedur tidak tunggal, pengawasan menjadi lemah, dan penyalahgunaan lebih mudah terjadi. Karena itu, RUU Penyadapan ditempatkan dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Pembahasan di Komisi III juga menunjukkan DPR tidak ingin RUU ini lahir dari ruang hampa. Masukan dari Baintelkam Polri diminta justru karena lembaga itulah yang paling memahami praktik di lapangan, termasuk risiko penyalahgunaan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Bagi publik, hasil rapat ini menentukan seberapa kuat perlindungan privasi nantinya. Jika usulan Baintelkam diadopsi, penyadapan hanya bisa menyasar orang tertentu dengan ancaman keamanan tinggi, disertai izin tertulis dan batas waktu satu bulan.
Bagi aparat, RUU ini bisa menjadi payung hukum yang memperjelas batas kewenangan. Selama ini ketidakjelasan aturan membuat pelaksana di lapangan rentan dianggap melanggar, sementara pengawas sulit menindak karena tidak ada standar baku.
Namun, sejumlah pertanyaan masih terbuka. Siapa yang berwenang memberi izin tertulis? Apakah pengadilan akan dilibatkan? Bagaimana mekanisme pengawasan lintas lembaga jika penyadapan dilakukan oleh institusi selain Polri? Rapat 16 November belum menjawab semua itu.
Yang jelas, DPR membuka pintu percepatan pembahasan. Setelah mendengar Baintelkam, Komisi III masih perlu mendengar lembaga lain, termasuk yang selama ini menjalankan fungsi penyadapan di luar kepolisian. Publik menunggu apakah RUU ini benar-benar mengikat semua pihak atau hanya merapikan satu institusi.
Rujukan lain soal praktik penyadapan dan kasus yang menyeret pejabat tinggi bisa ditelusuri melalui pemberitaan kanal nasional CNN Indonesia.
Analisis Redaksi
Ada satu hal yang luput dari sorotan dalam rapat itu: RUU Penyadapan lahir dari sebuah skandal, bukan dari perencanaan kebijakan yang matang. Itu bukan cacat, tetapi ia menentukan arah. Undang-undang yang dibuat sebagai respons atas kasus cenderung fokus pada siapa yang salah, bukan pada bagaimana sistem seharusnya bekerja.
Usulan Baintelkam soal pemisahan peran antara pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis adalah poin paling berharga. Prinsip kompartementasi itu mengakui satu fakta: penyalahgunaan paling mudah terjadi ketika satu orang bisa mengusulkan, menyetujui, dan menjalankan penyadapan sekaligus. Jika prinsip ini benar-benar masuk ke dalam batang tubuh RUU, ia bisa menjadi rem yang efektif.
Tetapi pengawasan yang hanya mengandalkan Kabaintelkam, inspektorat, dan Propam tetap berada di dalam lingkaran internal kepolisian. Selama tidak ada mekanisme eksternal yang punya gigi, janji pengawasan berlapis hanya akan sekuat kemauan lembaga yang mengawasi dirinya sendiri. Di sinilah DPR perlu mendengar pihak lain, terutama lembaga pengawas independen dan perwakilan masyarakat sipil.
Poin soal sanksi juga perlu dibaca kritis. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan PP Nomor 2 Tahun 2003 memang mengatur hukuman, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat. Namun sanksi internal selalu bergantung pada keberanian atasan menindak bawahannya. Tanpa jalur pelaporan yang aman bagi pelapor dan korban, aturan seketat apa pun akan berhenti di atas kertas.
Yang paling menentukan bukan berapa cepat RUU ini disahkan, melainkan seberapa jelas ia membatasi siapa yang boleh menyadap, atas dasar apa, dan siapa yang mengawasi. Penyadapan adalah kekuasaan yang tidak terlihat. Undang-undangnya harus terlihat jelas oleh semua orang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0