DPRD Palangka Raya Minta Sarpras Banjir Dipastikan Siap Sebelum Musim Hujan
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari, meminta pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir. Seluruh sarana dan prasarana penanganan bencana harus dipastikan berfungsi sebelum hujan memuncak.
Permintaan itu disampaikan Tantawi pada Senin, 16 November 2026, menyusul mulai masuknya musim hujan di Kalimantan Tengah. Ia menilai Kota Palangka Raya memiliki sejumlah kawasan yang berulang kali tergenang pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Disdik Palangka Raya Bersihkan Drainase Cegah Banjir, Ini Titik dan Jadwalnya
"Melihat kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa wilayah di Kota Palangka Raya yang rawan terjadi banjir, sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya sejak dini," kata Tantawi seperti dikutip ANTARA News Kalteng.
Kronologi dan Alasan Peringatan Dini dari DPRD
Peringatan Tantawi tidak muncul di ruang kosong. Ia menyoroti pola cuaca yang berulang setiap akhir tahun, ketika curah hujan meningkat dan genangan mulai muncul di sejumlah kawasan permukiman.
Menurut dia, kesiapan menghadapi banjir perlu menjadi perhatian karena curah hujan yang meningkat berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir. Karena itu, BPBD diminta tidak menunggu sampai banjir terjadi untuk menyiapkan kebutuhan penanganan bencana.
"Untuk itu, kami meminta pemerintah kota melalui BPBD segera bersiaga dan mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk menanggulangi bencana banjir," ucapnya.
Baca juga: GESIKAMOLEK di Watulimo Trenggalek: TNI-Polri dan Warga Bersihkan Sungai Cegah Banjir
Dalam pernyataannya, Tantawi menempatkan kesiapan peralatan sebagai prioritas pertama. Ia menilai keterlambatan penyiapan logistik dan peralatan evakuasi akan langsung berdampak pada warga di titik-titik rawan.
Ia juga mengingatkan bahwa banjir di Palangka Raya bukan peristiwa yang datang tiba-tiba tanpa tanda. Riwayat kejadian sebelumnya, menurut dia, sudah cukup menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk bergerak lebih awal.
Peralatan Evakuasi dan Kesiapan Personel BPBD Jadi Sorotan
Fokus utama permintaan Tantawi adalah kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung proses evakuasi. Ia menegaskan peralatan harus dalam kondisi siap pakai apabila sewaktu-waktu ada warga yang harus meninggalkan rumah akibat banjir.
"Jangan sampai ketika ada warga yang membutuhkan evakuasi, peralatan justru belum siap digunakan, sehingga seluruh kebutuhan penanganan harus dipastikan sejak sekarang," ujarnya.
Selain peralatan, petugas juga perlu memastikan kesiapan personel agar dapat bergerak cepat ketika menerima laporan dari masyarakat di wilayah terdampak. Menurut Tantawi, kecepatan respons menjadi penentu ketika air mulai naik di permukiman padat.
Ia menekankan bahwa seluruh peralatan harus benar-benar siap. Dengan begitu, apabila ada warga yang perlu dievakuasi, petugas bisa segera membawa mereka ke tempat yang lebih aman.
Beberapa hal yang menurut Tantawi perlu dipastikan sebelum musim hujan memuncak:
- Peralatan evakuasi dalam kondisi berfungsi dan mudah dijangkau petugas.
- Personel BPBD siaga dan bisa bergerak cepat menerima laporan warga.
- Pemetaan wilayah rawan banjir diperbarui agar pemantauan lebih intensif.
- Koordinasi antarinstansi diperkuat agar penanganan darurat tidak terkendala.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Penguatan Koordinasi Antarinstansi
Tantawi juga menilai koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan tidak terkendala ketika kondisi darurat terjadi. Ia tidak merinci instansi mana saja yang dimaksud, tetapi menekankan pentingnya satu alur kerja saat bencana datang.
Pemetaan wilayah rawan banjir, lanjut dia, perlu menjadi perhatian sehingga petugas dapat mengetahui kawasan yang membutuhkan pemantauan lebih intensif selama musim hujan. Pemetaan itu dinilai membantu penempatan personel dan peralatan di titik yang paling berisiko.
Dalam konteks kota yang dilintasi sungai dan memiliki banyak kawasan rendah, data titik rawan menjadi dasar penentuan prioritas. Tanpa pemetaan yang mutakhir, bantuan berisiko datang terlambat ke lokasi yang paling membutuhkan.
Pernyataan Tantawi sejalan dengan seruan lain di lingkungan DPRD Palangka Raya yang menyoroti kesiapan layanan publik saat cuaca ekstrem. Sebelumnya, DPRD juga meminta warga segera memeriksa kesehatan jika mengalami gejala demam berdarah, seperti dilaporkan ANTARA News Kalteng dalam pemberitaan terpisah.
Di sisi lain, pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan juga pernah terlibat dalam kegiatan membersihkan drainase untuk mencegah banjir. Langkah itu menunjukkan bahwa persoalan genangan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga dinas teknis lain.
Dampak yang Diantisipasi jika Sarpras Tidak Siap
Apabila peralatan dan personel belum siap, dampak paling langsung dirasakan warga di kawasan rawan. Evakuasi yang tertunda memperbesar risiko keselamatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga sakit.
Kesiapan sarpras juga menentukan kecepatan pemulihan pascabanjir. Peralatan penyedot air, perahu karet, dan penerangan darurat yang berfungsi mempercepat proses penanganan genangan di permukiman.
Tantawi menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah kota, bukan semata kesiapan warga. Menurut dia, antisipasi sejak dini lebih murah dan lebih aman dibanding penanganan darurat yang terlambat.
Bagi Palangka Raya, musim hujan selalu membawa konsekuensi pada aktivitas harian. Genangan dapat mengganggu mobilitas warga, akses layanan kesehatan, hingga kegiatan belajar mengajar bila air masuk ke kawasan permukiman.
Langkah Selanjutnya yang Ditunggu dari Pemkot dan BPBD
Sampai pernyataan itu disampaikan, Tantawi belum merinci daftar peralatan yang dinilai kurang atau lokasi spesifik yang paling rawan. Ia menekankan prinsipnya: seluruh kebutuhan penanganan harus dipastikan sejak sekarang.
Yang ditunggu publik adalah tindak lanjut konkret dari BPBD Palangka Raya. Pengecekan peralatan, penyiagaan personel, dan pembaruan pemetaan titik rawan menjadi ukuran apakah seruan DPRD dijalankan.
"Seluruh peralatan harus benar-benar siap, sehingga apabila ada warga yang perlu dievakuasi, petugas bisa segera membawa mereka ke tempat yang lebih aman," demikian Tantawi.
Bagi warga, pernyataan ini menjadi pengingat untuk melaporkan tanda-tanda awal genangan ke petugas. Kesiapan pemerintah dan kewaspadaan masyarakat berjalan beriringan saat musim hujan tiba.
Analisis Redaksi
Pernyataan Tantawi menyentuh titik yang sering terlewat dalam penanganan banjir: kesiapan alat sebelum bencana, bukan sesudahnya. Pemerintah kota kerap dinilai baru bergerak ketika air sudah masuk rumah warga. Padahal, pengecekan peralatan dan penyiagaan personel bisa dilakukan kapan saja, tanpa menunggu laporan pertama masuk.
Yang perlu dicermati, seruan DPRD ini belum disertai data konkret soal kondisi sarpras BPBD saat ini. Tidak disebut berapa perahu karet, pompa air, atau tenda pengungsian yang tersedia dan berapa yang rusak. Tanpa angka, seruan kesiapsiagaan mudah berhenti sebagai pernyataan politik yang rutin muncul setiap awal musim hujan.
Karena itu, ujian sesungguhnya ada pada transparansi. BPBD Palangka Raya sebaiknya membuka hasil pengecekan peralatan dan daftar titik rawan kepada publik. Dengan begitu, warga tahu ke mana harus melapor dan apa yang bisa diharapkan ketika air mulai naik. Kesiapsiagaan yang terukur jauh lebih menenangkan daripada janji siaga yang tidak pernah diuji.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0