Mengapa Bareskrim Belum Tetapkan Status Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Nov 16, 2026 - 15:10
 0  1
Mengapa Bareskrim Belum Tetapkan Status Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Bareskrim Polri belum menetapkan dugaan makar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira Polri lainnya dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Padahal Istana dan Komisi III DPR sudah meminta pasal makar diterapkan.

Ad
Ad

Perbedaan itu terlihat dari langkah penanganan perkara. Penyidik masih memproses perkara utama dengan sangkaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan informasi elektronik. Dugaan makar ditangani lewat laporan polisi terpisah.

Baca juga: Pil Koplo Singaraja: 5.269 Butir Disita, Dua Pemuda Lumajang Ditangkap

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan, temuan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana makar.

Kronologi Desakan Makar dari Istana hingga Komisi III DPR

Pernyataan Istana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026. Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo menyebut tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada makar.

Menurut Prasetyo, tindakan tersebut berpotensi membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Delapan hari kemudian, desakan serupa datang dari DPR. Rapat kerja Komisi III bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, menghasilkan kesimpulan agar Polri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka.

Baca juga: YTR Korban Penyekapan Taufik Hidayat Jadi Saksi di Persidangan, Tetap Optimis Meski Pakai Kursi Roda

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar. Komisi III juga meminta kepolisian mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Di forum yang sama, Suyudi memberi jawaban berbeda. Ia menegaskan penyidik perlu mendalami perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta menelusuri tugas dan aktivitas pihak-pihak terkait.

Polri lalu menerbitkan laporan polisi baru untuk menyelidiki dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, atau permufakatan jahat melakukan makar. Konsekuensinya, dugaan makar belum menjadi status hukum yang ditetapkan terhadap empat tersangka perkara penyadapan.

Urutan peristiwanya bisa dibaca begini:

  • 4 November 2026: Istana lewat Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut penyadapan mengarah pada makar.
  • 12 November 2026: Komisi III DPR meminta Polri menerapkan pasal makar dalam rapat kerja bersama Kapolri.
  • 12 November 2026: Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan unsur makar belum terbukti dan memilih pendalaman lebih lanjut.
  • Setelah rapat: Polri menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan permufakatan jahat melakukan makar.

Tiga Pasal Sangkaan yang Dipakai Bareskrim

Dalam perkara utama, Bareskrim memakai tiga dasar sangkaan. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal itu mengatur tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Dasar kedua adalah Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.

Dasar ketiga adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik secara melawan hukum.

Ketiga pasal itu menjadi fondasi penanganan perkara penyadapan. Adapun dugaan makar masih didalami melalui laporan polisi yang berbeda, sehingga belum ada tersangka baru maupun status hukum baru yang diumumkan.

Pemisahan berkas semacam ini lazim dalam penyidikan pidana. Penyidik biasanya memisahkan perkara yang unsurnya sudah terang dari perkara yang masih membutuhkan pembuktian tambahan, terutama pada delik yang menuntut pembuktian niat.

Siapa Asep Safrudin, Kabareskrim yang Menangani Perkara

Penanganan perkara penyadapan dan penyelidikan dugaan makar berada di Bareskrim Polri yang dipimpin Komjen Asep Safrudin. Tim khusus untuk mendalami dugaan makar juga dipimpin Asep.

Asep ditunjuk sebagai Kabareskrim pada awal Oktober 2026 setelah sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau. Penunjukan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Ia menggantikan Komjen Syahardiantono.

Asep merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1993. Ia lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 15 Juni 1969.

Pengalaman reserse Asep cukup panjang. Ia pernah menjabat Kasat III Ditnarkoba Polda Metro Jaya dan Direktur Reserse Narkoba Polda Banten.

Di lingkungan Bareskrim, ia pernah menjadi Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber serta Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Setelah itu ia menjabat Karobindiklat Lemdiklat Polri, Wakapolda Kalimantan Barat, Wakapolda Kepulauan Riau, hingga Kapolda Kepulauan Riau pada 2025.

Rekam jejak di bidang siber itu relevan dengan perkara yang kini ditangani. Sangkaan utama menyentuh sistem elektronik dan transmisi informasi, wilayah yang persoalan pembuktiannya bergantung pada forensik digital.

Empat Tersangka dan Status Penahanan

Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob. Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah atas alasan kesehatan berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri.

Status keempat orang itu masih berada pada sangkaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan informasi elektronik. Belum ada penetapan pasal makar terhadap mereka.

Perbedaan sikap antara Istana, DPR, dan Polri menyangkut soal pembuktian. Pasal makar menuntut penyidik menunjukkan niat dan permufakatan, bukan hanya perbuatan teknis penyadapan.

Karena itu, penyidik kini mendalami apakah rangkaian tindakan dalam perkara penyadapan memenuhi unsur tindak pidana makar. Hasilnya akan menentukan apakah laporan polisi terpisah itu naik ke tahap penyidikan dengan tersangka baru atau berhenti di penyelidikan.

Informasi lain soal perkara ini juga berkembang, termasuk soal target penyadapan selain Presiden Prabowo. Perkembangan tersebut belum mengubah struktur sangkaan yang sudah diumumkan Bareskrim.

Dampak pada Publik dan Arah Penanganan Berikutnya

Perbedaan posisi antarlembaga menempatkan Bareskrim di titik tekanan. Istana sudah menyebut perbuatan itu mengarah pada makar, DPR meminta pasal makar diterapkan, sementara Polri memilih menuntaskan perkara penyadapan lebih dulu.

Bagi publik, yang paling terlihat adalah lambatnya status hukum. Empat nama sudah ditetapkan sebagai tersangka, tiga ditahan di Mako Brimob, satu berstatus tahanan rumah, tetapi label makar belum melekat pada mereka.

Pilihan Polri punya konsekuensi prosedural. Bila penyidik memaksakan pasal makar tanpa bukti niat dan permufakatan, perkara berisiko patah di pengadilan. Sebaliknya, bila pendalaman berlarut, desakan politik dari DPR dan Istana akan terus menguat.

Langkah berikutnya berada di tangan penyidik Bareskrim di bawah Asep Safrudin. Mereka perlu memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan penyadapan, menelusuri perintah, dan memetakan tujuan perekaman. Dari situ akan terlihat apakah laporan polisi terpisah itu berubah menjadi perkara makar yang utuh.

Untuk sementara, yang berlaku adalah tiga pasal dalam perkara utama: Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Status makar masih berstatus dugaan yang sedang diteliti, bukan pasal yang disangkakan kepada empat tersangka.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan sekadar soal pasal mana yang dipakai. Ada tiga institusi yang berbicara dengan bahasa berbeda tentang peristiwa yang sama, dan publik menunggu siapa yang paling kuat alasannya.

Istana menyebut perbuatan itu mengarah pada makar. DPR meminta pasal makar diterapkan. Polri menjawab dengan logika pembuktian: penyadapan terbukti secara teknis, tetapi niat dan permufakatan belum. Jawaban itu masuk akal secara hukum, hanya saja tidak menjawab kegelisahan politik yang sudah terbentuk sejak pernyataan 4 November.

Yang perlu diawasi justru kelanjutannya. Laporan polisi terpisah bisa menjadi jalan serius untuk menguji dugaan makar, bisa juga menjadi tempat menunda tanpa batas. Bila dalam waktu wajar tidak ada perkembangan, kesan bahwa Polri menghindari pasal yang diminta akan sulit dibantah.

Sebaliknya, memaksakan pasal makar hanya karena desakan politik juga berbahaya. Perkara yang dibangun tanpa bukti niat akan runtuh di pengadilan, dan itu merugikan semua pihak, termasuk Presiden yang menjadi korban penyadapan.

Ujian sesungguhnya ada pada transparansi. Penyidik perlu menjelaskan apa yang sudah diperiksa, siapa yang dipanggil, dan apa yang masih dicari. Tanpa itu, perbedaan sikap Istana, DPR, dan Polri akan terus dibaca sebagai pertarungan kepentingan, bukan penegakan hukum.

Sumber: afu.id, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad